Pasca Kasus Covid-19 di Parlemen, DPR Putuskan WFH 75 Persen dan Larang Dewan Bepergian

Hal itu diketahui berdasarkan catatan sementara jumlah orang yang terpapar Covid-19 di DPR. Catatan itu disampaikan melalui Sekjen DPR Indra Iskandar.

"Ini saya sampaikan saja untuk mulai dari mulai tenaga ahli itu yang tercatat ini belum semua yang dilaporkan kepada kami karena masih di trace oleh Satgas Covid kita,

"Tapi ini hari ini tenaga ahli ada 11 orang,  untuk PPN terdiri pamdal dan (pegawai) TV Parlemen ada 7 orang, kemudian PNS 17 orang, kemudian yang tercatat sampai hari ini untuk anggota DPR ada 11 orang," kata Indra di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/6/2021).

Sebelumnya, Indra mengatakan tidak ada lockdown yang dilakukan di Kompleks Parlemen, kendati sejumlah anggota, staf positif Covid-19. Ia mengatakan kegiatan dan agenda DPR juga tetap berlangsung walau dibuat dengan mekanisme berbeda.

Terkait penyebutan lockdown untuk di Komisi I dan Komisi VIII, Indra mengemukakan pimpinan DPR menyepakati bahwa itu bukan lockdown melainkan penundaan rapat. Penundaan itu dilakukan imbas dari sejumlah pihak terkait di dua komisi itu yang terpapar Covid-19.

"Kita sepakati dengan fraksi-fraksi jadi walaupun sebaran terkena positif atau reaktif Covid itu ada di beberapa komisi dan semuanya, termasuk dari unsur pengamanan, ASN, dari cleaning service, TA dan semua ada di beberapa komisi sebarannya, tentu kegiatan Dewan tetap berlangsung karena ada tugas konstitusional yang harus diselesaikan masa persidangan ini," kata Indra di Kompleks Parlemen DPR, Kamis (17/6/2021).

Sebagaimana pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Indra mengatakan mengenai pola kerja kegiatan di DPR usai kasus positif akan diputuskan pada sore ini melalui Bamus. Ia sekaligus menegaskan kembali bahwa tidak ada lockdown yang dilakukan di Kompleks Parlemen DPR.

"Jadi perlu saya sampaikan ke teman-teman media, lockdown tidak ada. Tapi nanti pengaturannya adalah menyangkut memperketat semua rapat atau sidang untum memastikan semuanya sesuai dengan prokes," katanya.

Baca Juga: COVID-19 di Jakarta Meroket, Anies Minta Perkantoran di Zona Merah WFH 75 persen