Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tidak menampik apabila kebijakan pemerintah untuk penanganan Covid-19 kerap berubah-ubah. Hal tersebut bisa terjadi lantaran situasi pandemi Covid-19 yang memang tidak bisa diprediksi.
"Memang sering berubah-ubah karena Covid-19 nya juga berubah-ubah, tidak bisa diprediksi," kata Mahfud dalam sambutannya pada acara BPK RI secara virtual, Selasa (29/6/2021).
Mahfud lantas meminta agar seluruh pihak dapat menerima fakta yang tidak dapat terhindarkan tersebut. Apalagi ketika anggaran kementerian/lembaga mesti dikurangi karena dialihkan untuk penanganan Covid-19.
Terkait refocusing anggaran, Mahfud meminta seluruh pihak terkait dapat menggunakannya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
"Meski begitu, kita juga harus dapat gunakan anggaran yang sudah direfocusing tadi sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing," tuturnya.
Selain soal anggaran, pemerintah juga disebut Mahfud kerap pusing dengan adanya kontroversi dari pendapat ahli kesehatan, ahli agama ataupun pihak lainnya dalam menanggapi kebijakan Covid-19.
Semisal saja ada dokter yang menyarankan pemerintah untuk menerapkan lockdown kalau kasus Covid-19 tidak dapat dikendalikan. Tetapi ada dokter lainnya yang justru tidak menyarankan lockdown.
"Nah itu sebabnya diantara kontroversi ini gunanya pemerintah itu mengambil kebijakan. Kebijakan sudah diambil dan itulah perlunya kita punya pemerintah. Jadi pemerintah tetap ambil keputusan dan itu dilaksanakan dengan konsisten."
Baca Juga: Klaim Fokus Atasi Covid dan Pulihkan Ekonomi, Pemerintah Kembali Refocusing Anggaran
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT