Suara.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbud Ristek mengaku bahwa ada sebagian guru dan tenaga kependidikan yang menolak divaksin Covid-19 meski sudah diprioritaskan oleh pemerintah.
Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kemendikbudristek, Mulyatsyah sangat menyayangkan penolakan tersebut karena berbagai isu miring soal vaksin yang diterima oleh para guru dan tenaga kependidikan.
"Cuma barangkali ada stigma yang terjadi di lingkungan sebagian kecil kita bahwa takut dan seterusnya, kita yakinkan bahwa vaksinasi ini adalah ikhtiar kita," kata Mulyatsyah dalam diskusi FSGI, Senin (7/6/2021).
Mulyatsah meminta para guru dan tenaga kependidikan jangan menolak divaksin jika tidak ada masalah kesehatan yang menghalangi untuk divaksin, sebab vaksinasi menjadi salah satu syarat untuk pembukaan sekolah di masa pandemi Covid-19.
"Tentu kita harap tidak ada penolakan, kami di Kemdikbud termasuk saya sudah divaksin Alhamdullilah tidak ada dampak apa-apa ini membuktikan bahwa kita sehat-sehat saja," tegasnya.
Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan masih banyak guru yang menolak divaksin Covid-19, seperti di Bengkulu yang baru 50 persen guru sudah divaksin, sisanya menolak.
"Saya koordinasi yang Bengkulu itu kenapa 50 persen angkanya? Ternyata banyak guru menolak divaksin. Itu juga jadi PR ya," kata Komisioner KPAI, Retno Listyarti dalam jumpa pers, Minggu (6/6).
Secara nasional, jumlah guru dan tenaga pendidik yang sudah divaksin dosis pertama sudah 1.699.644 orang (28 persen), sementara yang sudah tuntas mendapat dosis kedua sejumlah 1.070.558 orang, artinya baru sekitar 20 persen yang tuntas divaksin.
Dengan kondisi ini, Mendikbudristek Nadiem Makarim menyebut target untuk memvaksin total 5.058.582 guru dan tenaga pendidik kemungkinan baru bisa terealisasi pada akhir Juli atau Agustus 2021.
Baca Juga: PTM Dibuka Juli, Dede Yusuf Usul Pemerintah Keluarkan SKB Pembentukan Satgas di Sekolah
Sementara, Presiden Joko Widodo meminta vaksinasi 5 juta lebih guru ini bisa diselesaikan pada Juni 2021 sehingga pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan di sekolah bisa dimulai pada tahun ajaran baru 2021/2022.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- Peluang Baru Terbuka, Kehidupan 4 Shio Ini Diprediksi Semakin Membaik Mulai 10 Juni 2026
Pilihan
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
-
'Kalau Semua Diam, Siapa yang Akan Bicara?' Alasan Zaskia Adya Mecca Dukung Aksi Mahasiswa
-
Silakan Tabrak Kami! Polisi Tantang Massa Mahasiswa UI yang Nekat ke Bundaran HI
Terkini
-
Di Balik Narasi 'BBM Non-Subsidi': Mengapa Rakyat Kecil Tetap Tercekik Kenaikan Harga Pertamax?
-
Sidang Blueray Cargo, Jaksa KPK Ungkap Dugaan Aliran Rp21 Miliar ke Djaka Budi Utama
-
Imbau Daerah Gelar Nobar Piala Dunia 2026, Mendagri Optimistis Bakal Gerakkan Perekonomian
-
'Tak Ada Penangkapan!' Kapolres Jaksel Bantah Tudingan Represif di Aksi Mahasiswa GMNI Pancoran
-
Gangguan Akses CCTV Publik Saat Aksi Unjuk Rasa di Sudirman Bukan dari Sistem Pemprov DKI
-
Massa di Sudirman Bubar: Mahasiswa Mundur Pertama, Disusul Kelompok 'Baju Hitam'
-
Mahasiswa Sudah Pergi, Siapa Massa Berbaju Hitam yang Masih Bertahan di Sudirman?
-
Mendagri Tito Dorong DKPP Tingkatkan Integritas Penyelenggara Pemilu
-
KPK Selidiki Dugaan Perintangan Penyidikan Kasus Bea Cukai, Pendiri IAW Diperiksa
-
Mengapa Pertamax Naik? Teddy Indra Wijaya Ungkap 3 Alasannya