Suara.com - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis mengkritik Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini terkait petugas verifikasi data penerima bantuan sosial (bansos) yang tidak profesional. Sehingga ia menyebut kalau masalah data ganda penerima bantuan sosial tidak akan pernah selesai sampai kiamat.
Kritikan Iskan tersebut berlandaskan dari adanya 21 juta data ganda penerima bantuan sosial. Ia kemudian mengungkapkan kalau Komisi VIII sudah memberikan anggaran untuk perbaikan data bahkan sejak periode sebelumnya.
Dia bahkan mengungkit Kemensos yang bisa membangun Gedung Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) di Cawang, Jakarta Timur demi memperbaiki data.
"Bahkan punya kantor besar sekarang kan di Cawang itu sangat gagah sekali. Kita berharap data ini selesai," kata Iskan dalam rapat kerja di Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Rabu (3/6/2021).
Tetapi, masalah data ganda itu masih tetap saja terjadi di lapangan. Lantas, Iskan menyebut kalau salah satu penyebabnya masalah itu tidak selesai karena tidak ada petugas verifikasi yang profesional.
"Karena tidak ada verifikasi di bawah yang profesional. Kalau verifikasi selama ini ibu cerahkan ke Dinas Sosial 'ini bukan tugas saya, saya enggak ada uangnya'," tuturnya.
Iskan pun memberikan masukan kepada Risma supaya memilih petugas verifikasi yang terdidik, paham, mengerti visi Kemensos dan tidak berpihak kepada politik praktis.
Di sisi lain, Iskan juga menyebit meskipun ada 21 juta data ganda, tetapi Kemensos tetap melakukan penyaluran bantuan sosial. Bahkan dia mengemukakan, jika penyaluran bansos tersebut berlebih.
"Saya menemukan data ternyata banyak yang sudah disalurkan itu melebihi, bu. Nah, ini yang perlu kita dipertanggungjawabkan," tuturnya.
Baca Juga: Cerita KPM Berjuang Hidup Sembari Menunggu BST yang Belum Cair
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Risma pun diminta untuk mengacak-acak sistem perbaikan data yang tidak kunjung menemukan titik terang.
"Jadi sekarang ini kalau data ini ibu, kalau dalam bahasa halusnya ndak dapat saya temukan, mungkin ibu acak-acak lah gitu, ya," katanya.
Sebagai masukan, Iskan berharap Risma dapat bisa membuat semacam kecerdasan sosial dalam sistem yang bisa melacak mana saja data ganda.
"Ini yang salah, ini yang apa, itu bisa dia lacak tapi itu tetap tidak menjadi tuntas selama belum ada verifikasi ke bawah."
Berita Terkait
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- Bobibos Bikin Geger, Kapan Dijual dan Berapa Harga per Liter? Ini Jawabannya
- 6 Rekomendasi Cushion Lokal yang Awet untuk Pekerja Kantoran, Makeup Anti Luntur!
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
Pilihan
-
Pakai Bahasa Pesantren! BP BUMN Sindir Perusahaan Pelat Merah Rugi Terus: La Yamutu Wala Yahya
-
Curacao dan 10 Negara Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia, Indonesia Jauh Tertinggal
-
Danantara Soroti Timpangnya Setoran Dividen BUMN, Banyak yang Sakit dan Rugi
-
Mengapa Pertamina Beres-beres Anak Usaha? Tak Urus Lagi Bisnis Rumah Sakit Hingga Hotel
-
Pandu Sjahrir Blak-blakan: Danantara Tak Bisa Jauh dari Politik!
Terkini
-
Satpol PP Akan Bongkar 179 Bangunan Liar di Sepanjang Akses Tol Karawang Barat
-
Viral Todongkan Sajam di Tambora, Penjambret Diringkus Polisi Saat Tertidur Pulas
-
BPJS Kesehatan Angkat Duta Muda: Perkuat Literasi JKN di Kalangan Generasi Penerus
-
Kondisi Gunung Semeru Meningkat ke Level Awas, 300 Warga Dievakuasi
-
Soal Pelimpahan Kasus Petral: Kejagung Belum Ungkap Alasan, KPK Bantah Isu Tukar Guling Perkara
-
Semeru Status Awas! Jalur Krusial Malang-Lumajang Ditutup Total, Polisi Siapkan Rute Alternatif
-
Babak Baru Korupsi Petral: Kejagung Resmi Limpahkan Kasus ke Tangan KPK, Ada Apa?
-
DPR-Kemdiktisaintek Kolaborasi Ciptakan Kampus Aman, Beradab dan Bebas Kekerasan di Sulteng
-
Fakta Baru Sengketa Tambang Nikel: Hutan Perawan Dibabat, IUP Ternyata Tak Berdempetan
-
Survei RPI Sebut Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Polri Tinggi, Ini Penjelasannya