Suara.com - Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, semua pihak yang sudah dinyatakan diundang untuk datang menjalani pemeriksaan terkait polemik tes wawasan kebangsaan pegawai KPK, akan kehilangan kesempatan jika absen atau mangkir.
Anam mengatakan, sudah banyak pihak dalam pemberitaan media memberikan saran jika pimpinan KPK, termasuk Firli Bahuri sebagai ketua, tak perlu menanggapi panggilan Komnas HAM.
"Tapi yang penting untuk dicatat adalah, kalau anda tidak datang ketika dipanggil oleh Komnas HAM, anda kehilangan kesempatan untuk mengklarifikasi semua yang sudah kami terima. Jadi hilang kesempatan untuk menjelaskan duduk soal dan konteksnya, sehingga ya hilang kesempatan untuk membela diri," kata Anam ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (2/6/2021).
Untuk itu, Anam sangat mengharapkan semua pihak termasuk para pimpinan KPK yang akan dipanggil agar bisa hadir. Menurutnya, tidak ada alasan untuk mangkir hadiri panggilan.
"Kami fleksibel soal waktu, kami akan atur waktunya atur tempatnya bahkan kalau perlu, tapi yang paling penting adalah kebutuhan publik untuk mengetahui terang benderangnya peristiwa terjawab," tuturnya.
Lebih lanjut, Anam mengatakan, dengan banyaknya panggilan pemeriksaan justru akan memudahkan pihaknya melihat secara komprehensif mengenai ada atau tidaknya pelanggaran HAM.
Apalagi, kata Anam selama ini sejumlah pemangku jabatan seperti sekelas Kapolda saja mau datang memenuhi panggilan Komnas HAM untuk diperiksa.
"Ini makanya kami berharap semua pihak untuk hadir gitu, kehadiran anda adalah menjelaskan bahwa anda negarawan yang terhormat," tandasnya.
Panggil Firli Cs
Baca Juga: Raja OTT Tak Lulus TWK, Wakil Ketua: KPK Tidak Lemah Meski Tidak Ada Seseorang
Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) rencananya bakal memanggil 5 pimpinan KPK termasuk Firli Bahuri sebagai ketua terkait dengan polemik sejumlah pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pekan depan.
"Rencananya minggu depan, pimpinan KPK (termasuk Firli) kami akan mengirim surat kepada pimpinan KPK nanti tentu saja diserahkan kepada kepala pimpinan siapa saja yang akan datang ke Komnas gitu," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Rabu (2/6/2021).
Beka mengatakan, pemanggilan pemeriksaan terhadap pimpinan KPK termasuk Firli untuk memperjelas polemik terkait TWK.
"Saya kira ini jadi kesempatan yang baik bagi pimpinan KPK, maupun juga pimpinan lembaga lain untuk menjernihkan semua persoalan terkait dengan TWK," ungkapnya.
Kendati begitu, Beka belum membeberkan waktu pasti agenda pemeriksaan terhadap Firli Cs tersebut. Namun, Beka menegaskan, pihaknya bakal melakukan konfirmasi hingga melakukan klarifikasi terhadap semua pihak yang terkait dengan TWK.
Berita Terkait
-
Raja OTT Tak Lulus TWK, Wakil Ketua: KPK Tidak Lemah Meski Tidak Ada Seseorang
-
51 Pegawai KPK Disebut Tak Bisa Dibina, Raja OTT KPK: Apa Firli Menganggap Dirinya Tuhan?
-
Gara-gara Dinonaktifkan Firli, Penyidik KPK: 5 Kasus Korupsi Tinggal OTT Akhirnya Tak Jadi
-
Tak Hanya Pimpinan KPK, Komnas HAM Bakal Panggil Kepala BKN hingga BNPT Soal Polemik TWK
-
Hingga Siang Ini, Baru Tiga Pegawai KPK Diperiksa Komnas HAM
Terpopuler
- 3 Bedak yang Mengandung Niacinamide, Bantu Cerahkan Wajah dan Kontrol Sebum
- 5 HP Snapdragon untuk Budget Rp2 Juta, Multitasking Stabil dan Hemat Baterai
- Mitsubishi Destinator dan XForce Lagi Promo di Bulan Mei, Harga Jadi Segini
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- 8 Sepatu Adidas untuk Jalan Kaki yang Sedang Diskon di Toko Resmi, Harga Jadi Rp500 Ribuan
Pilihan
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
Terkini
-
3,4 Juta Situs Judol Diblokir Tapi Masih Menjamur, Pakar Hukum: Negara Belum Serius!
-
Prabowo Dorong Konversi Kendaraan Listrik, Mampukah Pangkas Impor Energi?
-
Polisi Cuma 'Wait and See', KontraS Cium Aroma Pelimpahan Berkas Terselubung ke Puspom TNI
-
Nanik S Deyang Jawab Surat Viral Waldan Minta MBG: Bismillah Kami Segera ke Sumbawa
-
Korban Kekerasan dan Pembela HAM Disebut Sulit Dapat Keadilan Lewat Peradilan Militer
-
Jalankan Titah Prabowo, Menkeu Purbaya Putuskan Nasib Dirjen Bea Cukai Minggu Depan!
-
Ogah Menyerah, Nurhadi Siap Lawan Balik Lewat Kasasi Usai Vonis 5 Tahun Diperkuat
-
Koalisi Ormas Islam Laporkan Hercules Terkait Dugaan Persekusi dan Ancaman Senjata Api
-
Malaysia Batasi Media Sosial untuk Anak di Bawah 16 Tahun Mulai Juni 2026
-
KPK Dalami Penukaran Uang Pejabat Bea Cukai yang Jadi Tersangka Korupsi