Wacana PNS Work From Bali: Syarat, Tujuan dan Pro Kontra

Suara.com - Wacana PNS work from Bali ramai diperbincangkan oleh berbagai pihak. Mulai dari beberapa kementerian yang mengagendakan dan mengusulkan demikian, hingga respon masyarakat di berbagai daerah.

Tentu saja wacana ini cukup menarik perhatian, karena dinilai sangat kontradiktif dengan banyak hal, namun juga memiliki tujuan yang cukup baik. Berikut ini informasi lengkap terkait program PNS work from Bali.

Syarat PNS Work From Bali

Sebenarnya, wacana ini sudah bergulir cukup lama, namun sepertinya baru akan digarap secara serius dalam beberapa waktu ke depan. Tentu, tidak semua PNS bisa mengikuti agenda ini, sebab akan sangat tidak masuk akal untuk cost yang harus dikeluarkan.

Wacananya adalah sebanyak 25% dari jumlah PNS di Jakarta, khususnya di kementerian, akan masuk dalam kuota PNS work from Bali. Namun untuk syarat golongan, beban kerja, serta jumlah pasti, masih terus dimatangkan.

Satu syarat PNS work from Bali yang sepertinya akan jadi hal utama adalah tidak diikutsertakannya keluarga dalam tugas dinas di Bali selama waktu yang ditentukan tersebut.

Apa Tujuan PNS work from Bali?

Pihak kementerian terkait sendiri mengungkapkan, tujuan utama dari PNS work from Bali ini adalah untuk membantu Bali pulih secara finansial. Seperti kita ketahui bersama, sektor industri pariwisata Bali luluh lantak akibat pandemi, dan sedikit banyak berpengaruh pada stabilitas ekonomi nasional. Maka program ini ditujukan agar terdapat perputaran ekonomi untuk industri pariwisata Bali.

Tujuan lain mungkin adalah untuk membantu meningkatkan produktivitas dari staf PNS yang nantinya akan dikirim ke Bali. Idealnya, dengan suasana kerja yang baru dan segar serta meyenangkan, output pekerjaan akan semakin baik pula.

Baca Juga: Gaji dan Tunjangan CPNS 2021: Golongan I hingga Eselon III

Pro Kontra PNS Work from Bali

Idealnya konsep PNS work from Bali ini akan membawa dampak baik bagi banyak pihak. Namun masyarakat juga tak sedikit yang tidak setuju dengan wacana tersebut. Berbagai alasan diungkapkan, dan sebenarnya cukup masuk akal.

• Pertama, untuk pemilihan staf yang akan bekerja di Bali, ditengarai akan menjadi celah yang mudah sekali dimanfaatkan untuk tindakan kecurangan kecil atau besar. Tentu ini akan jadi potensi masalah baru.
• Kedua, kondisi masih belum stabil, dinilai mengirim staf PNS ke Bali justru akan kontraproduktif dengan upaya pemerintah dalam mengurangi laju mobilisasi masyarakat umum. Meski memang di Bali sendiri tingkat vaksinasi terbilang cepat, namun resiko tetap ada.
• Ketiga, anggaran yang besar, untuk memberangkatkan PNS ke Bali, dan kepulangannya, serta akomodasinya, tentu akan memakan anggaran yang cukup besar. Hal ini juga dinilai kurang sejalan dengan upaya pemerintah dalam memberikan bantuan dan mengelola keuangan negara secara makro.
• Keempat, sensitivitas pada masyarakat. Di tengah upaya pemerintah untuk terus menggalakkan pembatasan mobilisasi, justru lembaga negara resmi secara sengaja dan terstruktur melakukan mobilisasi secara rutin. Tentu tak sedikit masyarakat yang akan protes terhadap hal ini.

Well, lepas dari semua argumen pro dan kontra yang muncul, idealnya PNS work from Bali akan membawa dampak positif, jika dilihat secara perencanaan di atas kertas. Semoga jika wacana ini berhasil dijalankan, dampak positif dapat menjadi nyata dan minim kesalahan atau penyalahgunaan dalam bentuk apapun.

Kontributor : I Made Rendika Ardian