Suara.com - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai Menteri BUMN Erick Thohir harus bicara ke publik untuk menjelaskan alasan mengapa menunjuk Abdi Negara Nurdin atau yang dikenal Abdee Slank sebagai Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau TLKM.
Trubus menilai penunjukan Abdee yang juga pendukung Jokowi di Pilpres 2019 lalu sebagai salah satu komisaris Telkom tidak transparan.
"Jadi menurut saya pak Menteri Erick tunjukan ke publik mengenai transparansinya ini kan terkesan nggak transparan tertutup. Jadi dibuka saja kenapa alasan ditunjuknya sehingga beliau di pilih," kata Trubus saat dihubungi Suara.com, Sabtu (29/5/2021).
Penunjukan Abdee sebagai komisaris kata Trubus, hanya akan membebani tugas Direktur dan Komisaris Utama Telkom. Menurutnya, Abdee sama sekali tak berkompeten menjadi komisaris.
"Karena yang bersangkutan tidak punya kompetensi di bidang itu. Jadi artinya si Abdee Slank nggak punya kompetensi itu sementara di tengah pandemi covid BUMN-BUMN ini kan diharapkan memberikan pemasukan bagi negara di tengah situasi kas negara kosong lah. Jadi seharusnya telkom membantu bumn membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional," tuturnya.
Trubus mengatakan, dengan adanya sorotan publik dan juga penilaian Abdee tak berkompeten menjadi komisaris, justru harus dijawab oleh Abdee sendiri dengan cara harus bisa beradaptasi.
Ia menambahkan, jika Abdee merasa tak mampu kemudian memaksakan untuk tetap menjabat sebagai komisaris. Justru akan hanya menurunkan kepercayaan publik.
"Kalau memang nggak mampu nggak ini ya kan bisa minta ahli lain jangan terus-terusan memancing sorotan publik saya khawatir pada akhirnya menuju ke arah ketidak percayaan publik," tandasnya.
Abdee Slank
Baca Juga: Abdee Slank Jadi Komisaris Telkom, Ini Tanggapan Ahmad Dhani
Diberitakan sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir, mengangkat Abdi Negara Nurdin atau yang dikenal dengan nama panggung Abdee Slank sebagai komisaris Telkom.
Hal tersebut diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar, Jumat (28/5/2021).
Selain Abdee Slank, dalam daftar komisaris Telkom juga ada beberapa nama yang tidak asing bagi publik.
Mereka antara lain Rizal Mallarangeng dan Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Mahendra Sinulingga, demikian dikutip dari siaran pers Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
Erick juga mengangkat mantan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro menjadi Komisaris Utama Telkom. Bambang menggantikan Rhenald Kasali.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- 5 Sepeda Lipat yang Ringan Digowes dan Ngebut di Tanjakan
Pilihan
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
-
Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Terkini
-
Sempat Dikira Kain Popok, Begini Cerita Fatmawati Saat Pertama Kali Terima Bahan Bendera Pusaka
-
Mensos Gus Ipul: Digitalisasi Bansos Signifikan Tekan Kesalahan Data
-
Kemensos Rehabilitasi 7 PMI Korban TPPO di Turki
-
WN China Tersangka Kasus Tambang Emas Kabur, Ditangkap Imigrasi di Entikong
-
Soroti Kematian Bocah SD di NTT, Hasto PDIP: Bangunlah Jiwanya, Tapi Anak Tak Bisa Beli Pena
-
Gus Ipul Ajak Para Kades Tindaklanjuti Arahan Presiden Kawal Data Kemiskinan
-
Wajah Ridwan Kamil Dicopot dari Underpass Depok, Ikon 'Jabar Juara' Akan Diganti Tokoh Lokal?
-
Kapolda Aceh ke Anggota: Jadilah Lilin, Walau Hancur Tetap Menerangi Sekitar
-
Dapat Restu Prabowo, Gedung Bekas Kedubes Inggris di Bundaran HI Disiapkan Jadi Pusat Lembaga Umat
-
Boni Hargens: Ide Polri di Bawah Kementerian Melemahkan Presiden