Suara.com - Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, semua pihak yang sudah dinyatakan diundang untuk datang menjalani pemeriksaan terkait polemik tes wawasan kebangsaan pegawai KPK, akan kehilangan kesempatan jika absen atau mangkir.
Anam mengatakan, sudah banyak pihak dalam pemberitaan media memberikan saran jika pimpinan KPK, termasuk Firli Bahuri sebagai ketua, tak perlu menanggapi panggilan Komnas HAM.
"Tapi yang penting untuk dicatat adalah, kalau anda tidak datang ketika dipanggil oleh Komnas HAM, anda kehilangan kesempatan untuk mengklarifikasi semua yang sudah kami terima. Jadi hilang kesempatan untuk menjelaskan duduk soal dan konteksnya, sehingga ya hilang kesempatan untuk membela diri," kata Anam ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (2/6/2021).
Untuk itu, Anam sangat mengharapkan semua pihak termasuk para pimpinan KPK yang akan dipanggil agar bisa hadir. Menurutnya, tidak ada alasan untuk mangkir hadiri panggilan.
"Kami fleksibel soal waktu, kami akan atur waktunya atur tempatnya bahkan kalau perlu, tapi yang paling penting adalah kebutuhan publik untuk mengetahui terang benderangnya peristiwa terjawab," tuturnya.
Lebih lanjut, Anam mengatakan, dengan banyaknya panggilan pemeriksaan justru akan memudahkan pihaknya melihat secara komprehensif mengenai ada atau tidaknya pelanggaran HAM.
Apalagi, kata Anam selama ini sejumlah pemangku jabatan seperti sekelas Kapolda saja mau datang memenuhi panggilan Komnas HAM untuk diperiksa.
"Ini makanya kami berharap semua pihak untuk hadir gitu, kehadiran anda adalah menjelaskan bahwa anda negarawan yang terhormat," tandasnya.
Panggil Firli Cs
Baca Juga: Raja OTT Tak Lulus TWK, Wakil Ketua: KPK Tidak Lemah Meski Tidak Ada Seseorang
Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) rencananya bakal memanggil 5 pimpinan KPK termasuk Firli Bahuri sebagai ketua terkait dengan polemik sejumlah pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pekan depan.
"Rencananya minggu depan, pimpinan KPK (termasuk Firli) kami akan mengirim surat kepada pimpinan KPK nanti tentu saja diserahkan kepada kepala pimpinan siapa saja yang akan datang ke Komnas gitu," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Rabu (2/6/2021).
Beka mengatakan, pemanggilan pemeriksaan terhadap pimpinan KPK termasuk Firli untuk memperjelas polemik terkait TWK.
"Saya kira ini jadi kesempatan yang baik bagi pimpinan KPK, maupun juga pimpinan lembaga lain untuk menjernihkan semua persoalan terkait dengan TWK," ungkapnya.
Kendati begitu, Beka belum membeberkan waktu pasti agenda pemeriksaan terhadap Firli Cs tersebut. Namun, Beka menegaskan, pihaknya bakal melakukan konfirmasi hingga melakukan klarifikasi terhadap semua pihak yang terkait dengan TWK.
Berita Terkait
-
Raja OTT Tak Lulus TWK, Wakil Ketua: KPK Tidak Lemah Meski Tidak Ada Seseorang
-
51 Pegawai KPK Disebut Tak Bisa Dibina, Raja OTT KPK: Apa Firli Menganggap Dirinya Tuhan?
-
Gara-gara Dinonaktifkan Firli, Penyidik KPK: 5 Kasus Korupsi Tinggal OTT Akhirnya Tak Jadi
-
Tak Hanya Pimpinan KPK, Komnas HAM Bakal Panggil Kepala BKN hingga BNPT Soal Polemik TWK
-
Hingga Siang Ini, Baru Tiga Pegawai KPK Diperiksa Komnas HAM
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Desil Mendadak Melonjak, Warga Jogja Terancam Kehilangan Bansos
- Lawan Pernyataan Eki Pitung, Pemuda Kaum Betawi Percaya dengan Warga Pati yang Demo 27 Agustus
- 3 Rice Cooker untuk Nasi Tahan 2 Hari dan Tidak Lengket Sesuai Klaim
- Anggaran Bencana Tak Ditemukan, Istana Malah Beli Merpati Rp305 Juta untuk Perayaan HUT ke-81 RI
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Dear Mom, Kabut Asap Makin Pekat, Ini Tanda Anak Mulai Terdampak
-
Kabut Asap Palembang Makin Pekat, Kapan Sekolah Mulai Belajar dari Rumah?
-
Ekonom Ungkap Efek Domino Karhutla: Dari Biaya Berobat hingga Pendapatan Warga Tertekan
-
Sumsel Dikepung 1.742 Hotspot, Seberapa Aman Warga dari Kabut Asap?
-
Viral Debt Collector Cek Nomor Mesin Kendaraan, Anggota DPR: Ya Sudah Lha
-
Lahan Perkebunan Indofood di Muba Terbakar, Mengapa Sumber Api Diminta Diusut?
-
Tak Perlu Transit, Citilink Kini Terbang Langsung Palembang-Yogyakarta Setiap Hari
-
Megawati Sentil Pragmatisme Politik: Jangan Jadikan Uang dan Kekuasaan sebagai Tujuan
-
Rekening Aktivis Pati Dibekukan, Koalisi Sipil: Jangan Jadikan Bank Alat Membungkam Kritik
-
Kebakaran Desa Adat Sade, Gubernur NTB Ungkap Dugaan Awal: Masalah Listrik