Suara.com - Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, semua pihak yang sudah dinyatakan diundang untuk datang menjalani pemeriksaan terkait polemik tes wawasan kebangsaan pegawai KPK, akan kehilangan kesempatan jika absen atau mangkir.
Anam mengatakan, sudah banyak pihak dalam pemberitaan media memberikan saran jika pimpinan KPK, termasuk Firli Bahuri sebagai ketua, tak perlu menanggapi panggilan Komnas HAM.
"Tapi yang penting untuk dicatat adalah, kalau anda tidak datang ketika dipanggil oleh Komnas HAM, anda kehilangan kesempatan untuk mengklarifikasi semua yang sudah kami terima. Jadi hilang kesempatan untuk menjelaskan duduk soal dan konteksnya, sehingga ya hilang kesempatan untuk membela diri," kata Anam ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (2/6/2021).
Untuk itu, Anam sangat mengharapkan semua pihak termasuk para pimpinan KPK yang akan dipanggil agar bisa hadir. Menurutnya, tidak ada alasan untuk mangkir hadiri panggilan.
"Kami fleksibel soal waktu, kami akan atur waktunya atur tempatnya bahkan kalau perlu, tapi yang paling penting adalah kebutuhan publik untuk mengetahui terang benderangnya peristiwa terjawab," tuturnya.
Lebih lanjut, Anam mengatakan, dengan banyaknya panggilan pemeriksaan justru akan memudahkan pihaknya melihat secara komprehensif mengenai ada atau tidaknya pelanggaran HAM.
Apalagi, kata Anam selama ini sejumlah pemangku jabatan seperti sekelas Kapolda saja mau datang memenuhi panggilan Komnas HAM untuk diperiksa.
"Ini makanya kami berharap semua pihak untuk hadir gitu, kehadiran anda adalah menjelaskan bahwa anda negarawan yang terhormat," tandasnya.
Panggil Firli Cs
Baca Juga: Raja OTT Tak Lulus TWK, Wakil Ketua: KPK Tidak Lemah Meski Tidak Ada Seseorang
Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) rencananya bakal memanggil 5 pimpinan KPK termasuk Firli Bahuri sebagai ketua terkait dengan polemik sejumlah pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pekan depan.
"Rencananya minggu depan, pimpinan KPK (termasuk Firli) kami akan mengirim surat kepada pimpinan KPK nanti tentu saja diserahkan kepada kepala pimpinan siapa saja yang akan datang ke Komnas gitu," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Rabu (2/6/2021).
Beka mengatakan, pemanggilan pemeriksaan terhadap pimpinan KPK termasuk Firli untuk memperjelas polemik terkait TWK.
"Saya kira ini jadi kesempatan yang baik bagi pimpinan KPK, maupun juga pimpinan lembaga lain untuk menjernihkan semua persoalan terkait dengan TWK," ungkapnya.
Kendati begitu, Beka belum membeberkan waktu pasti agenda pemeriksaan terhadap Firli Cs tersebut. Namun, Beka menegaskan, pihaknya bakal melakukan konfirmasi hingga melakukan klarifikasi terhadap semua pihak yang terkait dengan TWK.
Berita Terkait
-
Raja OTT Tak Lulus TWK, Wakil Ketua: KPK Tidak Lemah Meski Tidak Ada Seseorang
-
51 Pegawai KPK Disebut Tak Bisa Dibina, Raja OTT KPK: Apa Firli Menganggap Dirinya Tuhan?
-
Gara-gara Dinonaktifkan Firli, Penyidik KPK: 5 Kasus Korupsi Tinggal OTT Akhirnya Tak Jadi
-
Tak Hanya Pimpinan KPK, Komnas HAM Bakal Panggil Kepala BKN hingga BNPT Soal Polemik TWK
-
Hingga Siang Ini, Baru Tiga Pegawai KPK Diperiksa Komnas HAM
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 25 Kode Redeem FF Aktif 5 Juli 2026: Kesempatan Dapat Bundle BR Elite dan Item Premium
Pilihan
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
Terkini
-
Kemasan Rokok Seragam Berisiko Tabrak UU Merek, Wamenkum: Jangan Over Regulation!
-
Sebut Polri Paling Korup, Burhanuddin Muhtadi Bongkar Kelemahan Survei IndexMundi
-
Jalan Cinta Amblas Nyaris 90 Derajat, DKI Bongkar Pemicunya: Tanggul Kali Sunter Retak!
-
Isi Amplop Menhut Raja Juli Masih Misteri, KPK Duga Suap Hutan Kuansing Pakai Dolar Singapura
-
Jokowi Mau Jadikan Jateng 'Kandang Gajah', Gerindra: Bagus, Kompetisi Politik Makin Sehat!
-
Bupati Kuansing Diduga Kumpulkan Duit dari 914 Anggota KUD untuk Suap Pelepasan Hutan
-
Aksi Bersih-bersih atau Cari Aman, Kenapa Menhut Raja Juli Baru Lapor Amplop Usai OTT KPK?
-
Eks Pimpinan KPK Sebut Menhut Raja Juli Akal-akali Balikin Amplop: Tetap Suap, Bisa Jadi Tersangka
-
Kader PSI Kalsel Desak Jokowi Segera Dilantik Jadi Ketua Dewan Pembina, Begini Respons Kaesang
-
Duet 'Indonesia Emas 2045' dan 'India Maju 2047', PM Narendra Modi: Kita Mitra Alami