Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri tidak menghadiri panggilan Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Selasa (8/6/2021). Hal itu mendapatkan sindiran tajam dari mantan juru bicara KPK Febri Diansyah.
Melalui akun Twitternya, Febri mempertanyakan sikap Firli mangkir dari panggilan Komnas HAM apakah merupakan contoh dari praktik wawasan berkebangsaan.
"Apakah tidak hadir memenuhi panggilan Komnas HAM merupakan praktek berwawasan kebangsaan? *bukan soal TWK," sindir Febri di akun Twitter miliknya seperti dikutip oleh Suara.com, Rabu (9/6/2021).
Febri melanjutkan dengan kritikan yang lebih tajam. Ia membeberkan berbagai sikap Firli yang selama ini selalu menghindar dari publik.
"Diundang debat gak mau, dipanggil Komnas HAM pakai alasan. Eh dulu diperiksa Dewas keluar lewat belakang. Praktek berwawasan kebangsaan yang patut dicontoh," kritik Febri.
Sindiran Febri itu langsung mendapatkan ribuan tanda like dan ramai dikomentari warganet. Banyak warganet yang ikut menyindir sikap Firli karena terkesan tidak transparan dan selalu menghindari hukum.
"Ini semua gara-gara revisi UU KPK yang penuh masalah dan kontroversi! Sekarang jadi untuk menutupinya adalah kebohongan dan blunder ditutupi dengan kebohongan dan blunder lagi!," kritik warganet.
"Bikin LSM anti korupsi aja mas, yang independen, mungkin itu bisa jadi ruang baru mengabdi untuk negara," saran warganet.
"Merasa power besar. Kita semua tahu lah siapa para pemain pemain di TWK KPK. Siapa yang di untungkan dengan hasil dari TWK," kata yang lain.
Baca Juga: Cari Bukti Dugaan Korupsi Bansos KBB, KPK Kembali Periksa Pejabat Pemkab
"Mungkin dia takut di lucuti pak, kan orang punya salah selalu di hantui rasa takut," celutuk warganet.
"Wawasan kebangsaan berdasarkan kepentingan dan standar mereka," sahut warganet.
Firli Bahuri Cs Dipastikan Tak Penuhi Panggilan Komnas HAM
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik, mengatakan, bahwa pimpinan KPK termasuk Firli Bahuri tidak bisa hadir memenuhi panggilan pemeriksaan terkait polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) hari ini.
Menurut Taufan, kabar pimpinan KPK tak bisa hadir penuhi panggilan ini disampaikan lembaga anti-rasuah tersebut melalui sebuah surat yang dikirimkan sejak Senin (7/6) sore kemarin.
"Kemarin setelah saya keluar kantor selepas maghrib, kata staf saya ada surat masuk, tapi kan mereka (staf) tidak berani buka, karena itu untuk saya. Kabar-kabarnya (Firli Cs) tidak bisa datang hari ini karena Rapim (Rapat Pimpinan)," kata Damanik ditemui di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (8/6/2021).
Berita Terkait
-
Cari Bukti Dugaan Korupsi Bansos KBB, KPK Kembali Periksa Pejabat Pemkab
-
Bicara Sepak Terjang KPK, Pakar Hukum: Sisa Presiden dan Wapres yang Belum Kena OTT
-
Kisruh TWK KPK, Komnas HAM Periksa Pihak BKN dan Psikologi TNI AD
-
Minta Firli Cs Acuhkan Pemeriksaan Kasus TWK, Kapitra PDIP: Bubarkan Saja Komnas HAM
-
Tebongkar! Ini Dia Pembuat dan Pemberi Pertanyaan Pilih Alquran atau Pancasila
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- 5 Sepatu Lokal Senyaman Hoka Ori, Cushion Empuk Harga Jauh Lebih Miring
Pilihan
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
-
Agensi Benarkan Hubungan Tiffany Young dan Byun Yo Han, Pernikahan di Depan Mata?
-
6 Smartwatch Layar AMOLED Murah untuk Mahasiswa dan Pekerja, Harga di Bawah Rp 1 Juta
Terkini
-
Trauma Usai Jadi Korban Amukan Matel! Kapolda Bantu Modal hingga Jamin Keamanan Pedagang Kalibata
-
Rapat Harian Gabungan Syuriyah-Tanfidziyah NU Putuskan Reposisi Pengurus, M Nuh Jadi Katib Aam
-
Pakar UIKA Dukung Anies Desak Status Bencana Nasional untuk Aceh dan Sumatera
-
BNI Raih Apresiasi Kementerian UMKM Dorong Pelaku Usaha Tembus Pasar Global
-
BNI Dorong Digitalisasi dan Transparansi Rantai Pasok FMCG
-
Komisi III Kritik Usulan Kapolri Ditunjuk Presiden Tanpa DPR: Absennya Pemaknaan Negara Hukum
-
Kritik Keras Perkap 10/2025, Mahfud MD Sebut Tidak Ada Dasar Hukum dan Konstitusionalnya
-
Jelang Nataru, Prabowo Minta Peringatan Dini BMKG Jadi Perhatian Serius
-
Borok Ayu Puspita Terbongkar! Uang Calon Pengantin Dipakai Liburan Keluar Negeri dan Bayar Cicilan
-
Tinjau Langsung Pengungsi di Langkat, Janji Prabowo: Kami Tak Akan Tinggalkan Kalian Sendiri