Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta pemerintah proaktif melakukan komunikasi dengan otoritas Arab Saudi. Komunikasi itu dikhususkan seiring keputusan Arab Saudi untuk menyelenggarakan ibadah haji tahun 2021.
Muhaimin berujar komunikasi aktif harus dilakukan kedua negara dengan tujuan agar Indonesia mendapatkan kepastian soal izin dan kuota haji yang diberikan pada tahun ini. Pasalnya, pelaksanaan haji tahun ini terbatas dengan ketentuan dan syarat tertentu, yang belum diumumkan lebih lanjut.
"Secara proaktif melakukan komunikasi dan lobi kepada Arab Saudi agar Indonesia bisa mendapatkan kuota haji tahun ini. Dengan begitu, daftar antrean haji di tanah air tidak semakin panjang," kata Muhaimin dalam keterangannya, Selasa (11/5/2021).
Menurut Muhaimin, nantinya apabila pemerintah Arab Saudi memberikan kuota terbatas bagi calon jemaah haji Indonesia maka pemerintah harus segera mungkin melakukan persiapan.
"Bilamana kuota itu diberikan, apa yang harus dipersiapkan dengan waktu yang sangat mepet ini, tentu ini harus dikaji dan dipersiapkan secara mendalam oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama,” kata Muhaimin.
Sebelumnya, Komisi VIII DPR mendesak pemerintah memastikan calon jemaah haji asal Indonesia mendapatkan kuota, menyusul Arab Saudi yang memutuskan menyelenggarakan ibadah haji pada 2021.
Diketahui otoritas Arab akan menerapkan syarat khusus terkait keputusannya untuk menyelenggarakan ibadah haji tahun ini. Karena itu, Anggota Komisi VIII Fraksi PKS Bukhori Yusuf meminta pemeritah mencari kepastian lebih lanjut.
"Saya mendesak pemerintah untuk segera memastikan bahwa calon jemaah Indonesia mendapat izin dan kuota yang memadai, mengingat hal ini telah ditunggu-tunggu," kata Bukhori kepada wartawan, Senin (10/5/2021).
Nantinya usai Idul Fitri, kata Bukhori komisi bidang agama itu akan melakukan rapat untuk membahas lebih lanjut keputusan Arab Saudi soal ibdah haji.
Baca Juga: Arab Saudi Bakal Buka Ibadah Haji 2021, DPR: Pemerintah Harus Pastikan Izin
"Sesegara kita akan rapat untuk penetapan BPIH," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Survei SMRC: Elektabilitas Gerindra Anjlok Tajam, Peluang Jadi Partai Nomor 1 Terancam
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
Terkini
-
Aksi Copet di Tengah Zikir Monas: iPhone 13 Wartawan dan Dompet Jemaah Lenyap
-
Danantara Akui Banyak Masalah Luar Biasa Besar di BUMN, Janji Bereskan Utang Kereta Cepat
-
Satu Tahun Sekolah Rakyat, Ratusan Siswa Torehkan Prestasi
-
Taruna Bhakti Sekolah Rakyat Resmi Dimulai, Gus Ipul: Jadi Fondasi Bentuk Karakter Siswa
-
Apa Arti Kota Global Jika Betawi Kehilangan Akar? FBR Tagih Pergub Lembaga Adat ke Pramono
-
Danantara: Seluruh BUMN Properti Dalam Kondisi Tidak Baik, Akan Dikonsolidasikan
-
Kesukseskan Pemberantasan Judol Tak Hanya dari Turunnya Nominal Transaksi
-
Dukung Program Prioritas Presiden, Mendagri Tito Groundbreaking Sekolah Rakyat Kabupaten Biak Numfor
-
Manfaatkan Pemutihan Pajak Kendaraan 1 hingga 31 Agustus 2026 di Riau
-
Aston Villa Bungkam Indonesia All Stars 3-1 di GBK, Arkhan Kaka Cetak Gol Penghibur