Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melantik 1.271 pegawai yang lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pengangkatan ini otomatis membuat pegawai KPK akan menerima gaji dan tunjangan sesuai aturan ASN.
Gaji beserta tunjangan ASN sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Nantinya, pegawai KPK otomatis menjadi ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Dilansir dari hops.id -- Jaringan media Suara.com, gaji pegawai KPK yang diangkat menjadi ASN diatur dalam Pasal 1 Ayat 3. Berikut bunyi pasal tersebut:
"Pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan."
Dengan aturan di atas, maka gaji dan tunjangan pegawai KPK akan disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang ada. Salah satunya adalah dari pasal 9 ayat 1 soal penghasilan pegawai KPK:
Pasal 9
(1) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah menjadi Pegawai ASN, diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Gaji ASN sendiri terbagi menjadi beberapa golongan. Berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2019, berikut daftar gaji pokok pegawai KPK yang sudah menjadi ASN sesuai dengan golongannya:
Baca Juga: Mantan Jubir KPK Anggap Kasus Harun Masiku Dagelan
Golongan I (lulusan SD dan SMP):
Ia: Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800
Ib: Rp 1.704.500 - Rp 2.472.900
Ic: Rp 1.776.600 - Rp 2.577.500
Id: Rp 1.851.800 - Rp 2.686.500
Golongan II (lulusan SMA dan D-III):
IIa: Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600
IIb: Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300
IIc: Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000
IId: Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000
Golongan III (lulusan S1 hingga S3):
IIIa: Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400
IIIb: Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600
IIIc: Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400
IIId: Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000
Golongan IV:
IVa: Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000
IVb: Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500
IVc: Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900
IVd: Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700
IVe: Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200
Meski demikian, pegawai KPK yang diangkat menjadi ASN harus menjalani proses transisi selama kurang lebih dua tahun dulu. Dalam periode itu, pegawai KPK akan menerima hal keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya pengurangan.
Selain gaji pokok, pegawai KPK yang diangkat menjadi ASN juga akan menerima berbagai macam tunjangan. Diantaranya adalah tunjangan kinerja, tunjangan suami/istri, tunjangan makan, tunjangan jabatan, dan tunjangan perjalanan dinas.
Berita Terkait
-
Mantan Jubir KPK Anggap Kasus Harun Masiku Dagelan
-
Kasus Pengadaan Tanah di Munjul, KPK Telisik Proses Awal Pembelian Lahan
-
Serahkan Bantuan Palestina Rp275 Juta, Bupati Ratu Tatu Chasanah Ditemui Jusuf Kalla
-
Buka Lowongan Pengganti Pejabat Dinkes yang Mundur, WH Sebut Tunjangan Capai Rp40 Juta
-
Eks Jubir KPK Bongkar 'Dagelan' Harun Masiku: Dicari atau Dibiarkan Lari?
Terpopuler
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- 5 HP Memori 256 GB Harga di Bawah Rp2 Juta, Bisa Simpan Ribuan File dan Gaming
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
Pilihan
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
Terkini
-
Bukan Untuk Cetak Tentara, Kemhan Ungkap Misi Utama Latsarmil Calon Manajer Kopdes
-
Dinilai Punya Kepribadian Baik, Uya Kuya Bakal Pimpin PAN Jakarta
-
Jawab Prabowo Soal Tidak Bisa Bikin Mobil Sendiri, UGM: Kuncinya di Keberpihakan Pemerintah
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Mahfud MD Soroti Kemunduran Demokrasi, Sebut Politik Uang Gerus Penegakan Hukum
-
Panas Lagi! AS Luncurkan Serangan Balasan ke Iran Usai Insiden di Selat Hormuz
-
Jokowi Mulai Safari Politik, PAN Merasa Tak Terancam: Kami Tunggu PSI Lolos ke Senayan
-
Batas Penghasilan MBR Rp8 Juta Tak Cukup, Pemerintah Harus Tekan Biaya Hidup
-
Ucapan 'Adikku Sayang' Berujung Penganiayaan Caddy Golf, Pelaku Dibekuk di Lampung
-
Open House Sekolah Rakyat Surabaya, Orang Tua Terharu Lihat Perkembangan Siswa