Suara.com - Komisi I DPR memutuskan menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto secara tertutup. Selain dengan Menhan, rapat tertutup tersebut turut menghadirkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, KSAD, KSAL, KSAU.
Ketua Komisi I Meutya Hafid selaku pimpinan rapat memutuskan rapat kerja dilakukan tertutup berdasarkan kesepakatan dari anggota.
Meutya berujar rapat dilakukan tertutup lantaran membahas mengenai anggaran pembelian alutsista dan sistem pertahanan.
"Kita sepakati dulu mengenai sifat rapat kami dari pimpinan sudah rembukan untuk rapat yang terkait anggaran yang akan membahas di antaranya alutsista yang direncanakan pembeliannya, sebagaimana lazimnya rapat akan kita buka dengan sifat tertutup," ujar Meutya membuka rapat, Rabu (2/6/2021).
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akhirnya mendatangi Nusantara II Kompleks Parlemen DPR. Kehadiran Prabowo itu guna mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR.
Seperti diketahui kehadiran Prabowo sudah dinanti sejak Senin lantaran sempat absen pada rapat dengar pendapat di hari itu.
Prabowo mengatakan dirinya akan memaparkan terkait rencana Kementerian Pertahanan ke depan hingga persoalan alutsista. Prabowo juga akan melakukan sesi tanya jawab.
"Tentunya ini pertemuan, ya kita akan paparkan rencana ke depan. Tentunya akan ada tanya jawab dan sebagainya ya kita akan berusaha menjelaskan yang segamblang-gamblangnya," kata Prabowo di Kompleks Parlemen DPR, Rabu (2/6/2021).
Prabowo mengatakan dirinya juga akan menjelaskan persoalan skema pinjaman luar negeri senilai Rp 1.760 triliun dalam Rencana Peraturan Presiden untuk pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam).
Baca Juga: Tiba di Gedung DPR, Prabowo Siap Jelaskan Soal Pinjaman 1.760 Triliun untuk Alpalhankam
Termasuk menyoal pendanaan untuk utang tersebut bersumber dari mana. Namun, Prabowo enggan menjawab pertanyaan wartawan dan lebih memilih menjawab pertanyaan Dewan.
"Insyaallah. Ya nanti DPR tanya saya dong, bukan kamu (wartawan)," kata Prabowo.
Berita Terkait
-
Tiba di Gedung DPR, Prabowo Siap Jelaskan Soal Pinjaman 1.760 Triliun untuk Alpalhankam
-
Menhan Wajib Hadir, Komisi I DPR Ingin Dengar Penjelasan Prabowo Soal Alpalhankam
-
Diancam Dipanggil Paksa, Prabowo Akan Hadir di DPR Besok
-
Effendy Simbolon Singgung Panggil Paksa Prabowo, Gerindra: Tidak Mewakili Komisi I
-
Bukan Prabowo dan Anies, Muncul 4 Jenderal Jadi Calon Presiden Kuat, Ada Nama Moeldoko
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik