Suara.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbud Ristek mengaku bahwa ada sebagian guru dan tenaga kependidikan yang menolak divaksin Covid-19 meski sudah diprioritaskan oleh pemerintah.
Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kemendikbudristek, Mulyatsyah sangat menyayangkan penolakan tersebut karena berbagai isu miring soal vaksin yang diterima oleh para guru dan tenaga kependidikan.
"Cuma barangkali ada stigma yang terjadi di lingkungan sebagian kecil kita bahwa takut dan seterusnya, kita yakinkan bahwa vaksinasi ini adalah ikhtiar kita," kata Mulyatsyah dalam diskusi FSGI, Senin (7/6/2021).
Mulyatsah meminta para guru dan tenaga kependidikan jangan menolak divaksin jika tidak ada masalah kesehatan yang menghalangi untuk divaksin, sebab vaksinasi menjadi salah satu syarat untuk pembukaan sekolah di masa pandemi Covid-19.
"Tentu kita harap tidak ada penolakan, kami di Kemdikbud termasuk saya sudah divaksin Alhamdullilah tidak ada dampak apa-apa ini membuktikan bahwa kita sehat-sehat saja," tegasnya.
Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan masih banyak guru yang menolak divaksin Covid-19, seperti di Bengkulu yang baru 50 persen guru sudah divaksin, sisanya menolak.
"Saya koordinasi yang Bengkulu itu kenapa 50 persen angkanya? Ternyata banyak guru menolak divaksin. Itu juga jadi PR ya," kata Komisioner KPAI, Retno Listyarti dalam jumpa pers, Minggu (6/6).
Secara nasional, jumlah guru dan tenaga pendidik yang sudah divaksin dosis pertama sudah 1.699.644 orang (28 persen), sementara yang sudah tuntas mendapat dosis kedua sejumlah 1.070.558 orang, artinya baru sekitar 20 persen yang tuntas divaksin.
Dengan kondisi ini, Mendikbudristek Nadiem Makarim menyebut target untuk memvaksin total 5.058.582 guru dan tenaga pendidik kemungkinan baru bisa terealisasi pada akhir Juli atau Agustus 2021.
Baca Juga: PTM Dibuka Juli, Dede Yusuf Usul Pemerintah Keluarkan SKB Pembentukan Satgas di Sekolah
Sementara, Presiden Joko Widodo meminta vaksinasi 5 juta lebih guru ini bisa diselesaikan pada Juni 2021 sehingga pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan di sekolah bisa dimulai pada tahun ajaran baru 2021/2022.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Daftar Mobil Bekas Pertama yang Aman dan Mudah Dikendalikan Pemula
- 6 Rekomendasi Mobil Bekas Kabin Luas di Bawah 90 Juta, Nyaman dan Bertenaga
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- Calon Pelatih Indonesia John Herdman Ngaku Dapat Tawaran Timnas tapi Harus Izin Istri
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
Pilihan
-
CERPEN: Liak
-
Rencana KBMI I Dihapus, OJK Minta Bank-bank Kecil Jangan Terburu-buru!
-
4 Rekomendasi HP 5G Murah Terbaik: Baterai Badak dan Chipset Gahar Desember 2025
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
Terkini
-
Dari OTT ke Jejak Dana Gelap Pilkada: Seberapa Mahal Biaya Kampanye Calon Kepala Daerah?
-
Prabowo ke Pengungsi Banjir Aceh: Maaf, Saya Tak Punya Tongkat Nabi Musa, Tapi Rumah Kalian Diganti
-
Dasco Unggah Video Prabowo saat Bikin Kaget WWF karena Sumbangkan Tanah di Aceh
-
Borok Penangkapan Dirut Terra Drone Dibongkar, Pengacara Sebut Polisi Langgar Prosedur Berat
-
Pramono Anung Wanti-wanti Warga Jakarta Imbas Gesekan di Kalibata: Tahan Diri!
-
WALHI Sebut Banjir di Jambi sebagai Bencana Ekologis akibat Pembangunan yang Abai Lingkungan
-
Pramono Anung Bahas Peluang Siswa SDN Kalibaru 01 Cilincing Kembali Sekolah Normal Pekan Depan
-
Cuma Boleh Pegang HP 4 Jam, Siswa Sekolah Rakyat: Bosen Banget, Tapi Jadi Fokus Belajar
-
Legislator DPR Minta Perusak Hutan Penyebab Banjir Sumatra Disanksi Pidana
-
Farhan Minta Warga Tak Terprovokasi Ujaran Kebencian Resbob, Polda Jabar Mulai Profiling Akun Pelaku