Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta pemerintah proaktif melakukan komunikasi dengan otoritas Arab Saudi. Komunikasi itu dikhususkan seiring keputusan Arab Saudi untuk menyelenggarakan ibadah haji tahun 2021.
Muhaimin berujar komunikasi aktif harus dilakukan kedua negara dengan tujuan agar Indonesia mendapatkan kepastian soal izin dan kuota haji yang diberikan pada tahun ini. Pasalnya, pelaksanaan haji tahun ini terbatas dengan ketentuan dan syarat tertentu, yang belum diumumkan lebih lanjut.
"Secara proaktif melakukan komunikasi dan lobi kepada Arab Saudi agar Indonesia bisa mendapatkan kuota haji tahun ini. Dengan begitu, daftar antrean haji di tanah air tidak semakin panjang," kata Muhaimin dalam keterangannya, Selasa (11/5/2021).
Menurut Muhaimin, nantinya apabila pemerintah Arab Saudi memberikan kuota terbatas bagi calon jemaah haji Indonesia maka pemerintah harus segera mungkin melakukan persiapan.
"Bilamana kuota itu diberikan, apa yang harus dipersiapkan dengan waktu yang sangat mepet ini, tentu ini harus dikaji dan dipersiapkan secara mendalam oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama,” kata Muhaimin.
Sebelumnya, Komisi VIII DPR mendesak pemerintah memastikan calon jemaah haji asal Indonesia mendapatkan kuota, menyusul Arab Saudi yang memutuskan menyelenggarakan ibadah haji pada 2021.
Diketahui otoritas Arab akan menerapkan syarat khusus terkait keputusannya untuk menyelenggarakan ibadah haji tahun ini. Karena itu, Anggota Komisi VIII Fraksi PKS Bukhori Yusuf meminta pemeritah mencari kepastian lebih lanjut.
"Saya mendesak pemerintah untuk segera memastikan bahwa calon jemaah Indonesia mendapat izin dan kuota yang memadai, mengingat hal ini telah ditunggu-tunggu," kata Bukhori kepada wartawan, Senin (10/5/2021).
Nantinya usai Idul Fitri, kata Bukhori komisi bidang agama itu akan melakukan rapat untuk membahas lebih lanjut keputusan Arab Saudi soal ibdah haji.
Baca Juga: Arab Saudi Bakal Buka Ibadah Haji 2021, DPR: Pemerintah Harus Pastikan Izin
"Sesegara kita akan rapat untuk penetapan BPIH," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Mencari Sinyal TVRI di TV Digital dan TV Analog agar Bisa Nonton Siaran Piala Dunia 2026
- 4 SMA di Banten Terpilih Jadi Sekolah Unggul Garuda 2026, Ini Daftarnya
- 7 Aturan Feng Shui Kamar Tidur yang Baik untuk Rezeki
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari APBD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
PDIP Tuding PSI Bajak Kader, Isyana Jawab Begini
-
FBI Gagalkan Serangan di Acara HUT Trump: Drone, Sniper, hingga Penyerbuan Gedung Putih
-
Menkes Budi dan Direksi BTN Jadi Guide Runner Pelari Disabilitas di 5K BTN JAKIM 2026
-
Lawatan Prabowo Jadi Sorotan: Investasi Asing Lesu, Beban Ekonomi Rakyat Malah Naik
-
Jakarta Core: Ketika Anak Muda Belajar Jatuh Cinta pada Kotanya Sendiri
-
Parigi Moutong Diguncang Gempa Magnitudo 6,7, Empat Desa Laporkan Kerusakan Bangunan
-
Insiden Taichung Taiwan: 6 dari 7 PMI yang Diamankan Berstatus Pekerja Kaburan
-
Perubahan Iklim Masuk ke Ruang Kelas: Ketika Suhu Sekolah Mulai Mengganggu Proses Belajar
-
Pigai Bantah MBG Langgar HAM, Sebut Komentar Komnas HAM Sangat Dangkal
-
Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso