Suara.com - Seiring bertambahnya kasus Covid-19 di Indonesia beberapa hari terkahir ini, banyak pihak menyarankan Presiden Jokowi untuk mengambil opsi lockdoen guna menekan angka penularan.
Pada Rabu (23/6/2021), Jokowi akhirnya menyampaikan sebuah pidato lewat kanal Youtube Sekretariat Kabinet RI. Ia menyatakan untuk tidak mengambil opsi lockdown seperti yang belakangan ini disarankan oleh banyak pihak.
Dalam kesempatan tersebut Jokowi juga menyampaikan alasan mengapa pemerintah memutuskan untuk memilih opsi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.
Alasan memilih PPKM Mikro
Dalam pidatonya, Jokowi menyebut PPKM mikro merupakan kebijakan paling sesuai untuk diterapkan saat ini. Terlebih PPKM mikro dinilai bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi masyarakat.
"Kenapa pemerintah memutuskan PPKM mikro? Pemerintah melihat bahwa kebijakan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini, untuk mengendalikan COVID-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat," ucap Jokowi dalam Youtube Sekretariat Presiden, seperti dikutip suara.com, Rabu (23/6/2021).
PPKM mikro dan lockdown esensinya sama
Presiden Joko Widodo juga menyebut bahwa PPKM mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama yaitu untuk membatasi kegiatan masyarakat. Untuk itu ia berharap agar hal tersebut tidak diributkan.
"Saya sampaikan bahwa PPKM mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama yaitu membatasi kegiatan masyarakat, untuk itu tidak perlu dipertentangkan," ujarnya.
Baca Juga: GMD Sumut Polisikan Qodari Cs Terkait Wacana Presiden 3 Periode
Jangan tolak vaksin
Lebih lanjut Jokowi juga mengimbau masyarakat untuk tidak menolak vaksin. Ia berharap masyarakat segera melakukan vaksinasi apabila sudah mendapat kesempatan.
Ia menyebut tak ada satu pun agama yang melarang vaksin sehingga semua masyarakat harus divaksin.
"Jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin, segera ambil, jangan ada yang menolak," ucap Jokowi.
"Karena agama apapun tidak ada yang melarang vaksin. Ini demi keselamatan kita. Vaksin merupakan upaya terbaik yang tersedia saat ini," lanjutnya.
Jokowi mengatakan bahwa vaksin merupakan upaya terbaik yang ada saat ini. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa tidak ada agama yang menolak pemberian vaksin Covid-19.
Berita Terkait
-
Kasus Covid-19 Meningkat, Pemuda Muhammadiyah Serukan Self Lockdown
-
Isu Wacana Jokowi Tiga Periode, Ali Ngabalin Malah Bilang Begini
-
Sudah Terima Banyak Masukan, Jokowi Pilih Cara Ini Lawan Virus Corona
-
Wacana Presiden 3 Periode, Pengamat: Ibarat Makan Mi Sebungkus Kurang Tapi Tiga Muak
-
GMD Sumut Polisikan Qodari Cs Terkait Wacana Presiden 3 Periode
Terpopuler
- 5 Body Lotion dengan Kolagen untuk Usia 50-an, Kulit Kencang dan Halus
- 8 Bedak Translucent untuk Usia 50-an, Wajah Jadi Flawless dan Natural
- Sepatu On Cloud Ori Berapa Harganya? Cek 5 Rekomendasi Paling Empuk buat Harian
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- Pemain Keturunan Jerman Ogah Kembali ke Indonesia, Bongkar 2 Faktor
Pilihan
-
Hasil SEA Games 2025: Mutiara Ayu Pahlawan, Indonesia Siap Hajar Thailand di Final
-
Stok BBM Shell Mulai Tersedia, Cek Lokasi SPBU dan Harganya
-
Kekuatan Tersembunyi Mangrove: Bisakah Jadi Solusi Iklim Jangka Panjang?
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
Terkini
-
DPR Usul Presiden Bentuk Kementerian Bencana: Jadi Ada Dirjen Longsor, Dirjen Banjir
-
Pemerintah Pulangkan 2 WN Belanda Terpidana Kasus Narkotika Hukuman Mati dan Seumur Hidup
-
Aksi 4 Ekor Gajah di Pidie Jaya, Jadi 'Kuli Panggul' Sekaligus Penyembuh Trauma
-
Legislator DPR Desak Revisi UU ITE: Sikat Buzzer Destruktif Tanpa Perlu Laporan Publik!
-
Lawatan ke Islamabad, 6 Jet Tempur Sambut Kedatangan Prabowo di Langit Pakistan
-
Kemensos Wisuda 133 Masyarakat yang Dianggap Naik Kelas Ekonomi, Tak Lagi Dapat Bansos Tahun Depan
-
27 Sampel Kayu Jadi Kunci: Bareskrim Sisir Hulu Sungai Garoga, Jejak PT TBS Terendus di Banjir Sumut
-
Kerugian Negara Ditaksir Rp2,1 T, Nadiem Cs Segera Jalani Persidangan
-
Gebrakan KemenHAM di Musrenbang 2025: Pembangunan Wajib Berbasis HAM, Tak Cuma Kejar Angka
-
LBH PBNU 'Sentil' Gus Nadir: Marwah Apa Jika Syuriah Cacat Prosedur dan Abaikan Kiai Sepuh?