Suara.com - Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Effendi Simbolon, menyoroti sikap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang hampir satu tahun selalu absen dalam rapat kerja maupun rapat dengar pendapat di Komisi I DPR.
Apalagi alasan ketidakhadiran yang selalu digunakan Prabowo adalah sedang mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi.
Seperti halnya pada RDP hari Senin (31/5/2021), di mana Prabowo memilih hadir ratas di Istana ketimbang ke Komisi I DPR. Padahal kata Effendi rapat dengan Komisi I juga sama pentingnya.
"Katanya ada rapat terbatas di Istana. Selalu alasannya itu melulu, tuman itu kebiasaan kayak begitu," kata Effendi di kompleks DPR.
Effendi berharap, seharusnya Prabowo dapat meminta izin kepada Jokowi untuk hadir dalam rapat di DPR. Mengingat dirinya yang sudah hampir satu tahun absen.
"Saya tak mengerti ya, mbok dibilang saja ke presiden, pak izin kami ada rapat di DPR. Apa iya tak bisa komunikasi, itu terus alasannya, ada rapat, ada rapat. Memang ini bukan rapat? Jadi ya sudah menjadi kebiasaan," ujarnya.
Karena itu, Effendi mengharuskan Prabowo untuk hadir dalam rapat kerja yang diagendakan pada Rabu (2/6/2021).
Dalam rapat itu, Effendi sekaligus ingin meminta penjelasan Prabowo menyoal rancangan peraturan presiden untuk pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam).
"Jadi itu yang hari Rabu jam 10.00 ini mudah-mudahan beliau tidak istilahnya jangan mangkir ya, jangan absen lagi," kata Effendi.
Baca Juga: Gagal Tanya Rencana Pinjaman Luar Negeri ke Prabowo, PDIP: Ada Apa Sih, Seperti Ditutupi
Hampir Setahun Prabowo Absen Rapat Komisi I
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon mempertanyakan ketidakhadiran Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam rapat dengan pendapat (RDP) secara fisik di ruang Komisi I DPR.
Pertanyaan itu muncul dalam interupsi Effendi, saat Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI Muhammad Herindra memohon pelaksanaan rapat dilakukan secara tertutup kepada Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis selaku pimpinan rapat.
Effendi menilai pendalaman materi sebaiknya dilakukan pada rapat kerja yang diagendkan pada Rabu (2/6). Mengingat dalam RDP hari ini keberadaan Menhan Prabowo absen. Sehingga ia menilai lebih baik pendalaman sekaligus dilakukan Rabu.
Menurut Effendi, menjadi percuma pendalaman dilakukan tertutup dengan Wamenhan hari ini, apabila ternyata jawaban masih harus menunggu dari Prabowo.
"Karena nanti kalau kita tanya balik misalnya ya pak wamen, pada posisinya susah kan wamen menjawabnya, karena saya tanya pak menteri dulu," kata Effendi, Senin (31/5/2021).
Berita Terkait
-
Gagal Tanya Rencana Pinjaman Luar Negeri ke Prabowo, PDIP: Ada Apa Sih, Seperti Ditutupi
-
Hampir Setahun Absen Rapat Komisi I, Fraksi PDIP: Apa Harus Panggil Paksa Menhan Prabowo?
-
Gerindra Tak Pengaruh Usulan Kader PDIP Calonkan Puan-Anies: Bebas Saja
-
Usulkan Duet Puan-Anies, Effendi Simbolon: Rekonsiliasi Nasionalis dan Religius
-
Bukan dengan Prabowo, Internal PDIP Usul Puan Capres dan Anies Cawapres Pilpres 2024
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- Siapa Shio yang Paling Hoki di 5 November 2025? Ini Daftar 6 yang Beruntung
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
Terkini
-
Lingkaran Korupsi SYL: Giliran Putri Kandung Indira Chunda Thita Diperiksa KPK Soal Pencucian Uang
-
KontraS Ancam Gugat Pemerintah Jika Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional
-
Usai dari Cilegon, Prabowo Ratas di Istana Bahas 18 Proyek Hilirisasi Senilai Rp600 Triliun
-
Geger Ekspor Ilegal CPO: 87 Kontainer Disita, Negara Terancam Rugi Ratusan Miliar
-
Lolos Hukuman MKD, Uya Kuya dan Adies Kadir Baru Bisa Aktif Lagi di DPR Tergantung Ini!
-
Viral! Pasangan Pembuangan Bayi di Ciamis Dinikahkan di Kantor Polisi: Biar Bisa Rawat Anak Bersama?
-
Ditugasi Prabowo Berkantor di Papua, Gibran Tak Merasa Diasingkan: Itu Tidak Benar!
-
Sumpah SF Hariyanto: Saya Bukan Pelapor Kasus Gubernur Riau, Kami Sedang Ngopi Saat KPK Datang
-
DPR Batasi Delegasi Buruh, Komisi IX Absen: Ada Apa di Balik Audiensi Kenaika
-
Jusuf Kalla Ngamuk di Makassar: Tanah Saya Dirampok Mafia, Ini Ciri Khas Lippo!