Suara.com - Ketika beberapa negara di dunia bimbang dengan pasokan vaksin yang terbatas, Israel memiliki kasus yang berbeda di mana mereka memiliki vaksin Pfizer yang nyaris kedaluwarsa dan menawarkannya pada negara lain.
Perdana Menteri Naftali Bennett sudah berbicara dengan kepala eksekutif Pfizer, Albert Bourla tentang kemungkinan kesepakatan pertukaran vaksin.
Menyadur ABC News Senin (05/07), direktur jenderal Kementerian Kesehatan Israel, Hezi Levi mengatakan bahwa dosis akan berakhir pada 31 Juli dan setiap kesepakatan harus mendapat persetujuan Pfizer.
Hingga saat ini, tidak disebut negara mana yang dipertimbangkan tapi kesepakatan yang tak kunjungi ditandatangani menjadi tantangan yang lebih besar untuk mengelola dosis tepat waktu.
"Kami sedang bernegosiasi dengan negara lain, kami berurusan dengan ini siang dan malam," kata Levi.
Dia menegaskan bahwa pembicaraan ini sudah dibahas dengan Inggris pekan lalu tapi kesepakatan belum terwujud dan ada sesuatu dari masa lalu.
"Perusahaan dengan senang hati mendiskusikan potensi donasi vaksin Pfizer/BioNTech COVID antara pemerintah berdasarkan kasus per kasus, terutama jika ini membantu memastikan vaksin digunakan untuk melindungi orang dari penyakit ini," jelas juru bicara Pfizer.
Secara keseluruhan, Israel telah memvaksinasi hampir 90 persen orang di atas usia 50 tahun, kelompok yang dianggap berisiko tinggi.
Sekitar seperlima dari semua penduduk Israel yang memenuhi syarat belum memiliki vaksin, menurut data kementerian kesehatan.
Baca Juga: Cerita Mahasiswi Palestina yang Ditahan dalam Penjara Israel: Tubuhku Dibanting!
Sebelumnya, Israel menawarkan vaksin ini kepada Palestina, tapi ditolak karena terlalu dekat dengan tanggal kedaluwarsa.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar