Suara.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbud Ristek mengaku bahwa ada sebagian guru dan tenaga kependidikan yang menolak divaksin Covid-19 meski sudah diprioritaskan oleh pemerintah.
Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kemendikbudristek, Mulyatsyah sangat menyayangkan penolakan tersebut karena berbagai isu miring soal vaksin yang diterima oleh para guru dan tenaga kependidikan.
"Cuma barangkali ada stigma yang terjadi di lingkungan sebagian kecil kita bahwa takut dan seterusnya, kita yakinkan bahwa vaksinasi ini adalah ikhtiar kita," kata Mulyatsyah dalam diskusi FSGI, Senin (7/6/2021).
Mulyatsah meminta para guru dan tenaga kependidikan jangan menolak divaksin jika tidak ada masalah kesehatan yang menghalangi untuk divaksin, sebab vaksinasi menjadi salah satu syarat untuk pembukaan sekolah di masa pandemi Covid-19.
"Tentu kita harap tidak ada penolakan, kami di Kemdikbud termasuk saya sudah divaksin Alhamdullilah tidak ada dampak apa-apa ini membuktikan bahwa kita sehat-sehat saja," tegasnya.
Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan masih banyak guru yang menolak divaksin Covid-19, seperti di Bengkulu yang baru 50 persen guru sudah divaksin, sisanya menolak.
"Saya koordinasi yang Bengkulu itu kenapa 50 persen angkanya? Ternyata banyak guru menolak divaksin. Itu juga jadi PR ya," kata Komisioner KPAI, Retno Listyarti dalam jumpa pers, Minggu (6/6).
Secara nasional, jumlah guru dan tenaga pendidik yang sudah divaksin dosis pertama sudah 1.699.644 orang (28 persen), sementara yang sudah tuntas mendapat dosis kedua sejumlah 1.070.558 orang, artinya baru sekitar 20 persen yang tuntas divaksin.
Dengan kondisi ini, Mendikbudristek Nadiem Makarim menyebut target untuk memvaksin total 5.058.582 guru dan tenaga pendidik kemungkinan baru bisa terealisasi pada akhir Juli atau Agustus 2021.
Baca Juga: PTM Dibuka Juli, Dede Yusuf Usul Pemerintah Keluarkan SKB Pembentukan Satgas di Sekolah
Sementara, Presiden Joko Widodo meminta vaksinasi 5 juta lebih guru ini bisa diselesaikan pada Juni 2021 sehingga pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan di sekolah bisa dimulai pada tahun ajaran baru 2021/2022.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- Kasat Narkoba Tangsel Ditangkap! Diduga Edarkan Narkoba Bersama Enam Anak Buah
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
Pilihan
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
Terkini
-
7 HP Murah Baterai Besar Fast Charging, Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Sailun Tekan Biaya Operasional Sektor Pertanian Indonesia Lewat Ban MAXAM
-
Dewa 19 Meriahkan Puncak Nommensen Festival
-
Jokowi Bakal Sapa Kupang, Jalan Santai hingga Karnaval Budaya Siap Digelar
-
BPDP Kucurkan Rp 240 T untuk Program Biodiesel, Bikin RI Hemat Impor Rp 722,9 Triliun
-
YE (Kanye West) Siap Guncang GBK Oktober 2026, Jadi Satu-satunya Kota di Asia Tenggara
-
UIPM Beri Alasan Mengapa Jejaring Internasional Penting bagi Dunia Pendidikan
-
Kematian Janggal Sutrimo, Benarkah Terkait Kasus Eks Jampidsus?
-
Memantau Harimau yang Bikin Geger Warga di Pulau Burung Indragiri Hilir
-
KPK Dalami Lelang Jabatan Zulkarnain, Dugaan Mahar Pajero Sport ke Bupati Diusut