Suara.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera ikut menanggapi kasus covid-19 yang kini membludak di Indonesia.
Mardani berharap agar pemerintah segera melakukan lockdown lantaran kondisi saat ini tidak baik-baik saja.
Dirinya terus mendesak pemerintah untuk segera lockdown demi menekan penyebaran kasus covid-19.
Hal tersebut ia ungkapkan melalui akun Twitter pribadinya, Selasa (29/6/2021).
Mardani Ali Sera juga meminta agar pemerintah menutup bandara dan pintu masuk Indonesia.
Dia meminta agar pemerintah dapat fokus untuk menangani kondisi yang sedang tidak baik-baik saja.
"Semakin melonjaknya jumlah penderita terpapar covid, khususnya varian baru delta. Selain meminta lockdown, saya juga meminta untuk kesekian kali agar pemerintah menekan penyebaran dengan menutup sementara bandara dan pintu masuk Indonesia. Harap fokus karena kondisi tidak baik-baik saja," ujarnya, dikutip Suara.com.
Lebih lanjut, Mardani menyebut bahwa tidak ada kata terlambat untuk menyelamatkan kasus covid-19 yang semakin meninggi.
Menurutnya, lockdown dan menutup bandara menjadi salah satu cara yang harus segera dilakukan pemerintah.
Baca Juga: Sudah Menyulap Ruang Rawat Inap jadi Isolasi, Pasien Covid-19 di RSKD Terus Bertambah
"Tidak ada kata telat untuk penyelamatan menurunkan kasus yang terus meninggi. Lockdown maupun menutup bandara harus segera dilakukan," ungkapnya.
Bukan tanpa alasan, menurut Mardani hal tersebut untuk menekan jumlah orang yang terpapar.
Selain itu, dirinya juga memikirkan kondisi rumah sakit yang saat ini penuh dengan pasien covid-19.
"Agar terjadi penekanan jumlah terpapar dan RS tidak overload seperti sekarang yang semakin tinggi kematian dan resiko penyebaran. Darurat," pungkasnya.
Perlu diketahui, jumlah kasus terkonfirmasi positif covid-19 di Indonesia saat ini bertambah 20.467 pasien.
Total kasus terkonfirmasi positif covid-19 di Indonesia kini menjadi 2.156.467 pasien.
Berita Terkait
-
Zona Merah di Jateng Meluas, Ini Instruksi Ganjar untuk Menekan Angka Kasus Covid-19
-
Banyuwangi, Bondowoso dan Kota Madiun Zona Merah COVID-19
-
Sudah Menyulap Ruang Rawat Inap jadi Isolasi, Pasien Covid-19 di RSKD Terus Bertambah
-
Tinggal Menunggu Waktu, Pemerintah Bakal Terapkan PPKM Darurat di Jawa-Bali
-
Ada 35 Pos Pembatasan Mobilitas di Jakarta, Kakorlantas Sebut Efektif Cegah Kerumunan
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Dituding Lamban oleh DPR, KNKT Bongkar Alasan Investigasi Kereta Bekasi Tak Kunjung Usai
-
Staf Ahli TP PKK Yane Ardian Minta Pemda Perkuat UP2K dan Berdayakan Lansia
-
Jakarta-Kelantan Sepakat Perkuat Kerja Sama, Penerbangan Langsung Dimulai 16 Juni
-
Jaksa Tuntut Nadiem Bayar Uang Pengganti Rp 5,6 Triliun
-
Bongkar Modus Birokrat 'Kickback' Perizinan, Prabowo Mau Efisiensi Izin 2 Tahun jadi 2 Minggu
-
Selain Dituntut 18 Tahun, Nadiem Dibebani Denda Rp 1 Miliar dan Uang Pengganti Rp 5,6 Triliun!
-
Selain 18 Tahun Bui, Nadiem Dituntut Bayar Rp4,8 T: Tak Bayar Tambah 9 Tahun
-
Komisioner Komnas HAM Desak Penyelesaian Hukum Kasus Kekerasan Seksual Mei 1998
-
Prabowo Murka! Bunga Pinjaman Orang Miskin 24 Persen, Pengusaha Besar Cuma 9 Persen
-
Geger! Bau Menyengat di Pinang Ranti Ternyata Jasad Lansia Sebatang Kara