Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani menilai respons Presiden Joko Widodo atas kritikan BEM UI terkait 'The King Of Lip Service' dianggap berikan keseimbangan bagi demokrasi.
"Bagi PPP, respons Presiden ini memberikan keseimbangan praktik demokrasi antara hak dan kewajiban setiap warga negara, antara kebebasan yang lazimnya melekat dalam ekspresi demokrasi dengan kultur masyarakat yang tetap perlu kita jaga, agar tidak terjadi benturan sosial dan kegaduhan antara yang kelompok yang pro dengan yang kontra dalam menyikapi satu masalah," kata Arsul saat dihubungi Suara.com, Rabu (30/6/2021).
Arsul mengaku tak melihat jawaban Jokowi hanya sebuah formalitas. Menurutnya, justru penjelasan Jokowi tersebut bermuatan edukatif.
"Respons Pak Jokowi di atas edukatif. Presiden menegaskan ruang kebebasan berekspresi dalam alam demokrasi yang kita miliki pada satu sisi. Dan di sisi lain beliau juga menekankan soal kesantunan dalam budaya kita," tuturnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR RI ini mengatakan, jawaban Jokowi sudah secara impilisit meminta semu pihak persuasif dalam tanggapi kritikan. Termasuk pihak-pihak rektorat kampus jika kritikan datang dari para mahasiswa.
"Ya itulah yang saya maksud bahwa Presiden secara implisit meminta jajaran pemerintahan, termasuk yang menguasai kampus, untuk persuasif," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak menyoal adanya kritik dari BEM Universitas Indonesia yang menyebut kepala negara sebagai King of Lip Service. Terkait kritikan itu, Jokowi menganggap kritik sah-sah saja disampaikan asalkan santun.
Menurutnya, kritikan itu disampaikan BEM sebagai bentuk ekspresi berpendapat.
"Ada yang menyampaikan the King of Lip Service. Ya saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa," ujar Jokowi dalam video diunggah di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (29/6/2021).
Baca Juga: Mengenal Apa Itu Lip Service yang Heboh Dikaitkan kepada Presiden Jokowi
Berita Terkait
-
Mengenal Apa Itu Lip Service yang Heboh Dikaitkan kepada Presiden Jokowi
-
Aksi Peretasan Bungkam BEM UI yang Kritik Jokowi, Mardani: Bahaya Kalau Terus Dibiarkan
-
Jokowi Lagi-lagi Tunjuk Luhut Tangani Covid, PDIP: LBP Itu Man Of Action
-
PPKM Mikro Berlaku Mulai 2 Juli, Ini Bocoran Aturannya
-
Jokowi Kasih Jaket dan Bagi-bagi Kaos di Lokasi Vaksin, Para Pejabat Kompak Tepuk Tangan
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Dicibir Makin Liar Usai Copot Hijab, Olla Ramlan: Hidup Harus Selalu...
Pilihan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
-
Rapor Pemain Buangan Manchester United: Hojlund Cetak Gol, Rashford Brace, Onana Asisst
Terkini
-
Panglima TNI Beberkan Alasan TNI Tambah Alutsista Baru, 'Harimau Besi' yang Mengerikan!
-
Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Loyalis Malah Beri Jawaban Menohok?
-
Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
-
Minta Satpol PP Tak Pakai Kekerasan, Mendagri Tito: Biar Didukung Publik
-
Anak Mantan Bupati Koruptor Kini Dipecat PDIP: Jejak Skandal DPRD Viral "Rampok Uang Negara"
-
7 Klausul Surat Perjanjian MBG SPPG Sleman: dari Rahasiakan Keracunan hingga Ganti Rugi Rp80 Ribu
-
Tiga Kecelakaan Transjakarta dalam Sebulan, Pemprov DKI Fokus Perbaikan Human Factor
-
Serangan Roy Suryo! Sebut Ijazah S1 Gibran Palsu Beli di Website, Samakan IQ Rendah dengan Jokowi
-
Sinyal Retak? Jokowi Perintahkan Dukung Gibran 2 Periode, GCP Balas Telak: Wapres Tak Harus Dia!
-
Adian Napitupulu Minta Kewenangan BAM DPR Ditambah, Biar Bisa Panggil Pejabat Bermasalah