Suara.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berpesan kepada masyarakat bahwa walaupun sudah menerima vaksinasi Covid-19, bukan berarti kemudian 100 persen kebal terhadap virus tersebut.
Dalam konferensi pers secara virtual terkait kedatangan vaksin Sinovac, hari ini, Budi mengingatkan meskipun sudah divaksin, masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Untuk memutus mata rantai penyebaran, kata dia, pemerintah membutuhkan bantuan masyarakat dengan cara jangan melanggar protokol kesehatan.
"Sekarang tolong bantu kami dengan cara kalau tidak ada kegiatan yang perlu, tinggallah di rumah, supaya kita bisa mengurangi laju penularan ini, melindungi diri kita sendiri, tapi juga melindungi keluarga kita, tetangga kita dan seluruh rakyat Indonesia," kata Budi.
Budi mengingatkan, kemunculan varian baru membuat penyebaran kasus semakin cepat dan berdampak pada sistem layanan kesehatan.
"Kondisi kita memang sekarang sedang tinggi kasusnya, pemerintah sudah mengantisipasi sejak sebelum lebaran dengan mempersiapkan rumah sakit, mempersiapkan obatnya, tenaga kesehatannya sudah divaksin, oksigen juga kita sudah lengkapi," kata dia.
Hari ini, pemerintah Indonesia mendatangkan 14 juta bahan baku vaksin Covid-19 buatan Sinovac Biotech, China. Hari ini merupakan kedatangan vaksin tahap 18.
"Sehingga total bahan baku vaksin dari Sinovac yang sudah datang di kita adalah 105 juta dosis vaksin," kata Budi.
Bulk vaksin akan diolah Bio Farma dan siap didistribusikan ke masyarakat awal Agustus 2021.
Baca Juga: Tinjau Vaksinasi di Solo, Ganjar Pranowo Apresiasi Penggunaan Mobil Vaksinasi Keliling
Masyarakat diminta mendukung program vaksinasi massal demi mencapai kekebalan kelompok untuk mengatasi pandemi.
Total vaksin sudah diterima Indonesia sebanyak 118.728.400. Rinciannya, 3 juta dosis vaksin Sinovac dalam bentuk jadi, 105 juta dosis vaksin Sinovac dalam bentuk bulk, 8.288.000 dosis vaksin Astrazeneca dalam bentuk jadi, dan 2 juta dosis vaksin Shinoparm dalam bentuk jadi.
Berita Terkait
-
Menkes Wacanakan Hapus Rujukan Berjenjang BPJS, Begini Repons Pimpinan DPR
-
Bakal Rombak Sistem Rujukan BPJS, Menkes Budi Tak Mau Bertele-tele: Nanti Pasien Keburu Wafat
-
Menkes Wacanakan Kelas Standar Bagi Peserta BPJS: Nggak Usah Cover yang Kaya, Fokus yang Bawah Aja
-
Pemerintah Dorong Investasi Lab & Rapid Test Merata untuk Ketahanan Kesehatan Nasional
-
Ada 4,8 Juta Kelahiran Setahun, Menkes Budi Dorong Perbanyak Fasilitas Kesehatan Berkualitas
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 5 Pilihan HP Snapdragon Murah RAM Besar, Harga Mulai Rp 1 Jutaan
Pilihan
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
Terkini
-
Dituduh Punya Ijazah Doktor Palsu, Arsul Sani Tak akan Lapor Balik: Kalau MK kan Nggak Bisa
-
Viral Usul Ganti Ahli Gizi dengan Lulusan SMA, Ini Klarifikasi Lengkap Wakil Ketua DPR Cucun
-
Heboh Sebut Ahli Gizi Tak Penting, Wakil Ketua DPR Cucun Minta Maaf, Langsung Gelar Rapat Penting
-
Minta Pramono Naikkan Upah Jadi Rp6 Juta, Buruh Sesalkan UMP DKI Kalah dari Bekasi-Karawang
-
Tiap Meter Persegi di Jabodetabek Tercemar 4 Puntung Rokok, Perusahaan Ini Juaranya
-
Energi Bersih Bukan Mimpi, Inovasi 95 Tahun Ini Buktinya
-
Bupati Jember: Mulai 2026 setiap triwulan OPD dievaluasi bersama DPRD
-
Bobby Nasution Tak Kunjung Diperiksa, Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti Dilaporkan ke Dewas KPK
-
Kasus Tudingan Ijazah Palsu Arsul Sani Masuk Babak Baru, Kini Ada Aduan Masuk ke MKD DPR RI
-
Menpar Kena 'Sentil' Komisi VII DPR, Proyek Lift Kaca di Pantai Kelingking Turut Disinggung