Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta pemerintah proaktif melakukan komunikasi dengan otoritas Arab Saudi. Komunikasi itu dikhususkan seiring keputusan Arab Saudi untuk menyelenggarakan ibadah haji tahun 2021.
Muhaimin berujar komunikasi aktif harus dilakukan kedua negara dengan tujuan agar Indonesia mendapatkan kepastian soal izin dan kuota haji yang diberikan pada tahun ini. Pasalnya, pelaksanaan haji tahun ini terbatas dengan ketentuan dan syarat tertentu, yang belum diumumkan lebih lanjut.
"Secara proaktif melakukan komunikasi dan lobi kepada Arab Saudi agar Indonesia bisa mendapatkan kuota haji tahun ini. Dengan begitu, daftar antrean haji di tanah air tidak semakin panjang," kata Muhaimin dalam keterangannya, Selasa (11/5/2021).
Menurut Muhaimin, nantinya apabila pemerintah Arab Saudi memberikan kuota terbatas bagi calon jemaah haji Indonesia maka pemerintah harus segera mungkin melakukan persiapan.
"Bilamana kuota itu diberikan, apa yang harus dipersiapkan dengan waktu yang sangat mepet ini, tentu ini harus dikaji dan dipersiapkan secara mendalam oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama,” kata Muhaimin.
Sebelumnya, Komisi VIII DPR mendesak pemerintah memastikan calon jemaah haji asal Indonesia mendapatkan kuota, menyusul Arab Saudi yang memutuskan menyelenggarakan ibadah haji pada 2021.
Diketahui otoritas Arab akan menerapkan syarat khusus terkait keputusannya untuk menyelenggarakan ibadah haji tahun ini. Karena itu, Anggota Komisi VIII Fraksi PKS Bukhori Yusuf meminta pemeritah mencari kepastian lebih lanjut.
"Saya mendesak pemerintah untuk segera memastikan bahwa calon jemaah Indonesia mendapat izin dan kuota yang memadai, mengingat hal ini telah ditunggu-tunggu," kata Bukhori kepada wartawan, Senin (10/5/2021).
Nantinya usai Idul Fitri, kata Bukhori komisi bidang agama itu akan melakukan rapat untuk membahas lebih lanjut keputusan Arab Saudi soal ibdah haji.
Baca Juga: Arab Saudi Bakal Buka Ibadah Haji 2021, DPR: Pemerintah Harus Pastikan Izin
"Sesegara kita akan rapat untuk penetapan BPIH," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Pede Tingkat Dewa atau Cuma Sesumbar? Gaya Kepemimpinan Menkeu Baru Bikin Netizen Penasaran
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
Terkini
-
Siapa Charlie Kirk: Loyalis Donald Trump yang Tewas Ditembak saat Acara Kampus
-
Waspada Cuaca Kamis Ini! BMKG: Hujan Petir Mengintai Jakarta, Mayoritas Kota Besar Basah
-
Kompolnas di Kasus Affan Dikritisi, Alih Lakukan Pengawasan, Malah jadi Jubir dan Pengacara Polisi!
-
IPA Pesanggarahan Resmi Beroperasi, Sambungkan Layanan Air Bersih ke 45 Ribu Pelanggan Baru
-
17+8 Tuntutan Rakyat Jadi Sorotan ISI : Kekecewaaan Masyarakat Memuncak!
-
BNPB Ungkap Dampak Banjir Bali: 9 Meninggal, 2 Hilang, Ratusan Mengungsi
-
Usai Dicopot Prabowo, Benarkah Sri Mulyani Adalah Menteri Keuangan Terlama?
-
Inikah Ucapan yang Bikin Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Mundur dari Senayan?
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat