Suara.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berpesan kepada masyarakat bahwa walaupun sudah menerima vaksinasi Covid-19, bukan berarti kemudian 100 persen kebal terhadap virus tersebut.
Dalam konferensi pers secara virtual terkait kedatangan vaksin Sinovac, hari ini, Budi mengingatkan meskipun sudah divaksin, masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Untuk memutus mata rantai penyebaran, kata dia, pemerintah membutuhkan bantuan masyarakat dengan cara jangan melanggar protokol kesehatan.
"Sekarang tolong bantu kami dengan cara kalau tidak ada kegiatan yang perlu, tinggallah di rumah, supaya kita bisa mengurangi laju penularan ini, melindungi diri kita sendiri, tapi juga melindungi keluarga kita, tetangga kita dan seluruh rakyat Indonesia," kata Budi.
Budi mengingatkan, kemunculan varian baru membuat penyebaran kasus semakin cepat dan berdampak pada sistem layanan kesehatan.
"Kondisi kita memang sekarang sedang tinggi kasusnya, pemerintah sudah mengantisipasi sejak sebelum lebaran dengan mempersiapkan rumah sakit, mempersiapkan obatnya, tenaga kesehatannya sudah divaksin, oksigen juga kita sudah lengkapi," kata dia.
Hari ini, pemerintah Indonesia mendatangkan 14 juta bahan baku vaksin Covid-19 buatan Sinovac Biotech, China. Hari ini merupakan kedatangan vaksin tahap 18.
"Sehingga total bahan baku vaksin dari Sinovac yang sudah datang di kita adalah 105 juta dosis vaksin," kata Budi.
Bulk vaksin akan diolah Bio Farma dan siap didistribusikan ke masyarakat awal Agustus 2021.
Baca Juga: Tinjau Vaksinasi di Solo, Ganjar Pranowo Apresiasi Penggunaan Mobil Vaksinasi Keliling
Masyarakat diminta mendukung program vaksinasi massal demi mencapai kekebalan kelompok untuk mengatasi pandemi.
Total vaksin sudah diterima Indonesia sebanyak 118.728.400. Rinciannya, 3 juta dosis vaksin Sinovac dalam bentuk jadi, 105 juta dosis vaksin Sinovac dalam bentuk bulk, 8.288.000 dosis vaksin Astrazeneca dalam bentuk jadi, dan 2 juta dosis vaksin Shinoparm dalam bentuk jadi.
Berita Terkait
-
Dugaan Perundungan PPDS Anestesi Unsrat Diaudit, Kemenkes Target Rampung 2 Pekan
-
Nasib Pilu Korban Penyekapan Bandung, Menkes Tak Bisa Jamin Pulih Sempurna
-
Daerah Masih Kekurangan Dokter, Menkes Nilai AI Belum Bisa Jadi Solusi
-
Tak Lagi Dianaktirikan, Menkes Pastikan BPJS Dokter Magang Kini Ditanggung Negara
-
Gaji Dokter Timpang! Menkes: Ada yang Miliaran, Ada yang Selevel Tukang Parkir
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- JK Jadi Tersangka Korupsi Ekspor Logam Tanah Jarang, Langsung Ditahan Kejagung
Pilihan
-
Ironi Hukum: Menuju Indonesia Emas, Ternyata Emasnya Ada di Rumah Febrie!
-
Bikin Melongo! Polri Pamerkan 74 Kg Emas hingga Ratusan Miliar Hasil Sitaan Kasus Jampidsus
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
Terkini
-
Polda Metro Jaya Pastikan Bakal Periksa Jampidsus Febrie Soal Rumah, Dolar hingga Emas 74 Kg!
-
816 Titik Bazar Daging Murah Sudah Sambangi Permukiman Warga Jakarta
-
Kejagung Bantah Datangi Polda Metro Jaya Pasca Penggeledahan Cafe de'Clan Signature
-
Geledah 13 Lokasi dan Sita 74 Kg Emas Tapi Belum Ada Tersangka, Polda: Masih Pendalaman Paripurna
-
Prabowo: Banyak yang Nyusup ke MBG untuk Jadi Maling!
-
Open House Sekolah Rakyat di Lombok Barat, Gus Ipul: Siswa Tunjukkan Banyak Perubahan
-
Drama Putri Mandalika Berbahasa Inggris Meriahkan Open House Sekolah Rakyat Lombok
-
Mendagri Minta Pemda Akselerasi Program BSPS, Target 400 Ribu Rumah
-
Pimpinan Ponpes Tak Ditahan Meski Jadi Tersangka Kasus Santri Terbakar, Polisi Buka Suara
-
Pengakuan Negara Belum Cukup, Hak Penghayat Kepercayaan Masih Jadi PR Pemerintah