Suara.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyoroti isu masuknya sejumlah warga negara asing (WNA) di tengah pandemi Covid-19 yang belum mereda.
"Ini kan pemerintah perlu tanggap. Seperti ini kan bisa merugikan pak Jokowi. Karena kementerian terkait kurang sigap," kata pria yang akrab disapa Zulhas di Kantor DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (21/5/2021).
Menurut Wakil Ketua MPR RI itu pemerintah harus sensitif dalam hal tersebut. Ia mengatakan, seharusnya WNA tak bisa dibiarkan masuk ke tanah air secara sembarangan.
"Ini lebaran orang pulang kampung, enggak boleh apa nggak boleh?. Tapi dari India jelas ini nggak boleh masuk. Kita lega lega gitu. Jadi mesti ada sensitifnya," tuturnya.
"Orang India saja boleh masa kita nggak boleh. Oleh karena itu tolong lah pemerintah kalau perlu disetop semua negara India nggak usah dulu masuk," sambungnya.
Jika berkaca negara tetangga, kata Zulhas, negara seperti Singapura bisa memberlakukan secara ketat terhadap hilir mudiknya WNA. Menurutnya, soal penanganan Covid tak bisa main-main.
"Kita ini jangan seperti supermarket apa saja masuk. Buah masuk covid varian masuk semua masuk. Bisa gitu," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
Terkini
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi