Suara.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon kembali memberikan pembelaan terhadap aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). Seperti diketahui, BEM UI mendapat sorotan setelah mengkritik Presiden Joko Widodo sebagai The King of Lip Service.
Fadli Zon menilai sebutan The King of Lip Service yang diberikan ke Presiden Jokowi sudah sangat sopan. Hal ini diungkapkan dalam tayangan "Catatan Demokrasi" yang diunggah di akun YouTube tvOneNews pada Selasa (29/6/2021).
"Kalau misalnya dalam hal ini dikatakan The King of Lip Service itu menurut saya masih sopan sekali, sopan sekali itu," kata Fadli Zon seperti dikutip Suara.com, Rabu (30/6/2021).
Pernyataan Fadli Zon ini lantas ditimpali pembawa acara tersebut. Host bertanya apakah normal jika kritikan terhadap Presiden Jokowi sampai harus diedit dengan menggunakan mahkota.
"Tapi dengan visual diberi mahkota dan simbol," kata pembawa acara.
Politikus Partai Gelora ini pun langsung menyahut jika hal itu biasa saja. Ia membeberkan ada kritikan dan simbol yang jauh lebih sadis dari The King of Lip Service yang ditujukan ke Presiden Jokowi.
Kritikan itu berbentuk Presiden Jokowi yang diberi hidung panjang oleh salah satu majalah nasional. Namun, hal itu juga tidak pernah menjadi masalah karena Indonesia adalah negara demokrasi.
"Itu biasa. Pernah ada satu majalah nasional terkemuka malah (Jokowi) panjang tuh hidungnya, bayangannya. Itu menurut saya mungkin lebih sadis lagi, lebih ekstrem lagi," tegas Fadli Zon.
"Dan itu juga tidak ada masalah ya. Ini demokrasi. Dan tadi disampaikan juga oleh Pak Jokowi sendiri. Tidak ada masalah," sambungnya.
Baca Juga: Selamat Datang King of Lip Service, Jokowi Disambut Demo Bakar Bendera PDIP di Kendari
Karena itu, Fadli Zon terheran-heran mengapa pihak rektoran UI yang seolah-olah kebakaran jenggot. Padahal, di masa lalu biasanya kritikan ditanggapi oleh pemerintah, bukan civitas akademika.
"Yang mengherankan adalah kenapa responsnya justru dari pimpinan UI sendiri, rektorat? Biasanya di masa lalu, yang menjawab kritik itu pemerintah bukan civitas akademika nya. Biasanya, civitas akademika melindungi mahasiswa," jelas Fadli Zon.
Lebih lanjut Fadli Zon juga menegaskan tidak ada yang salah jika mahasiswa terjun berpolitik. Menurutnya hal itu wajar sebagai warga negara dewasa yang berniat membela kebenaran.
"Memang mahasiswa enggak boleh berpolitik? Mahasiswa ya harus berpolitik sebagai warga negara yang sudah dewasa, berhak untuk berpolitik. Politiknya untuk apa? untuk membela kebenaran, kejujuran, keadilan,” ucapnya menambahkan," tegas Fadli Zon.
Unggah Jokowi The King Of Lip Service, BEM UI Dianggap Hina Simbol Negara
Rektorat Universitas Indonesia memanggil pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa buntut dari unggahan di media sosial yang mengkritik Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai "King of Lips Service".
Berita Terkait
-
Selamat Datang King of Lip Service, Jokowi Disambut Demo Bakar Bendera PDIP di Kendari
-
Terkuak Jejak Digital Ketua BEM UI Leon Alvinda: Doakan PKS, Senang Diundang SBY ke Istana
-
Sebagai Alumni, Mardani PKS Prihatin Lihat UI Jadi Alat Oligarki
-
Jokowi Sering Bilang Tak Masalah Dikritik, KontraS: Tapi Implementasinya Buruk
-
Soal Respon Jokowi Usai Dikritik Mahasiswa, Begini Kata PPP
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
Terkini
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka
-
Pesan di Ponsel Dihapus, KPK Telusuri Jejak Komunikasi Bupati Bekasi
-
Rotasi 187 Perwira Tinggi TNI Akhir 2025, Kapuspen Hingga Pangkodau Berganti