"Jadi anda mau mengatakan, sebelum ini (polemik TWK). Ketua KPK sempat membuat lis nama-nama pegawai yang perlu diwaspadai?" kata Najwa.
Novel pun menyebut jika Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengetahui masalah itu. Novel pun meminta agar Ghufron berani berkata jujur.
"Saya kira pak Ghufron juga tahu, kalau pak Ghufron jujur dan berani berbicara, pasti pak Ghufron akan cerita itu," minta Novel.
Menanggapi hal itu, Ghufron menjawab soal pernyataan Novel secara normatif.
Ghufron mengaku sempat terjadi perdebatan di jajaran pimpinan KPK terkait polemik 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lulus TWK.
Dalam perdebatan itu, dia meminta agar pimpinan KPK tak terjebak labeling kepada pegawai-pegawai terbaik di KPK.
"Saya akan menanggangapi secara umum, dua hal ya tadi. Yang disampaikan Pak Koko, apakah benar pimpinan KPK diperalat oleh Ketua. dan yang kedua dari Mas Novel. Yang jelas kami sampaikan begini. Bahwa dalam perdebatan kami, kami bahkan sampaikan begini. Jangan sampai kemudian kita, atas nama radikalisme, terorisme, kemudian kita menyasar orang-orang baik," kata Ghufron.
Ghufron menambahkan jika alih status PNS lewat TWK itu untuk menjaga integritas KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi.
"Jangan sampai kita terulang kembali sebagaimana sejarah politik PKI dulu. Kemudian menjadi labeling-labeling, orang-orang baik juga dilabeli PKI untuk disingkarkan karena urusan politik. Itu kami sampaikan dalam kerangka menjaga marwah dan juga menjaga integritas kelembagaan KPK. Bukan hanya menjaga mas Koko, Mas Novel, bukan menjaga orang per orang. Karena KPK ini adalah aset bangsa untuk memberantas korupsi," jelas Ghufron.
Baca Juga: Respon KPK Usai Dengar Harun Masiku Ada di Indonesia
Tag
Berita Terkait
-
Respon KPK Usai Dengar Harun Masiku Ada di Indonesia
-
Hari Ini Ombudsman Periksa Firli Cs dalam Dugaan Maladministrasi Penonaktifan Pegawai KPK
-
Komnas HAM Berharap Semua Pegawai KPK Hadir Diperiksa soal TWK, Termasuk Firli Bahuri
-
Raja OTT Tak Lulus TWK, Wakil Ketua: KPK Tidak Lemah Meski Tidak Ada Seseorang
-
Soroti ASN KPK, Mardani Sebut Pemberantasan Korupsi Sengaja Mau Dimatikan
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?
-
Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur: Saksi Kunci Kembali Mangkir
-
ASN DKI Dapat Transportasi Umum Gratis, Gubernur Pramono: Tak Semua Gajinya Besar
-
Digelar Perdana Besok, Adam Damiri Siap Hadiri Sidang PK di PN Jakpus
-
Jakarta Utara Siaga Banjir Rob! Supermoon Ancam Pesisir November Ini
-
Ironi! Pejabat Riau Sampai Ngutang Bank Demi Setor 'Jatah Preman' ke Gubernur