Suara.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan meminta pemerintah melalui Kementerian Agama RI untuk realistis melihat pelaksanaan ibadah haji tahun 2021. Kendati belum ada kepastian dari Arab Saudi, Ace berpendapat sebaiknya pemerintah menunda atau meniadakan keberangkatan haji untuk kali kedua.
Sebagaimana pelaksanaan ibadah haji tahun 2020, Indonesia memutuskan untuk meniadakan keberangkatan haji. Keputusan itu, kata Ace, bahkan diambil H+10 dari Hari Raya Idul Fitri 1441 hijriah. Sementara tahun ini, sudah H+21 pemerintah belum juga memutuskan soal ibadah haji.
Padahal seperti diketahui, Arab Saudi tidak juga memberikan kepastian. Karena itu Ace meminta agar pemerintah fokus terhadap prioritas kesehatan rakyat dengan menunda keberangkatan haji tahun ini.
"Artinya kalau saya, merekomendasikan lebih baik pemerintah realistis saja. Kita lebih mengutamakan keselamatan dan kesehatan jemaah," kata Ace di Kompleks Parlemen DPR, Rabu (2/6/2021).
Menurut Ace pemerintah tidak perlu memaksakan terlebih sampai meberikan harapan kepada calon jemaah haji. Mengingat hingga kepastian yang tidak ada hingga tenggat waktu yang semakin mendekat.
"Dari pada memberikan harapan-harapan, sebetulnya kita juga tidak bisa memberikan jaminan kepada mereka. Lebih baik kita tegas saja, lebih baik menunda pemberangkatan," kata Ace.
Sementara itu terkait organisasi kesehatan dunia (WHO) yang menyetujui vaksin Sinovac untuk penggunaan darurat, Ace memandang hal itu merupakan kabar gembira. Pasalnya diketahui, Arab Saudi hanya memperkenankan masuk jemaah yang sudah divaksin bersertifikat WHO.
"Tentu ketika terbitnya persetujuan WHO terhadap vaksin Sinovac tentu melegakan kita semua. Dengan demikian maka seharusnya kita semua tidak ragu lagi bahwa Sinovac vaksin yang dapat digunakan dalam keadaan darurat untuk masyarakat Indonesia yang memang sebagian besar sudah menggunakan vaksin tersebut," tutur Ace.
Sisa Waktu 1,5 Bulan
Baca Juga: Kerajaan Arab Saudi Masih Larang Indonesia Masuk, Jelang Pelaksanaan Ibadah Haji
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku mendapatkan informasi perihal Indonesia yang tidak kebagian jatah kuota keberangkatan jemaah haji tahun 1442 hijriah dari pemerintah Arab Saudi.
Hal itu disampaikan Dasco saat menjawab pertanyaan perihal vaksin Sinovac yang tidak bisa dipakai sebagai syarat masuk jemaah haji lantaran belum bersertifikat dari organisasi kesehatan dunia (WHO).
"Sementara kita gak usah bahas itu dulu (Sinovac). Karena informasi terbaru yang kita dengar bahwa kita ngga dapat kuota haji," kata Dasco di Kompleks Parlemen DPR, Senin (31/5/2021).
Namun Dasco tidak melanjutkan lebih rinci perihal informasu yang ia peroleh.
"Saya belum tahu, saya baru dapat informasi begitu. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Komisi VIII atau Pak Muhaimin yang akan menjelaskan," kata Dasco.
Sementara itu Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas menegaskan hingga saat ini belum ada kepastian apapun yang diberikan pemerintah Arab Saudi perihal ibadah haji tahun ini.
Berita Terkait
-
Kerajaan Arab Saudi Masih Larang Indonesia Masuk, Jelang Pelaksanaan Ibadah Haji
-
Jelang 1,5 Bulan Pelaksanaan Ibadah Haji, Kuota Masih Dipertanyakan?
-
Sisa Waktu 1,5 Bulan, Indonesia Dipastikan Tak Dapat Kuota Haji?
-
Info Haji 2021: Pelaksanaan, Alur Pergerakan Jemaah, Protokol Kesehatan
-
Naikkan Kuota Umrah, Arab Saudi Incar Sektor Wisata Reliji?
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
Terkini
-
Klaim MBG Bukan Proyek! KemenHAM: Ini Instrumen Negara Penuhi Hak Dasar Siswa
-
Gagal Jadi JC, Sony Sonjaya Ternyata Belum Akui Perbuatan di Kasus Korupsi MBG
-
Satu Tahun Dicuekin, Fariz RM Akhirnya 'Gas Pol' Seret Pelanggar Hak Cipta Lagunya ke Polisi
-
Militerisme Menguat! 1.047 Pembela HAM Diserang di Era Prabowo-Gibran
-
Resmi! Kejagung Tolak Permohonan Justice Collaborator Sony Sonjaya: Dia Pelaku Utama
-
Jejak Kelam Taufik Hidayat: Mantan Istri Juga Pernah Disiksa, Polisi Duga Masih Ada Korban Lain
-
Jakarta Rayakan HUT ke-499 dengan Komitmen Mengutamakan Kualitas Hidup Penduduk
-
Menkes Budi Ungkap Faktor Utama Masyarakat Masih Anti Vaksin: Takut Demam, Kurang Literasi
-
KPK Cecar Presiden Borneo FC Nabil Husein Soal Aliran Uang Batu Bara Rita Widyasari
-
Kejagung Sita Lamborghini hingga Kantor di Kasus Korupsi Izin Tambang Bauksit Kalbar