Suara.com - Eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang memastikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK memiliki integritas yang tinggi. Saut menyebut mereka juga memiliki rekam jejak yang baik.
Hal itu diungkapkan oleh Saut dalam diskusi daring bertajuk "Menakar Polemik TWK Pasca Pidato Presiden Jokowi". Dia menilai puluhan pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK semestinya tak perlu lagi diragukan wawasan kebangsaannya serta profesionalitasnya.
"75 orang ini sudah memiliki portofolio yang tidak perlu diragukan lagi wawasan kebangsaannya, profesionalitasnya, integritasnya dan lain-lain," kata Saut Minggu (23/5/2021).
Saut lantas berharap, pihak yang memberikan penilaian dapat melihat rekam jejak atau portofolio 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK. Sekaligus menjelaskan pertimbangan atau alasan mereka dinyatakan tidak lulus.
"Jadi sekali lagi tolong dilihat portofolionya satu per satu orang-orang yang tidak lulus tuh apa sebabnya. Supaya kita bisa meyakinkan, karena ini bicara wawasan kebangsaan, karena ini bicara tesnya yang dikaitkan dengan integrity seseorang. Dan ini yang saya katakan lebih lanjut kita melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak individu dan itu yang sebenarnya kita harus luruskan lebih dulu," ujarnya.
Merujuk kepada pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Saut juga berharap Dewan Pengawas (Dewas) KPK dapat turun tangan menelusuri tranparansi penilaian TWK. Sebab, menurutnya ada beberapa hal yang terkesan disembunyikan.
"Seperti apa transparansi menilai kekurangan itu? Karena kan kita bicara menakar, kita bisa juga bicara nanti apa yang kita sebut sebagai kecurigaan kita terhadap prosesnya dari awal," beber Saut.
"Karena kalau kita lihat proses yang mulai dari Undang-Undang KPK, itu keluar sampai hari ini, itu ada hal-hal yang disembunyikan di dalam prosesnya sampai menentukan mereka dinilai tidak lulus. Itu nanti yang kita minta Dewas harus melihat itu," imbuhnya.
Hasil TWK pada 5 Mei 2021 menyatakan dari 1.351 pegawai KPK yang mengikuti tes hanya 1.274 yang memenuhi syarat. Sedangkan 75 orang pegawai tidak memenuhi syarat (TMS).
Baca Juga: Diduga Langgar Kode Etik, ICW Desak Dewas KPK Panggil Firli Bahuri Cs
Satu dari 75 pegawai yang dinyatakan tak lulus TWK itu disebut-sebut merupakan penyidik senior KPK Novel Baswedan. Beberapa pihak pun menanam curiga dan menilai ada upaya terselubung untuk memberangus pihak-pihak yang berintegritas tinggi.
Belakangan, Presiden Jokowi pun akan bicara. Dia menegaskan bahwa hasil TWK tidak dapat menjadi dasar pemberhentian 75 orang pegawai KPK.
"Hasil Tes Wawasan Kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," kata Presiden Jokowi melalui tayangan Youtube Sekretariat Presiden pada Senin (17/5) lalu.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Truk Kontainer Mogok di Tanjung Duren, Sejumlah Rute Transjakarta Pagi Ini Terlambat
-
Polda Metro Jaya Tutup UKW 2025, 77 Wartawan Dinyatakan Kompeten
-
Begini Respons Mendagri Soal Aksi Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih
-
Kepala Daerah Papua Diminta Jaga Raja Ampat, Prabowo: Jangan Sampai Dirusak Wisatawan!
-
Presiden Prabowo Sudah Teken PP, Begini Formula Kenaikan Upah 2026 yang Akan Berlaku
-
Tolak Politik Upah Murah, Puluhan Ribu Buruh Siap Kepung Istana pada 19 Desember
-
KPK Periksa Gus Yaqut soal Aliran Dana PIHK Hingga Kerugian Negara
-
Antrean Panjang di Stasiun, Kenapa Kereta Api Selalu Jadi Primadona di Periode Libur Panjang?
-
Kasus Deforestasi PT Mayawana, Kepala Adat Dayak Penjaga Hutan di Kalbar Dijadikan Tersangka
-
Eks Pejabat KPI Tepis Tudingan Jaksa Atur Penyewaan Kapal dan Ekspor Minyak