Suara.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbud Ristek mengaku bahwa ada sebagian guru dan tenaga kependidikan yang menolak divaksin Covid-19 meski sudah diprioritaskan oleh pemerintah.
Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kemendikbudristek, Mulyatsyah sangat menyayangkan penolakan tersebut karena berbagai isu miring soal vaksin yang diterima oleh para guru dan tenaga kependidikan.
"Cuma barangkali ada stigma yang terjadi di lingkungan sebagian kecil kita bahwa takut dan seterusnya, kita yakinkan bahwa vaksinasi ini adalah ikhtiar kita," kata Mulyatsyah dalam diskusi FSGI, Senin (7/6/2021).
Mulyatsah meminta para guru dan tenaga kependidikan jangan menolak divaksin jika tidak ada masalah kesehatan yang menghalangi untuk divaksin, sebab vaksinasi menjadi salah satu syarat untuk pembukaan sekolah di masa pandemi Covid-19.
"Tentu kita harap tidak ada penolakan, kami di Kemdikbud termasuk saya sudah divaksin Alhamdullilah tidak ada dampak apa-apa ini membuktikan bahwa kita sehat-sehat saja," tegasnya.
Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan masih banyak guru yang menolak divaksin Covid-19, seperti di Bengkulu yang baru 50 persen guru sudah divaksin, sisanya menolak.
"Saya koordinasi yang Bengkulu itu kenapa 50 persen angkanya? Ternyata banyak guru menolak divaksin. Itu juga jadi PR ya," kata Komisioner KPAI, Retno Listyarti dalam jumpa pers, Minggu (6/6).
Secara nasional, jumlah guru dan tenaga pendidik yang sudah divaksin dosis pertama sudah 1.699.644 orang (28 persen), sementara yang sudah tuntas mendapat dosis kedua sejumlah 1.070.558 orang, artinya baru sekitar 20 persen yang tuntas divaksin.
Dengan kondisi ini, Mendikbudristek Nadiem Makarim menyebut target untuk memvaksin total 5.058.582 guru dan tenaga pendidik kemungkinan baru bisa terealisasi pada akhir Juli atau Agustus 2021.
Baca Juga: PTM Dibuka Juli, Dede Yusuf Usul Pemerintah Keluarkan SKB Pembentukan Satgas di Sekolah
Sementara, Presiden Joko Widodo meminta vaksinasi 5 juta lebih guru ini bisa diselesaikan pada Juni 2021 sehingga pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan di sekolah bisa dimulai pada tahun ajaran baru 2021/2022.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Datang Elkan Baggott Gantikan Mees Hilgers Bela Timnas Indonesia, Peluangnya Sangat Besar
- KPK: Perusahaan Biro Travel Jual 20.000 Kuota Haji Tambahan, Duit Mengalir Sampai...
- Jangan Ketinggalan Tren! Begini Cara Cepat Ubah Foto Jadi Miniatur AI yang Lagi Viral
- Hari Pelanggan Nasional 2025: Nikmati Promo Spesial BRI, Diskon Sampai 25%
- Maki-Maki Prabowo dan Ingin Anies Baswedan Jadi Presiden, Ibu Jilbab Pink Viral Disebut Korban AI
Pilihan
-
Dari Anak Ajaib Jadi Pesakitan: Ironi Perjalanan Karier Nadiem Makarim Sebelum Terjerat Korupsi
-
Nonaktif Hanya Akal-akalan, Tokoh Pergerakan Solo Desak Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dipecat
-
Paspor Sehari Jadi: Jurus Sat-set untuk yang Kepepet, tapi Siap-siap Dompet Kaget!
-
Kunker Dihapus, Pensiun Jalan Terus: Cek Skema Lengkap Pendapatan Anggota DPR Terbaru!
-
Waktu Rujuk Hampir Habis! Jumat Minggu Depan Pratama Arhan Harus Ikrar Talak ke Azizah Salsha
Terkini
-
Transjakarta Tabrak Toko Akibat Sopir Kurang Konsentrasi, Satu Orang Luka-luka
-
SBY Bicara soal Demo 10 Hari Terakhir: Menyadarkan Kita Harus Jaga Dialog dan Kebersamaan
-
Kekayaan Bos Gudang Garam Terjun Bebas, Video Badai PHK Massal Viral!
-
Deodoran hingga Celana Dalam Delpedro Nyaris Disita Polisi, Lokataru: Upaya Cari-cari Kesalahan!
-
Geger Jaket Berisi Ratusan Butir Peluru di Sentani Jayapura, Siapa Pemiliknya?
-
Dikenal Licin, Buronan Asal Maroko Kasus Penculikan Anak Tertangkap usai Sembunyi di Jakarta
-
Prabowo Pertahankan Kapolri usai Ramai Desakan Mundur, Begini Kata Analis
-
Icang, Korban Congkel Mata di Bogor Meninggal Dunia
-
Gibran Dikritik Habis: Sibuk Bagi Sembako, Padahal Aksi Demonstrasi Memanas
-
Wajib Skrining BPJS Kesehatan Mulai September 2025, Ini Tujuan dan Caranya