Suara.com - Anggota DPR RI Fadli Zon menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin langsung penanganan Covid-19.
Hal itu disampaikan oleh Fadli Zon melalui akun Twitter miliknya @fadlizon.
"Kalau mau serius, harusnya presiden @jokowi langsung memimpin penanganan Covid-19," kata Fadli seperti dikutip Suara.com, Jumat (2/7/2021).
Fadli menilai, kebijakan penanganan Covid-19 sejak masa awal pandemi selalu salah.
Oleh karenanya, sudah seharusnya Jokowi turun tangan memimpin langsung penanganan Covid-19.
"Prediksi pemerintah soal Covid-19 sejak awal tahun lalu seringkali (selalu) salah," ungkapnya.
Seperti diketahui, lonjakan kasus Covid-19 semakin hari semakin menunjukkan kondisi memprihatinkan.
Presiden Jokowi mengumumkan akan mengeluarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM darurat mulai besok, 3 Juli 2021.
Jokowi kembali menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk memimpin penanganan Covid-19 di pulau Jawa dan Bali.
Baca Juga: Anggota DPR Ini Kasih Contoh yang Tidak Patut Ditiru Bagi Warga Saat Pandemi Covid-19
“Betul Menko Maritim dan Investasi (Luhut) telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali,” kata Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi lewat keterangan tertulisnya, Selasa (29/6/2021).
Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman menunggu hasil kinerja Luhut yang dapat dilihat dari implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali.
"Tentang penunjukkan pak Luhut, ya, sudahlah yah sudah ditunjuk. Karena yang penting itu sekarang menurut saya dalam situasi ini pelaksanaan PPKMnya saja dulu lah kita lihat," kata Dicky.
"Setelah dua minggu ini sepertii apa implementasinya, sesuai tidak dengan yang diskenariokan," tambahnya.
Dicky pun tidak bisa berkomentar jauh kalau memang Jokowi menganggap penunjukkan Luhut dianggap tepat untuk menekan penyebaran Covid-19 dari segala sektor. Meski dirinya sudah sering mengungkapkan peran penting dari Menteri Kesehatan yang juga harusnya ikut andil.
"Kan saya sudah sampaikan berkali-kali peran menkes dan segala macam. Ya, kalau dianggap oleh pak presiden mekanismenya seprti ini ya kita lihat dua minggu ke depan seperti apa hasilnya. Menurut saya fairnya gitu saja."
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
AS Blokade Selat Hormuz, China-Rusia Bersatu Tekan Washington
-
Wamendagri: Penyusunan Anggaran Daerah harus Selaras dengan RKPD
-
Cegah Keberangkatan Non-Prosedural, Pemerintah Siapkan Satgas Haji Ilegal
-
400 Tentara AS Terluka dalam Perang Iran
-
Disenggol Soal Paus Leo XIV hingga Tak Dibantu di Selat Hormuz, Trump Tantrum ke PM Italia
-
Anak Palestina Dilarang Sekolah, Israel Tembak Gas Air Mata ke 55 Siswa SD
-
Usai Kasus Foto AI PPSU, Pramono Benahi Sistem JAKI dan Batasi Akses Laporan ASN
-
Senyap, Iran Siap-siap Stok Rudal dan Drone di Tengah Gencatan Senjata
-
Bukan di Bawah Menteri, Baleg DPR Sepakat Bentuk Badan Baru Untuk Kelola Satu Data Indonesia
-
Petisi Tembus 1 Juta Tanda Tangan, Warga Eropa Desak Uni Eropa Putus Hubungan dengan Israel