Suara.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbud Ristek mengaku bahwa ada sebagian guru dan tenaga kependidikan yang menolak divaksin Covid-19 meski sudah diprioritaskan oleh pemerintah.
Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kemendikbudristek, Mulyatsyah sangat menyayangkan penolakan tersebut karena berbagai isu miring soal vaksin yang diterima oleh para guru dan tenaga kependidikan.
"Cuma barangkali ada stigma yang terjadi di lingkungan sebagian kecil kita bahwa takut dan seterusnya, kita yakinkan bahwa vaksinasi ini adalah ikhtiar kita," kata Mulyatsyah dalam diskusi FSGI, Senin (7/6/2021).
Mulyatsah meminta para guru dan tenaga kependidikan jangan menolak divaksin jika tidak ada masalah kesehatan yang menghalangi untuk divaksin, sebab vaksinasi menjadi salah satu syarat untuk pembukaan sekolah di masa pandemi Covid-19.
"Tentu kita harap tidak ada penolakan, kami di Kemdikbud termasuk saya sudah divaksin Alhamdullilah tidak ada dampak apa-apa ini membuktikan bahwa kita sehat-sehat saja," tegasnya.
Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan masih banyak guru yang menolak divaksin Covid-19, seperti di Bengkulu yang baru 50 persen guru sudah divaksin, sisanya menolak.
"Saya koordinasi yang Bengkulu itu kenapa 50 persen angkanya? Ternyata banyak guru menolak divaksin. Itu juga jadi PR ya," kata Komisioner KPAI, Retno Listyarti dalam jumpa pers, Minggu (6/6).
Secara nasional, jumlah guru dan tenaga pendidik yang sudah divaksin dosis pertama sudah 1.699.644 orang (28 persen), sementara yang sudah tuntas mendapat dosis kedua sejumlah 1.070.558 orang, artinya baru sekitar 20 persen yang tuntas divaksin.
Dengan kondisi ini, Mendikbudristek Nadiem Makarim menyebut target untuk memvaksin total 5.058.582 guru dan tenaga pendidik kemungkinan baru bisa terealisasi pada akhir Juli atau Agustus 2021.
Baca Juga: PTM Dibuka Juli, Dede Yusuf Usul Pemerintah Keluarkan SKB Pembentukan Satgas di Sekolah
Sementara, Presiden Joko Widodo meminta vaksinasi 5 juta lebih guru ini bisa diselesaikan pada Juni 2021 sehingga pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan di sekolah bisa dimulai pada tahun ajaran baru 2021/2022.
Berita Terkait
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- 5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
- 26 Kode Redeem FF 13 Maret 2026: Bocoran Rilis SG2 Lumut, Garena Bagi Magic Cube Gratis
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 Maret 2026: Kesempatan Raih ShopeePay dan Bundel Joker
- Siapa Syekh Ahmad Al Misry? Dikaitkan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Sesama Jenis 'SAM'
Pilihan
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
-
Detik-Detik Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
-
Indonesia Beli Rudal Supersonik Brahmos Rp 5,9 Triliun! Terancam Sanksi Donald Trump
-
Kronologi Lengkap Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast Militerisme
Terkini
-
Indonesia Enggan Dukung Resolusi DK PBB yang Kurang Berimbang pada Iran
-
Viral TikToker Bongkar Lokasi Pertahanan Israel, Iran Diduga Langsung Mengebom
-
Dasco Ungkap Pembicaraannya dengan Prabowo soal Strategi 'Take Over' Gaza
-
KPK Tetapkan 2 Tersangka dalam OTT Cilacap
-
Tetap Buka! Ini Jam Operasional BRI Jakarta Pusat saat Libur Lebaran 2026
-
DPR RI soal Pembelian Rudal BrahMos: Jaga Kedaulatan Tanpa Terjebak Rivalitas Geopolitik
-
Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras, Pemerintah Minta Polisi Usut Tuntas
-
Buntut Ketegangan Timur Tengah, Pemerintah Siapkan Pemulangan 34 WNI dari Iran
-
AS Tawarkan Hadiah Rp169 Miliar untuk Informasi Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei
-
Antisipasi Krisis Timur Tengah, Prabowo Pertimbangkan Kebijakan WFH untuk Tekan Konsumsi BBM