Suara.com - Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Effendi Simbolon, menyoroti sikap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang hampir satu tahun selalu absen dalam rapat kerja maupun rapat dengar pendapat di Komisi I DPR.
Apalagi alasan ketidakhadiran yang selalu digunakan Prabowo adalah sedang mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi.
Seperti halnya pada RDP hari Senin (31/5/2021), di mana Prabowo memilih hadir ratas di Istana ketimbang ke Komisi I DPR. Padahal kata Effendi rapat dengan Komisi I juga sama pentingnya.
"Katanya ada rapat terbatas di Istana. Selalu alasannya itu melulu, tuman itu kebiasaan kayak begitu," kata Effendi di kompleks DPR.
Effendi berharap, seharusnya Prabowo dapat meminta izin kepada Jokowi untuk hadir dalam rapat di DPR. Mengingat dirinya yang sudah hampir satu tahun absen.
"Saya tak mengerti ya, mbok dibilang saja ke presiden, pak izin kami ada rapat di DPR. Apa iya tak bisa komunikasi, itu terus alasannya, ada rapat, ada rapat. Memang ini bukan rapat? Jadi ya sudah menjadi kebiasaan," ujarnya.
Karena itu, Effendi mengharuskan Prabowo untuk hadir dalam rapat kerja yang diagendakan pada Rabu (2/6/2021).
Dalam rapat itu, Effendi sekaligus ingin meminta penjelasan Prabowo menyoal rancangan peraturan presiden untuk pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam).
"Jadi itu yang hari Rabu jam 10.00 ini mudah-mudahan beliau tidak istilahnya jangan mangkir ya, jangan absen lagi," kata Effendi.
Baca Juga: Gagal Tanya Rencana Pinjaman Luar Negeri ke Prabowo, PDIP: Ada Apa Sih, Seperti Ditutupi
Hampir Setahun Prabowo Absen Rapat Komisi I
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon mempertanyakan ketidakhadiran Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam rapat dengan pendapat (RDP) secara fisik di ruang Komisi I DPR.
Pertanyaan itu muncul dalam interupsi Effendi, saat Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI Muhammad Herindra memohon pelaksanaan rapat dilakukan secara tertutup kepada Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis selaku pimpinan rapat.
Effendi menilai pendalaman materi sebaiknya dilakukan pada rapat kerja yang diagendkan pada Rabu (2/6). Mengingat dalam RDP hari ini keberadaan Menhan Prabowo absen. Sehingga ia menilai lebih baik pendalaman sekaligus dilakukan Rabu.
Menurut Effendi, menjadi percuma pendalaman dilakukan tertutup dengan Wamenhan hari ini, apabila ternyata jawaban masih harus menunggu dari Prabowo.
"Karena nanti kalau kita tanya balik misalnya ya pak wamen, pada posisinya susah kan wamen menjawabnya, karena saya tanya pak menteri dulu," kata Effendi, Senin (31/5/2021).
Berita Terkait
-
Gagal Tanya Rencana Pinjaman Luar Negeri ke Prabowo, PDIP: Ada Apa Sih, Seperti Ditutupi
-
Hampir Setahun Absen Rapat Komisi I, Fraksi PDIP: Apa Harus Panggil Paksa Menhan Prabowo?
-
Gerindra Tak Pengaruh Usulan Kader PDIP Calonkan Puan-Anies: Bebas Saja
-
Usulkan Duet Puan-Anies, Effendi Simbolon: Rekonsiliasi Nasionalis dan Religius
-
Bukan dengan Prabowo, Internal PDIP Usul Puan Capres dan Anies Cawapres Pilpres 2024
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana