Suara.com - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan menjawab tudingan terhadap dirinya yang dinilai tidak berani mengusut kasus dugaan korupsi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena memiliki hubungan keluarga.
Menurut Novel, jika sekalipun Anies benar melakukan tindak pidana korupsi dirinya justru memang tidak diperkenankan menangani perkara tersebut untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan.
Hal itu diungkapkan oleh Novel dalam acara talk show bertajuk 'Blak-blakan Bareng Novel Baswedan' di akun YouTube Public Virtue, Minggu (20/6/2021). Novel mengatakan jika ada pihak yang mendorong dirinya untuk menangani perkara korupsi yang diduga melibatkan Anies justru merupakan suatu kekeliruan.
"Jadi kalau kemudian dikatakan bahwa kalau ada Bang Anies ada korupsi dan kemudian saya enggak menangani, saya kira salah. Karena justru sebetulnya seandainya pun ada perbuatan korupsi, maka saya enggak boleh nanganin," kata Novel.
"Kalau disuruh saya nangani (kasus korupsi Anies), justru dia menyuruh saya conflict of interest. Jadi saya kira berpikirnya kebalik," imbuhnya.
Novel menjelaskan bahwa dirinya juga tidak bisa serta-merta menangani suatu perkara korupsi begitu saja. Sebab pola kerja di KPK melewati mekanisme yang berlapis.
Misalnya, ada direktorat pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan lain-lain yang memiliki peran masing-masing. Sedangkan dirinya sendiri merupakan penyidik yang berada di bawah naungan Deputi Penindakan.
"Saya penyidik, penyidik dalam Kedeputian Penindakan. Kalau kemudian perkaranya solid maka diserahkan untuk ditindaklanjuti ke Direktorat Penyelidikan. Nah itu saya enggak di sana," jelas Novel.
"Nah ketika penyelidikan ditemukan ada dua alat bukti baru dilaporkan kepada pimpinan, baru pimpinan kemudian menunjuk penyidik. Jadi kaitan dengan saya jauh," sambungnya.
Baca Juga: Luas Lahan Capai 2,9 Hektar, Ini Lokasi 12 Taman Maju Bersama Bikinan Anies
Novel menilai tudingan terhadap dirinya yang dianggap tidak berani menangani perkara dugaan korupsi yang menjerat Anies justru mengiring persepsi seakan KPK bisa diintervensi dan tak berintegritas. Padahal, kata dia, di KPK sendiri pegawainya terdiri dari beberapa unsur seperti kepolisian, kejaksaan dan lain-lain.
"Pertanyaannya kalau memang saya bisa memengaruhi KPK, apakah yang mengatakan begitu ingin membuat persepsi bahwa seolah-olah KPK nggak berintegritas? Padahal di KPK ada yang polisi, kejaksaan, ada yang dari BPK, BPKP, ada kementerian lain," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Luas Lahan Capai 2,9 Hektar, Ini Lokasi 12 Taman Maju Bersama Bikinan Anies
-
Dugaan Gratifikasi Helikopter Ketua KPK Firli Bahuri, Harga Sewa tak Masuk Akal
-
Buronan Korupsi dan Pembalakan Liar Adelin Lis Dipulangkan dari Singapura
-
Materi TWK Pilih Pancasila atau Alquran, Kepala BKN Sebut IMB Pegawai KPK Jeblok
Terpopuler
- 5 Body Lotion dengan Kolagen untuk Usia 50-an, Kulit Kencang dan Halus
- 8 Bedak Translucent untuk Usia 50-an, Wajah Jadi Flawless dan Natural
- Sepatu On Cloud Ori Berapa Harganya? Cek 5 Rekomendasi Paling Empuk buat Harian
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- Pemain Keturunan Jerman Ogah Kembali ke Indonesia, Bongkar 2 Faktor
Pilihan
-
Hasil SEA Games 2025: Mutiara Ayu Pahlawan, Indonesia Siap Hajar Thailand di Final
-
Stok BBM Shell Mulai Tersedia, Cek Lokasi SPBU dan Harganya
-
Kekuatan Tersembunyi Mangrove: Bisakah Jadi Solusi Iklim Jangka Panjang?
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
Terkini
-
DPR Usul Presiden Bentuk Kementerian Bencana: Jadi Ada Dirjen Longsor, Dirjen Banjir
-
Pemerintah Pulangkan 2 WN Belanda Terpidana Kasus Narkotika Hukuman Mati dan Seumur Hidup
-
Aksi 4 Ekor Gajah di Pidie Jaya, Jadi 'Kuli Panggul' Sekaligus Penyembuh Trauma
-
Legislator DPR Desak Revisi UU ITE: Sikat Buzzer Destruktif Tanpa Perlu Laporan Publik!
-
Lawatan ke Islamabad, 6 Jet Tempur Sambut Kedatangan Prabowo di Langit Pakistan
-
Kemensos Wisuda 133 Masyarakat yang Dianggap Naik Kelas Ekonomi, Tak Lagi Dapat Bansos Tahun Depan
-
27 Sampel Kayu Jadi Kunci: Bareskrim Sisir Hulu Sungai Garoga, Jejak PT TBS Terendus di Banjir Sumut
-
Kerugian Negara Ditaksir Rp2,1 T, Nadiem Cs Segera Jalani Persidangan
-
Gebrakan KemenHAM di Musrenbang 2025: Pembangunan Wajib Berbasis HAM, Tak Cuma Kejar Angka
-
LBH PBNU 'Sentil' Gus Nadir: Marwah Apa Jika Syuriah Cacat Prosedur dan Abaikan Kiai Sepuh?