Suara.com - Beredar video pidato petinggi Organisasi Papua Merdeka atau OPM menyerah dan menyatakan siap bergabung kembali dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Video yang menjadi viral ini diunggah oleh akun Instagram @magelang_raya pada Rabu (3/6/2021). Akun ini menyebut sekelompok OPM telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.
Adapun narasi yang dibagikan dalam postingan ini sebagai berikut:
"Kembali kepangkuan Ibu Pertiwi. NKRI adalah Bangsa kami. @gegana_id #polri."
Dalam video itu, orang yang disebut sebagai panglima tinggi OPM disebut memberikan pidato mengejutkan setelah lama bergerilya di hutan melawan pemerintah Indonesia. Ia mengaku dirinya telah ditipu untuk berjuang di hutan.
Melalui transkrip berbahasa Indonesia pada video, orang itu membeberkan dirinya telah diperdaya oleh politisi. Hal ini membuatnya sudah tidak sanggup lagi untuk bertahan di hutan karena kelaparan.
"Saya panglima tinggi OPM menyampaikan bahwa saat ini kita tidak mampu lagi bertahan begini di hutan. Makan pun sudah susah, kita ditipu para politikus memanfaatkan kita berjuang di hutan," demikian transkrip berbahasa Indonesi video tersebut.
Panglima OPM ini lantas menyatakan siap bergabung dengan NKRI. Ia bahkan siap mengembalikan senjata miliknya ke TNI dan Polri. Tak sampai disitu, ia megajak teman-teman seperjuangannya untuk menyerah.
"Kami akan mengembalikan ke NKRI seluruh senjata kami kepada TNI-Polri, seluruh senjata akan kami kembalikan. Mari kawan-kawan yang ada di luar negeri dan di dalam negeri," ajak dia.
Baca Juga: 2 Senpi SS1 Milik Polri yang Hilang Ditemukan di Perbatasan Papua-PNG
"Itulah tanahmu, itulah bangsamu, jangan mau dimanfaatkan. Saya sampaikan kita kembali ke NKRI karena selama ini kita telah ditipu oleh pendahulu-pendahulu OPM. Kita percuma melepaskan diri, saudara kita banyak yang mati di hutan, kita kembali ke NKRI untuk hidup damai," demikian subtitle pada video itu.
Lantas benarkah narasi dan video tersebut?
PENJELASAN
Berdasarkan pesan yang diterima Suara.com, video salah satu pimpinan OPM yang menyerah dan siap bergabung NKRI itu salah.
Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom menegaskan, orang dalam video itu adalah benar Panglima Tinggi Komanda Militer Daerah III TPNPB OPM Thitus Murib Kwalik.
Namun, kata Sebby, subtitle berbahasa Indonesia pada video itu salah.
Berita Terkait
-
2 Senpi SS1 Milik Polri yang Hilang Ditemukan di Perbatasan Papua-PNG
-
2 Senpi Milik Polri Ditemukan di Perbatasan RI-PNG
-
4 Perempuan Papua Dianggap Layak Gantikan Nagita Slavina Jadi Ikon PON XX
-
CEK FAKTA: Bantuan Rp 12 Juta dari Kemenag, Benarkah?
-
Sentil Nagita Slavina Soal Duta PON XX Papua, Arie Kriting: Seharusnya Bukan Dia!
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana