Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera mengkritik soal penunjukan kembali Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menangani Covid-19 di pulau Jawa dan Bali. PKS menyebut seharusnya Jokowi sebagai kepala negara yang terjun langsung menjadi komando untuk mengatasi Covid-19 yang semakin ganas ini.
Ketua DPP PKS, Bukhori Yusuf mengatakan, penunjukan Luhut merupakan pengulangan setelah sebelumnya gagal menekan laju virus Covid di sembilan provinsi di Indonesia dengan tingkat penularan tertinggi.
"Namun kinerja yang dihasilkan belum jelas," kata Bukhori saat dihubungi Suara.com, Rabu (30/6/2021).
Untuk itu, ditunjuknya kembali Luhut sebagai koordinator PPKM dianggap hal yang sia-sia. Menurut Bukhori hanya akan mengulang kegagalan.
"Karenanya menunjuk kembali beliau sebagai kordinator PPKM darurat, merupakan pengulangan kegagalan dan sekaligus ternyata di kabinet, tampak tidak ada orang kepercayaannya yang mumpuni dalam situasi darurat ini, ini terus terang memperihatinkan," ungkapnya.
Menurutnya, seharusnya yang mengambil alih komando penanganan Covid di masa darurat ini harus langsung Jokowi sebagai kepala negara.
"Jokowi harus pimpin langsung karena situasi darurat," tandasnya.
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan kembali ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memimpin penanganan Covid-19 di pulau Jawa dan Bali. Nantinya pemerintah bakal menerapkan PPKM Darurat.
“Betul Menko Maritim dan Investasi (Luhut) telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali,” kata Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi lewat keterangan tertulisnya, Selasa (29/6/2021).
Baca Juga: Efektivitas Hingga 92 Persen, Vaksin Covid-19 Buatan Kuba Diuji Coba ke Anak-anak
Pernyataan itu disampaikan Jodi menyusul beredarnya informasi di grup WhatsApp kalangan wartawan, terkait adanya isu pemberlakuan PPKM Darurat di Jakarta.
Jodi mengatakan penunjukan itu berbarengan dengan rencana pemerintah pusat yang akan melakukan pengetatan pembatasan aktivitas masyarakat.
Berita Terkait
-
Efektivitas Hingga 92 Persen, Vaksin Covid-19 Buatan Kuba Diuji Coba ke Anak-anak
-
Rusun Pulogebang dan Rusun Pinus Elok Jadi Tempat Isolasi Khusus OTG COVID-19
-
Cerita Vito Sinaga dan Ivana, Konten Kreator Medan yang Bangkit saat Pandemi Covid-19
-
Masyarakat Sendiri Juga Harus Ikut Bantu Stop Laju Penyebaran Covid-19
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
Terkini
-
AMLI Soroti Dampak Ranperda KTR: Usaha Reklame Tertekan, Tenaga Kerja Terancam
-
Dasco Persilakan Tito Lanjut Pimpin Pemulihan Aceh: DPR Fokus Anggaran dan Mengawasi
-
Dasco Pimpin Rapat di Aceh: Minta Pendataan Rumah Rusak Dikebut Sepekan
-
Viral Nenek Curi 16 Potong Pakaian di Tanah Abang, Ketahuan Usai Barang Jatuh dari Balik Gamis
-
Jelang Rakernas 2026, PDIP Terbitkan Instruksi Keras Larang Kader Korupsi
-
Bukan Hanya Soal Huntara, Ternyata Ini 4 Masalah Mendesak di Aceh Menurut Satgas Galapana DPR
-
8 Orang Termasuk Pegawai Pajak Diamankan saat KPK Gelar OTT di Jakarta
-
Skandal Pajak Jakut Terbongkar: OTT KPK Sita Gepokan Uang dan Valas, Oknum Pegawai Pajak Diringkus
-
Gelar Rapat Lagi di Aceh, Satgas Pemulihan Pascabencana DPR Serahkan Laporan Kordinasi ke Pemerintah
-
Main Mata Nilai Pajak, Oknum Pegawai DJP Tak Berkutik Terjaring OTT KPK