Sekolah Swasta Kena Pajak, Musni Umar: Saya Prihatin, Ini Tidak Adil

Suara.com - Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Musni Umar mengkritik kebijakan pemerintah yang hendak mengenakan pajak untuk sekolah swasta.

Menurutnya, pengenaan pajak di sektor pendidikan terlebih untuk sekolah swasta merupakan bentuk ketidakadilan.

Hal itu disampaikan oleh Musni Umar melalui akun Twitter miliknya @musniumar.

"Penjelasan Menkeu sekolah akan tetap dipajaki. Yang buat prihatin, hanya sekolah swasta yang akan dipajaki. Ini tidak adil," kata Musni seperti dikutip Suara.com, Rabu (23/6/2021).

Musni Umar menilai, seharusnya sekolah negeri lah yang dikenakan pajak oleh pemerintah, bukan sekolah swasta.

Pasalnya, sekolah negeri mendapatkan banyak fasilitas dari negara. Tak sedikit juga anak orang kaya masuk sekolab negeri.

"Seharusnya yang dipajaki sekolah negeri. Dapat fasilitas negara, yang sekolah negeri banyak anak kaya yang lolos seleksi," ungkapnya.

Sementara, sekolah swasta justru kebanyakan diisi oleh rakyat jelata yang tak bisa bersaing lolos seleksi sekolah negeri seperti pesantren.

"Anak rakyat jelata tidak bisa bersaing umumnya seperti pesantren dan swasta," tukasnya.

Baca Juga: Ekonomi RI Gagal Tumbuh Gegara Covid-19, Fadli Zon Beri Sindiran Menohok

Penjelasan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan soal rencana pemerintah mengenakan pajak untuk sekolah.

Ia menjelaskan, pemerintah telah menggelontorkan Rp 550 triliun dari APBN untuk belanja pendidikan hampir semua sekolah, baik sekolah negeri, swasta, agama hingga madrasah.

"Sebetulnya APBN kita itu pihaknya banyak untuk pendidikan. Mulai dari beasiswa sampai kuliah sampai gurunya diberi pelatihan dan beasiswa," kata Sri Mulyani.

Tak hanya itu, pemerintah juga telah memberikan tunjangan profesi dan sarana prasarana, membangun laboratoriun, bahkan memberikan bantuan koneksi internet dan sarana untuk mempersiapakan era digital.

Dengan belanja yang sangat besar itu mengharuskan rakyat dengan apapun kedudukan kondisi ekonomunya bisa mendapatkan pendieikan untuk tujuan pemerataan.