Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera mengkritik soal penunjukan kembali Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menangani Covid-19 di pulau Jawa dan Bali. PKS menyebut seharusnya Jokowi sebagai kepala negara yang terjun langsung menjadi komando untuk mengatasi Covid-19 yang semakin ganas ini.
Ketua DPP PKS, Bukhori Yusuf mengatakan, penunjukan Luhut merupakan pengulangan setelah sebelumnya gagal menekan laju virus Covid di sembilan provinsi di Indonesia dengan tingkat penularan tertinggi.
"Namun kinerja yang dihasilkan belum jelas," kata Bukhori saat dihubungi Suara.com, Rabu (30/6/2021).
Untuk itu, ditunjuknya kembali Luhut sebagai koordinator PPKM dianggap hal yang sia-sia. Menurut Bukhori hanya akan mengulang kegagalan.
"Karenanya menunjuk kembali beliau sebagai kordinator PPKM darurat, merupakan pengulangan kegagalan dan sekaligus ternyata di kabinet, tampak tidak ada orang kepercayaannya yang mumpuni dalam situasi darurat ini, ini terus terang memperihatinkan," ungkapnya.
Menurutnya, seharusnya yang mengambil alih komando penanganan Covid di masa darurat ini harus langsung Jokowi sebagai kepala negara.
"Jokowi harus pimpin langsung karena situasi darurat," tandasnya.
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan kembali ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memimpin penanganan Covid-19 di pulau Jawa dan Bali. Nantinya pemerintah bakal menerapkan PPKM Darurat.
“Betul Menko Maritim dan Investasi (Luhut) telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali,” kata Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi lewat keterangan tertulisnya, Selasa (29/6/2021).
Baca Juga: Efektivitas Hingga 92 Persen, Vaksin Covid-19 Buatan Kuba Diuji Coba ke Anak-anak
Pernyataan itu disampaikan Jodi menyusul beredarnya informasi di grup WhatsApp kalangan wartawan, terkait adanya isu pemberlakuan PPKM Darurat di Jakarta.
Jodi mengatakan penunjukan itu berbarengan dengan rencana pemerintah pusat yang akan melakukan pengetatan pembatasan aktivitas masyarakat.
Berita Terkait
-
Efektivitas Hingga 92 Persen, Vaksin Covid-19 Buatan Kuba Diuji Coba ke Anak-anak
-
Rusun Pulogebang dan Rusun Pinus Elok Jadi Tempat Isolasi Khusus OTG COVID-19
-
Cerita Vito Sinaga dan Ivana, Konten Kreator Medan yang Bangkit saat Pandemi Covid-19
-
Masyarakat Sendiri Juga Harus Ikut Bantu Stop Laju Penyebaran Covid-19
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Kepala Daerah 'Gruduk' Kantor Menkeu Purbaya, Katanya Mau Protes
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
Terkini
-
Drama Alphard Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer: Disita KPK, Ternyata Cuma Mobil Sewaan Kementerian
-
Dana Transfer DKI Dipangkas Rp15 Triliun, Menkeu ke Pramono: Kayaknya Masih Bisa Dipotong Lagi!
-
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Sebut Anggaran KJP-KJMU Tetap Aman
-
Prediksi Cuaca Hari Ini 7 Oktober 2025: Waspada Hujan Lokal di Sejumlah Kota
-
Melengos Tak Disalami, Heboh SBY Cueki Kapolri Listyo Sigit di HUT TNI, Publik Curigai Gegara Ini!
-
Dipotong Rp15 Triliun, Jakarta Alami Pemangkasan Dana Transfer dari Pusat Paling Besar
-
KPK Pulangkan Alphard yang Disita dari Eks Wamaneker Noel, Kok Bisa?
-
Prabowo Singgung Kerugian Tambang Ilegal Rp300 Triliun, Gestur Bahlil Colek Rosan Jadi Sorotan!
-
Perkara Diklakson, Anggota Ormas Gebuki Warga di Kramat Jati: Dijenggut, Diseret hingga Bonyok!
-
Menkeu Purbaya Temui Pramono di Balai Kota, Apa yang Dibahas?