Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera mengkritik soal penunjukan kembali Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menangani Covid-19 di pulau Jawa dan Bali. PKS menyebut seharusnya Jokowi sebagai kepala negara yang terjun langsung menjadi komando untuk mengatasi Covid-19 yang semakin ganas ini.
Ketua DPP PKS, Bukhori Yusuf mengatakan, penunjukan Luhut merupakan pengulangan setelah sebelumnya gagal menekan laju virus Covid di sembilan provinsi di Indonesia dengan tingkat penularan tertinggi.
"Namun kinerja yang dihasilkan belum jelas," kata Bukhori saat dihubungi Suara.com, Rabu (30/6/2021).
Untuk itu, ditunjuknya kembali Luhut sebagai koordinator PPKM dianggap hal yang sia-sia. Menurut Bukhori hanya akan mengulang kegagalan.
"Karenanya menunjuk kembali beliau sebagai kordinator PPKM darurat, merupakan pengulangan kegagalan dan sekaligus ternyata di kabinet, tampak tidak ada orang kepercayaannya yang mumpuni dalam situasi darurat ini, ini terus terang memperihatinkan," ungkapnya.
Menurutnya, seharusnya yang mengambil alih komando penanganan Covid di masa darurat ini harus langsung Jokowi sebagai kepala negara.
"Jokowi harus pimpin langsung karena situasi darurat," tandasnya.
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan kembali ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memimpin penanganan Covid-19 di pulau Jawa dan Bali. Nantinya pemerintah bakal menerapkan PPKM Darurat.
“Betul Menko Maritim dan Investasi (Luhut) telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali,” kata Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi lewat keterangan tertulisnya, Selasa (29/6/2021).
Baca Juga: Efektivitas Hingga 92 Persen, Vaksin Covid-19 Buatan Kuba Diuji Coba ke Anak-anak
Pernyataan itu disampaikan Jodi menyusul beredarnya informasi di grup WhatsApp kalangan wartawan, terkait adanya isu pemberlakuan PPKM Darurat di Jakarta.
Jodi mengatakan penunjukan itu berbarengan dengan rencana pemerintah pusat yang akan melakukan pengetatan pembatasan aktivitas masyarakat.
Berita Terkait
-
Efektivitas Hingga 92 Persen, Vaksin Covid-19 Buatan Kuba Diuji Coba ke Anak-anak
-
Rusun Pulogebang dan Rusun Pinus Elok Jadi Tempat Isolasi Khusus OTG COVID-19
-
Cerita Vito Sinaga dan Ivana, Konten Kreator Medan yang Bangkit saat Pandemi Covid-19
-
Masyarakat Sendiri Juga Harus Ikut Bantu Stop Laju Penyebaran Covid-19
Terpopuler
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
'Pak Minta Nama!', Cerita Haru Nenek di Istana hingga Prabowo Usulkan Nama Adi Dharma
-
Puji Kontribusi Masif Warga Jateng, Pramono Anung: Pilar Penting Jakarta Menuju Kota Global!
-
Petaka Parkir di Bahu Jalan! Sigra 'Nangkring' di Pembatas Jalan Usai Dihantam Fortuner di Tangerang
-
Iran Berencana Kenakan Biaya untuk Kapal yang Melintas Selat Hormuz
-
Fasilitas Pipa Minyak Arab Saudi Pulih, Penyaluran Capai 7 Juta Barel Per Hari
-
Satpol PP Gandeng TNI-Polri Sikat Preman Tanah Abang, Pangkalan Bajaj Liar Ikut Ditertibkan
-
Vladimir Putin Siap Bersua Prabowo Subianto di Moskow, Isu Energi hingga Global Dibahas
-
Negosiasi dengan AS Gagal, Iran: Selat Hormuz Sepenuhnya di Tangan Kami!
-
Jelaskan Anggaran EO Capai Rp113,9 M, Kepala BGN: Mekanisme Sesuai Aturan dan Terbuka untuk Diawasi
-
Bukan Emas atau Berlian, Pemuda di Rembang Pinang Kekasih dengan Mahar Bibit Pohon Mangga!