Suara.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai ada kejanggalan dalam kosongnya jabatan Lurah dan Camat di ibu kota setahun ke belakang. Gembong menyebut Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) memiliki andil atas terjadinya kekosongan jabatan itu.
Menurut Gembong, tim pembantu Gubernur Anies Baswedan itu terlibat dalam urusan penentuan jabatan Camat hingga Lurah. Akibatnya, prosesnya berjalan lamban dan bahkan ada yang harus rangkap jabatan.
"Makin lama lurah ditunda-tunda, camat ditunda, pasti ada campur tangan TGUPP ini. Kenapa ini kita kejar terus, supaya pelayanan Pemprov terhadap masyarakat menjadi lebih baik," ujar Gembong saat dikonfirmasi, Selasa (25/5/2021).
Menurut Gembong, TGUPP kerap berusaha menempatkan orang-orang terdekat dalam posisi yang kosong. Ia menyebut hal ini sudah diketahui banyak pihak dalam pelaksanaannya.
"Banyak cara, banyak celah. Itu bukan rahasia lah. Soal penempatan. Jadi kelurahan A kosong, ya banyak hal lah, sehingga orang ditempatkan di sana, mapping-nya mereka lakukan itu," jelasnya.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan Setda DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menjelaskan, kekosongan yang mengakibatkan rangkap jabatan ini terjadi karena sejumlah hal. Mulai dari pensiun, meninggal dunia, hingga mengundurkan diri.
"Ini memang akumulasi dari proses. sebenarnya proses sudah dilaksanakan sebelumnya. Jadi kalau kita bicara Baperjab awal, dari jaman pak Sekda Saeullah juga sudah," tuturnya.
Menurut Sigit, proses pengisian kembali jabatan yang kosong ini sudah dilakukan Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (Baperjab) era Sekretaris Daerah Saefullah. Namun setelah berjalan setahun lebih, akhirnya baru rampung usai lebaran kemarin.
"Kalau kami bicara Baperjab awal, dari jaman pak Sekda Saefullah juga sudah. Kemudian pj bu Sri Haryati juga sudah tapi beum ada pelantikan waktu itu," katanya.
Baca Juga: TGUPP Diduga Jadi Penyebab ASN DKI Tak Ikut Lelang Jabatan, Ini Kata Wagub
Salah satu alasan lambannya proses pengisian jabatan ini adalah karena pihaknya harus memeriksa ulang kandidat yang ada. Apalagi terjadi pergantian Wali Kota yang merupakan atasan dari perangkat Camat dan Lurah.
"Waktu itu kan komposisi pimpinan kotanya, sekarang sudah lengkap, ya kita ingin para Wali Kota, Bupati, bisa bekerja optimal, kembali hasil Baperjab tersebut apakah masih relevan dengan program mereka atau masih perlu dites," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
Terkini
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Polda Metro Jaya Periksa Pandji Pragiwaksono Hari Ini Terkait Kasus Mens Rea
-
Truk Tabrak Separator, Ribuan Penumpang Transjakarta Terjebak Macet Parah di Tanjung Duren
-
OTT Bea Cukai: KPK Sita Rp40,5 Miliar, Termasuk Emas 5,3 Kg dan Uang Valas
-
Manipulasi Jalur Merah, KPK Tahan Direktur P2 Bea Cukai dan Empat Tersangka Korupsi Importasi
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Terjaring OTT dan Resmi Ditahan KPK, Kepala Pajak Banjarmasin Akui Salah Terima Janji Suap
-
Gandeng Lembaga Riset Negara, Pemkab Sumbawa Akhiri Polemik Komunitas Cek Bocek
-
Menkeu Purbaya Apresiasi Inovasi UMKM Sawit Binaan BPDP di Magelang
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan