Suara.com - Eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang memastikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK memiliki integritas yang tinggi. Saut menyebut mereka juga memiliki rekam jejak yang baik.
Hal itu diungkapkan oleh Saut dalam diskusi daring bertajuk "Menakar Polemik TWK Pasca Pidato Presiden Jokowi". Dia menilai puluhan pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK semestinya tak perlu lagi diragukan wawasan kebangsaannya serta profesionalitasnya.
"75 orang ini sudah memiliki portofolio yang tidak perlu diragukan lagi wawasan kebangsaannya, profesionalitasnya, integritasnya dan lain-lain," kata Saut Minggu (23/5/2021).
Saut lantas berharap, pihak yang memberikan penilaian dapat melihat rekam jejak atau portofolio 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK. Sekaligus menjelaskan pertimbangan atau alasan mereka dinyatakan tidak lulus.
"Jadi sekali lagi tolong dilihat portofolionya satu per satu orang-orang yang tidak lulus tuh apa sebabnya. Supaya kita bisa meyakinkan, karena ini bicara wawasan kebangsaan, karena ini bicara tesnya yang dikaitkan dengan integrity seseorang. Dan ini yang saya katakan lebih lanjut kita melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak individu dan itu yang sebenarnya kita harus luruskan lebih dulu," ujarnya.
Merujuk kepada pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Saut juga berharap Dewan Pengawas (Dewas) KPK dapat turun tangan menelusuri tranparansi penilaian TWK. Sebab, menurutnya ada beberapa hal yang terkesan disembunyikan.
"Seperti apa transparansi menilai kekurangan itu? Karena kan kita bicara menakar, kita bisa juga bicara nanti apa yang kita sebut sebagai kecurigaan kita terhadap prosesnya dari awal," beber Saut.
"Karena kalau kita lihat proses yang mulai dari Undang-Undang KPK, itu keluar sampai hari ini, itu ada hal-hal yang disembunyikan di dalam prosesnya sampai menentukan mereka dinilai tidak lulus. Itu nanti yang kita minta Dewas harus melihat itu," imbuhnya.
Hasil TWK pada 5 Mei 2021 menyatakan dari 1.351 pegawai KPK yang mengikuti tes hanya 1.274 yang memenuhi syarat. Sedangkan 75 orang pegawai tidak memenuhi syarat (TMS).
Baca Juga: Diduga Langgar Kode Etik, ICW Desak Dewas KPK Panggil Firli Bahuri Cs
Satu dari 75 pegawai yang dinyatakan tak lulus TWK itu disebut-sebut merupakan penyidik senior KPK Novel Baswedan. Beberapa pihak pun menanam curiga dan menilai ada upaya terselubung untuk memberangus pihak-pihak yang berintegritas tinggi.
Belakangan, Presiden Jokowi pun akan bicara. Dia menegaskan bahwa hasil TWK tidak dapat menjadi dasar pemberhentian 75 orang pegawai KPK.
"Hasil Tes Wawasan Kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," kata Presiden Jokowi melalui tayangan Youtube Sekretariat Presiden pada Senin (17/5) lalu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
Terkini
-
Benang yang Menjaga Hutan: Kisah Tenun Iban Sadap dari Jantung Kalimantan
-
Menpar Widiyanti Bantah Isu Bali Sepi Wisatawan, Ungkap Data 12,2 Juta Kunjungan di 2025
-
Tragedi Bocah NTT Bunuh Diri karena Tak Mampu Beli Buku, Mensos Janjikan Bantuan Pendidikan untuk Kakaknya
-
Kritik Kebijakan Pariwisata, Anggota Komisi VII DPR Ini Beri Menpar Widyanti Nilai 50 dari 100
-
OTT KPK di Jakarta Jaring Pejabat Bea Cukai
-
Gus Ipul Prihatin Kasus Siswa SD di NTT, Ingatkan Pentingnya Data Perlindungan Sosial
-
Nekat Bongkar Trotoar Tanpa Izin, Pengelola Hotel di Pondok Indah Kena Sanksi
-
Sebelum Lakukan Pemutihan Utang BPJS, Pemerintah Ingin Pastikan Hal Ini
-
Kendalikan Banjir, Pramono Anung dan Andra Soni Sepakat Bangun Waduk Polor
-
Prabowo Undang Eks Menlu dan Wamenlu ke Istana, Bahas Geopolitik dan BoP