Suara.com - Dahnil Anzar Simanjuntak, juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelaskan awal mula tuannya mengajukan formula modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan, yang kekinian menuai polemik.
Salah satu alasannya ialah karena melihat sebagian besar alpahankam yang dimiliki Indonesia sudah terlalu tua.
Dahnil menjelaskan, Presiden Jokowi menginginkan ada visi jelsa tentang alpalhankam Indonesia hingga 25 tahun ke depan.
Berdasarkan hal itu, Kemenhan RI menyadari alpalhankam kekinian sudah sangat kolot.
"Bahkan, 60 persen alpalhankam kita sudah sangat tua dan usang serta memprihatinkan," kata Dahnil dalam keterangan tertulisnya, Senin (31/5/2021).
Dengan demikian, Kemenhan menganggap modernisasi alpalhankam menjadi keniscayaan. Pasalnya, pertahanan yang kuat terkait dengan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan bangsa, harus terus terjaga dalam jangka panjang.
"Oleh sebab itu, Kementerian Pertahanan mengajukan sebuah formula modernisasi alpahankam melalui reorganisir belanja dan pembiayaan alpalhankam," jelasnya.
Reorganisir belanja dan pembiayaan alpalhankam itu kemudian dituangkan ke dalam peraturan presiden yang saat ini masih bersifat rencana. Bahkan Dahnil menyebut kalau rencana perpres tersebut masih menjadi pembahasan di internal Kemhan.
Ia menuturkan kalau reorganisir belanja dan pembiayaan alpalhankam tersebut rencananya bakal dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan melalui mekanisme belanja alpalhankam lima perencanaan strategi (renstra) bakal dibelanjakan pada satu renstra atau pada 2020-2024.
Baca Juga: Rencana Utang untuk Beli Alutsista, Jubir Menhan: Tenornya Panjang dan Bunga Kecil
"Sehingga postur pertahanan ideal Indonesia bisa tercapai pada tahun 2025 atau 2026, dan postur ideal tersebut bertahan sampai 2044," tuturnya.
Dengan formula tersebut, pada tahun 2044 akan dimulai pembelanjaan baru untuk 25 tahun ke depan. Dahnil lantas memberikan analogi dari formula belanja itu ibarat membangun rumah.
"Kita membiayai pembangunan rumah dalam waktu tertentu kemudian jadi satu rumah yang ideal, bukan membangun secara mencicil pembangunannya, mulai dari jendelanya dulu, nanti ada duit lagi baru bangun pintunya dan seterusnya," ungkapnya.
Belanja Alutsista Dengan Skema Peminjaman Luar Negeri
Pembelajaan alpalhankam tersebut nantinya bakal menggunakan mekanisme meminjam uang dari negara asing. Dahnil menegaskan skema pinjaman luar negeri itu tidak akan mengganggu APBN.
Meski tidak menyebut berapa besaran dana pinjamannya, Dahnil memastikan tidak bakal membenani APBN.
Berita Terkait
- 
            
              Rencana Utang untuk Beli Alutsista, Jubir Menhan: Tenornya Panjang dan Bunga Kecil
 - 
            
              DPR: Ada Waktunya Menhan Prabowo Klarifikasi soal Beli Alutsista dengan Skema Utang
 - 
            
              Draf Perpres Pengadaan Alutsista Bocor, Kemenhan: Kami Usut Pelakunya
 - 
            
              Prabowo Subianto Setahun Absen Rapat di DPR, Komisi I: Tuman, Kebiasaan
 - 
            
              Gagal Tanya Rencana Pinjaman Luar Negeri ke Prabowo, PDIP: Ada Apa Sih, Seperti Ditutupi
 
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
 - 
            
              Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
 - 
            
              Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
 - 
            
              BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
 - 
            
              PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
 - 
            
              Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
 - 
            
              KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
 - 
            
              Pramono Pastikan Kampus IKJ Tak Dipindah ke Kota Tua, Fokus Bangun Ekosistem Seni di TIM
 - 
            
              Onad Resmi Direhabilitasi: Bukan Pengedar, Ini Alasan BNNP DKI
 - 
            
              Budi Arie Merapat ke Gerindra? Muzani: Syaratnya Cuma Ini!