Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku mendapatkan informasi perihal Indonesia yang tidak kebagian jatah kuota keberangkatan jemaah haji tahun 1442 hijriah dari pemerintah Arab Saudi.
Hal itu disampaikan Dasco saat menjawab pertanyaan perihal vaksin Sinovac yang tidak bisa dipakai sebagai syarat masuk jemaah haji lantaran belum bersertifikat dari organisasi kesehatan dunia (WHO).
"Sementara kita gak usah bahas itu dulu (Sinovac). Karena informasi terbaru yang kita dengar bahwa kita ngga dapat kuota haji," kata Dasco di Kompleks Parlemen DPR, Senin (31/5/2021).
Namun, Dasco tidak melanjutkan lebih rinci perihal informasu yang ia peroleh.
"Saya belum tahu, saya baru dapat informasi begitu. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Komisi VIII atau Pak Muhaimin yang akan menjelaskan," kata Dasco.
Sementara itu, Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas menegaskan hingga saat ini belum ada kepastian apapun yang diberikan pemerintah Arab Saudi perihal ibadah haji tahun ini.
Hal itu disampaikan Yaqut saat mengikui tapat dengan Komisi VIII DPR, Senin siang.
"Pemerintah Kerajaan Arab Aaudi hingga saat ini belum juga memberikan kepastian. Sekali lagi belum memberikan kepastian. Apakah penyelenggarana ibadah haji 1442 Hijriah atau 2021 Masehi akan dilaksanakan seperti halnya tahun 2020 lalu, yaitu hanya bagi jemaah dalam negerinya atau akan pula mengundang jemaah haji dari luar Arab Saudi," tutur Yaqut, Senin (31/5/2021).
Meski belum ada kepastian kendati waktu yang tersisa hanya 1,5 bulan, namun Yaqut dalam paparannya menyampaikan sejumlah persiapan dan skema pemberangkatan haji.
Baca Juga: Pimpinan Berpesan Jangan Tidur Agar Tak Masuk Koran, Anggota DPR Malah Ngakak
"Hitungan kami waktu yang tersisa sampai dengan closing date bandara Arab Saudi yang jatuh pada tanggal 4 Zulhijah 1442 Hijriah atau 14 Juli 2021 tinggal sekitar 1,5 bulan," ujar Yaqut.
Berita Terkait
-
Gerindra Tak Pengaruh Usulan Kader PDIP Calonkan Puan-Anies: Bebas Saja
-
DPR: Sertifikasi Vaksin Sinovac Harus Segera Dinegosiasikan Demi Kuota Haji
-
Pimpinan Berpesan Jangan Tidur Agar Tak Masuk Koran, Anggota DPR Malah Ngakak
-
97 Ribu PNS Gaib Ternyata Dapat Gaji Sejak 2014, DPR: Perlu Diusut Tuntas!
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 3 HP Xiaomi dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- Klasemen Piala AFF U-19: Timnas Indonesia Wajib Menang Besar atas Timor Leste demi Gusur Vietnam
Pilihan
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
-
Purbaya Bantah Kabar Akan Dicopot dari Kursi Menteri Keuangan
-
Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
-
Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK, Terborgol Pakai Rompi Oranye Usai Drama Menyerahkan Diri
Terkini
-
Bukan Tanpa Alasan! KPK Jelaskan Kehadiran Brimob Bersenjata saat Geledah Rumah Silmy Karim
-
Pengacara Bantah Silmy Karim 'Sulit Dicari': Tak Ada Panggilan, Tiba-Tiba Tersangka
-
Kontras Soroti Tren Baru Penghilangan Paksa Jangka Pendek untuk Teror Demonstran
-
CFD Kuningan Minggu Ini, Simak Rute Pengalihan Lalu Lintas Lengkapnya
-
RUU Polri Ubah Batas Pensiun Anggota, Kapolri Bisa Diperpanjang Sesuai Kebutuhan Presiden
-
Hanya untuk Pemilik KTP Jakarta, Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Kerja
-
Mengapa Mama Sinta Minta Perlindungan LPSK Usai Laporkan Film Pesta Babi?
-
Kontras Ungkap Pola Penghilangan Paksa di Indonesia, Aktor Militer Disebut Dominan
-
RUU Polri Atur Penempatan Polisi di Luar Institusi, Ini Perbedaan Usulan DPR dan Pemerintah
-
Jelang Duel Indonesia vs Oman, Polisi Kerahkan 1.400 Personel dan Siapkan Rekayasa Lalu Lintas