Suara.com - Seiring bertambahnya kasus Covid-19 di Indonesia beberapa hari terkahir ini, banyak pihak menyarankan Presiden Jokowi untuk mengambil opsi lockdoen guna menekan angka penularan.
Pada Rabu (23/6/2021), Jokowi akhirnya menyampaikan sebuah pidato lewat kanal Youtube Sekretariat Kabinet RI. Ia menyatakan untuk tidak mengambil opsi lockdown seperti yang belakangan ini disarankan oleh banyak pihak.
Dalam kesempatan tersebut Jokowi juga menyampaikan alasan mengapa pemerintah memutuskan untuk memilih opsi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.
Alasan memilih PPKM Mikro
Dalam pidatonya, Jokowi menyebut PPKM mikro merupakan kebijakan paling sesuai untuk diterapkan saat ini. Terlebih PPKM mikro dinilai bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi masyarakat.
"Kenapa pemerintah memutuskan PPKM mikro? Pemerintah melihat bahwa kebijakan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini, untuk mengendalikan COVID-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat," ucap Jokowi dalam Youtube Sekretariat Presiden, seperti dikutip suara.com, Rabu (23/6/2021).
PPKM mikro dan lockdown esensinya sama
Presiden Joko Widodo juga menyebut bahwa PPKM mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama yaitu untuk membatasi kegiatan masyarakat. Untuk itu ia berharap agar hal tersebut tidak diributkan.
"Saya sampaikan bahwa PPKM mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama yaitu membatasi kegiatan masyarakat, untuk itu tidak perlu dipertentangkan," ujarnya.
Baca Juga: GMD Sumut Polisikan Qodari Cs Terkait Wacana Presiden 3 Periode
Jangan tolak vaksin
Lebih lanjut Jokowi juga mengimbau masyarakat untuk tidak menolak vaksin. Ia berharap masyarakat segera melakukan vaksinasi apabila sudah mendapat kesempatan.
Ia menyebut tak ada satu pun agama yang melarang vaksin sehingga semua masyarakat harus divaksin.
"Jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin, segera ambil, jangan ada yang menolak," ucap Jokowi.
"Karena agama apapun tidak ada yang melarang vaksin. Ini demi keselamatan kita. Vaksin merupakan upaya terbaik yang tersedia saat ini," lanjutnya.
Jokowi mengatakan bahwa vaksin merupakan upaya terbaik yang ada saat ini. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa tidak ada agama yang menolak pemberian vaksin Covid-19.
Berita Terkait
-
Kasus Covid-19 Meningkat, Pemuda Muhammadiyah Serukan Self Lockdown
-
Isu Wacana Jokowi Tiga Periode, Ali Ngabalin Malah Bilang Begini
-
Sudah Terima Banyak Masukan, Jokowi Pilih Cara Ini Lawan Virus Corona
-
Wacana Presiden 3 Periode, Pengamat: Ibarat Makan Mi Sebungkus Kurang Tapi Tiga Muak
-
GMD Sumut Polisikan Qodari Cs Terkait Wacana Presiden 3 Periode
Terpopuler
- 63 Kode Redeem FF Terbaru 21 Januari: Ada Groza Yuji Itadori, MP40, dan Item Jujutsu
- 5 Motor Bekas 6 Jutaan Cocok untuk Touring dan Kuat Nanjak, Ada Vixion!
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Toyota Vios Bekas Tahun Muda Pajaknya Berapa? Simak Juga Harga dan Spesifikasi Umumnya
- Mobil 7 Seater dengan Harga Mirip Mitsubishi Destinator, Mana yang Paling Bertenaga?
Pilihan
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
-
5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik Januari 2026, Handal untuk Gaming dan Multitasking
-
Harda Kiswaya Jadi Saksi di Sidang Perkara Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Gaji Guru Dinilai Tak Layak, Komisi X DPR Dorong Upah Minimal Rp 5 Juta
-
Ikut Jokowi ke Arab, Keterangan Dito Ariotedjo Disebut Kuatkan Bukti Soal Pembagian Kuota Haji
-
Melodi My Way di Bawah Rintik Hujan Batu Tulis Warnai Perayaan Sederhana HUT ke-79 Megawati
-
Geledah Rumah Bupati Pati Sudewo Dkk, KPK Amankan Dokumen Hingga Uang Ratusan Juta Rupiah
-
Trah HB II: Kerja Sama Rp 90 Triliun dengan Inggris Tak Sebanding dengan Harta Jarahan Geger Sepehi
-
KPK Cecar Eks Menpora Dito: Asal Usul Kuota Haji Tambahan Dipertanyakan
-
Haris Rusly Moti: Kebijakan Presiden Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Gebuk 'Oligarki Serakahnomic'
-
Soal Kemungkinan Periksa Jokowi dalam Kasus Kuota Haji, KPK: Tergantung Kebutuhan Penyidik
-
Bareskrim Bongkar Borok Dana Syariah Indonesia: Proyek Fiktif Jerat 15.000 Investor
-
Pengamat Soal Kasus Nadiem: Narasi Sakit dan Laporan Balik Bisa Jadi Strategi Corruptor Fights Back