Suara.com - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan menjawab tudingan terhadap dirinya yang dinilai tidak berani mengusut kasus dugaan korupsi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena memiliki hubungan keluarga.
Menurut Novel, jika sekalipun Anies benar melakukan tindak pidana korupsi dirinya justru memang tidak diperkenankan menangani perkara tersebut untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan.
Hal itu diungkapkan oleh Novel dalam acara talk show bertajuk 'Blak-blakan Bareng Novel Baswedan' di akun YouTube Public Virtue, Minggu (20/6/2021). Novel mengatakan jika ada pihak yang mendorong dirinya untuk menangani perkara korupsi yang diduga melibatkan Anies justru merupakan suatu kekeliruan.
"Jadi kalau kemudian dikatakan bahwa kalau ada Bang Anies ada korupsi dan kemudian saya enggak menangani, saya kira salah. Karena justru sebetulnya seandainya pun ada perbuatan korupsi, maka saya enggak boleh nanganin," kata Novel.
"Kalau disuruh saya nangani (kasus korupsi Anies), justru dia menyuruh saya conflict of interest. Jadi saya kira berpikirnya kebalik," imbuhnya.
Novel menjelaskan bahwa dirinya juga tidak bisa serta-merta menangani suatu perkara korupsi begitu saja. Sebab pola kerja di KPK melewati mekanisme yang berlapis.
Misalnya, ada direktorat pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan lain-lain yang memiliki peran masing-masing. Sedangkan dirinya sendiri merupakan penyidik yang berada di bawah naungan Deputi Penindakan.
"Saya penyidik, penyidik dalam Kedeputian Penindakan. Kalau kemudian perkaranya solid maka diserahkan untuk ditindaklanjuti ke Direktorat Penyelidikan. Nah itu saya enggak di sana," jelas Novel.
"Nah ketika penyelidikan ditemukan ada dua alat bukti baru dilaporkan kepada pimpinan, baru pimpinan kemudian menunjuk penyidik. Jadi kaitan dengan saya jauh," sambungnya.
Baca Juga: Luas Lahan Capai 2,9 Hektar, Ini Lokasi 12 Taman Maju Bersama Bikinan Anies
Novel menilai tudingan terhadap dirinya yang dianggap tidak berani menangani perkara dugaan korupsi yang menjerat Anies justru mengiring persepsi seakan KPK bisa diintervensi dan tak berintegritas. Padahal, kata dia, di KPK sendiri pegawainya terdiri dari beberapa unsur seperti kepolisian, kejaksaan dan lain-lain.
"Pertanyaannya kalau memang saya bisa memengaruhi KPK, apakah yang mengatakan begitu ingin membuat persepsi bahwa seolah-olah KPK nggak berintegritas? Padahal di KPK ada yang polisi, kejaksaan, ada yang dari BPK, BPKP, ada kementerian lain," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Luas Lahan Capai 2,9 Hektar, Ini Lokasi 12 Taman Maju Bersama Bikinan Anies
-
Dugaan Gratifikasi Helikopter Ketua KPK Firli Bahuri, Harga Sewa tak Masuk Akal
-
Buronan Korupsi dan Pembalakan Liar Adelin Lis Dipulangkan dari Singapura
-
Materi TWK Pilih Pancasila atau Alquran, Kepala BKN Sebut IMB Pegawai KPK Jeblok
Terpopuler
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Bukan Akira Nishino, 2 Calon Pelatih Timnas Indonesia dari Asia
- Diisukan Cerai, Hamish Daud Sempat Ungkap soal Sifat Raisa yang Tak Banyak Orang Tahu
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
Pilihan
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
-
Heboh Kasus Ponpes Ditagih PBB hingga Diancam Garis Polisi, Menkeu Purbaya Bakal Lakukan Ini
-
Makna Mendalam 'Usai di Sini', Viral Lagi karena Gugatan Cerai Raisa ke Hamish Daud
-
Emil Audero Akhirnya Buka Suara: Rasanya Menyakitkan!
Terkini
-
Skandal Ekspor POME, Kejagung Geledah Sejumlah Kantor Bea Cukai
-
kumparan AI for Indonesia 2025 Mempercepat Dampak Nyata Kolaborasi Penerapan AI
-
Kejagung Ungkap Alasan Memanggil PT Google Indonesia dalam Perkara Nadiem Makarim
-
Gibran Minta Ponpes Cetak Santri jadi Ahli AI hingga Robotik: Kita Harus Berani Lakukan Lompatan
-
"Jangan Berlindung di Balik Privasi!" Keluarga Arya Daru Tuntut Polisi Terbuka Soal 2 Saksi Kunci
-
Ketua Komisi X DPR RI: Pengajaran Bahasa Portugis Idealnya Diujicobakan di NTT Terlebih Dahulu
-
Jaringan Korupsi Haji 'Dikupas' Tuntas: 70 Persen Biro Travel Sudah Buka Suara ke KPK
-
Lahan Kuburan Menipis, Ini Alasan Pramono 'Sulap' Pemakaman Era COVID-19 di Rorotan jadi TPU
-
Penting Buat Peserta Jakarta Running Festival 2025! Ini 9 Titik Parkir di Sekitar GBK yang Disiapkan
-
KPK Ungkap Ada Pengkondisian Mesin EDC dalam Kasus Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina