Suara.com - Anggota DPR RI Fadli Zon menyoroti soal meningkatnya utang BUMN yang mencapai Rp 1.140 triliun.
Fadli Zon menilai hal tersebut harus perlu diselamatkan. Beberapa ekonom juga telah menawarkan opsi penyelamatan.
Hal tersebut dia jelaskan melalui cuitannya di akun Twitter pribadinya, Kamis (10/6/2021).
"Saya membaca, di tengah krisis utang BUMN, banyak ekonom menawarkan beberapa opsi penyelamatan," cuitnya, dikutip Suara.com.
Ada beberapa opsi yang ditawarkan ekonom untuk dapat menyelamatkan BUMN dari lilitan utang yang semakin menggunung.
Hal pertama yaitu melikuidasi BUMN. Kemudian, menambahkan suntikan modal, melakukan restrukturisasi utang. Terakhir, perlu melakukan privatisasi.
"Pertama, adalah melikuidasi BUMN bersangkutan. Kedua, menambah suntikan modal. Ketiga, melakukan restrukturisasi utang. Dan keempat, melakukan privatisasi," tambahnya.
Akan tetapi, menurut Fadli dari beberapa opsi tersebut likuidasi dan privatisasi tidak menjadi pilihan.
Menurutnya, pimpinan BUMN harus melakukan restrukrurisasi utang. Hal itu dilakukan dengan cara membentuk manajemen BUMN yang profesional.
Baca Juga: Pria Ngamuk Ditagih Utang, Penagih Diancam Pakai Parang sampai Dilempar Sepeda
"Prioritas Kementerian BUMN dan Direksi BUMN seharusnya adalah melakukan restrukturisasi utang. Di situlah kita butuh manajemen BUMN yang profesional," jelasnya.
Lebih lanjut, Fadli Zon menyinggung soal orang-orang titipan yang ada di BUMN.
Menurutnya, orang-orang titipan yang ada di BUMN sudah seharusnya digantikan dengan tenaga yang lebih profesional.
Oleh sebab itu, Fadli berharap agar orang-orang titipan di BUMN dapat segera diganti.
"Sehingga, para politisi, relawan, serta orang-orang titipan di BUMN seharusnya segera diganti dengan orang-orang profesional yang mumpuni dalam bidang kerja BUMN," ujarnya.
Dirinya menyebut, apabila ingin menyelamatkan BUMN maka ruang korupsi yang terstruktur harus ditutup.
Berita Terkait
-
Kenang 100 Tahun Pak Harto, Fadli Zon Unggah Foto Bersama dengan Soeharto
-
Viral Aksi Pria Berbaring di Liang Lahad, Ngamuk Ditagih Utang
-
Pria Ngamuk Ditagih Utang, Penagih Diancam Pakai Parang sampai Dilempar Sepeda
-
Erick Thohir Bakal Buang Direksi dan Komisaris BUMN yang Tak Berakhlak
-
Viral Kisah Pilu Ibu di Tangsel Diteror Terjerat Pinjol untuk Biaya Sekolah Anak
Terpopuler
- 7 Sepatu New Balance Diskon 70 Persen di Sports Station, Mulai Rp100 Ribuan
- Petugas Haji Dibayar Berapa? Ini Kisaran Gaji dan Jadwal Rekrutmen 2026
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Shio Paling Beruntung Besok 25 November 2025, Cuan Mengalir Deras
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
Terkini
-
Penyisiran Ulang Sungai di Bogor, Polisi Temukan Rahang Bawah Diduga Milik Alvaro
-
Pakar Hukum UGM Ingatkan KPK Soal Kasus ASDP: Pastikan Murni Fraud, Bukan Keputusan Bisnis
-
Polisi Jadi 'Beking' Korporasi Perusak Lingkungan, Masyarakat Sipil Desak Reformasi Mendesak
-
Respons Gus Yahya Usai Beredar SE Pencopotan dari Ketum PBNU: Dokumen Ilegal Beredar Lewat WA!
-
Miliki Kualitas Data yang Baik, Pemprov Jateng Raih Penghargaan dari Kemendukbangga
-
PBNU Memanas! Waketum Amin Said: Islah Satu-satunya Jalan, Tak Ada Forum Bisa Copot Gus Yahya
-
Usut Kasus Bupati Ponorogo, KPK Geledah Kantor Swasta di Surabaya
-
Ditempeli Stiker 'Keluarga Miskin', Mensos Sebut Banyak Warga Mengundurkan Diri dari Penerima Bansos
-
Tak Cukup Dipublikasikan, Laporan Investigasi Butuh Engagement Agar Berdampak
-
Surat Edaran Terbit, Sebut Gus Yahya Bukan Lagi Ketua Umum PBNU Mulai 26 November 2025