Suara.com - Anggota DPR RI Fadli Zon menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin langsung penanganan Covid-19.
Hal itu disampaikan oleh Fadli Zon melalui akun Twitter miliknya @fadlizon.
"Kalau mau serius, harusnya presiden @jokowi langsung memimpin penanganan Covid-19," kata Fadli seperti dikutip Suara.com, Jumat (2/7/2021).
Fadli menilai, kebijakan penanganan Covid-19 sejak masa awal pandemi selalu salah.
Oleh karenanya, sudah seharusnya Jokowi turun tangan memimpin langsung penanganan Covid-19.
"Prediksi pemerintah soal Covid-19 sejak awal tahun lalu seringkali (selalu) salah," ungkapnya.
Seperti diketahui, lonjakan kasus Covid-19 semakin hari semakin menunjukkan kondisi memprihatinkan.
Presiden Jokowi mengumumkan akan mengeluarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM darurat mulai besok, 3 Juli 2021.
Jokowi kembali menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk memimpin penanganan Covid-19 di pulau Jawa dan Bali.
Baca Juga: Anggota DPR Ini Kasih Contoh yang Tidak Patut Ditiru Bagi Warga Saat Pandemi Covid-19
“Betul Menko Maritim dan Investasi (Luhut) telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali,” kata Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi lewat keterangan tertulisnya, Selasa (29/6/2021).
Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman menunggu hasil kinerja Luhut yang dapat dilihat dari implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali.
"Tentang penunjukkan pak Luhut, ya, sudahlah yah sudah ditunjuk. Karena yang penting itu sekarang menurut saya dalam situasi ini pelaksanaan PPKMnya saja dulu lah kita lihat," kata Dicky.
"Setelah dua minggu ini sepertii apa implementasinya, sesuai tidak dengan yang diskenariokan," tambahnya.
Dicky pun tidak bisa berkomentar jauh kalau memang Jokowi menganggap penunjukkan Luhut dianggap tepat untuk menekan penyebaran Covid-19 dari segala sektor. Meski dirinya sudah sering mengungkapkan peran penting dari Menteri Kesehatan yang juga harusnya ikut andil.
"Kan saya sudah sampaikan berkali-kali peran menkes dan segala macam. Ya, kalau dianggap oleh pak presiden mekanismenya seprti ini ya kita lihat dua minggu ke depan seperti apa hasilnya. Menurut saya fairnya gitu saja."
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 14 Juli 2026, Banyak Teka-teki Akhirnya Terjawab
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Potensi Menang Praperadilan: Siasat Redam Konflik Polri-Kejagung
Pilihan
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
Terkini
-
Babak Baru Polemik Jabatan Sekda Kota Tangsel, Ansor Jalani Persidangan di PTUN
-
Bandara Husein Sastranegara Segera Aktif Lagi, Farhan Sebut Bakal Layani 11 Rute
-
15 Teman Kuliah Jokowi di UGM akan Bersaksi saat Sidang Roy Suryo dan dr Tifa
-
Unisa Yogyakarta Raih Penghargaan JBBA 2026 di Klaster Pendidikan
-
Oknum Pejabat Madiun Tertangkap Kamera Asyik Main Kartu Virtual saat Rapat Paripurna di DPRD
-
Penjualan Mobil Niaga Ringan Melonjak, Gaikindo Akui Kontribusi MBG
-
Geledah Rumah Bupati Sukoharjo, KPK Amankan Uang Hingga Perhiasan
-
Siap-Siap! Pemkab Bekasi Gelar Operasi Pajak Gabungan di Tambun Utara, Blokir STNK Penunggak?
-
ENHYPEN Hadiri Panel Vampir di San Diego Comic-Con 2026 Lewat DARK MOON
-
Parpol Tak Penuhi Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Diusulkan Didiskualifikasi