Suara.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai kalau kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat bisa memperlambat lonjakan kasus Covid-19. Namun menurutnya akan kurang efektif apabila dirancang dengan tetap menempatkan kepentingan ekonomi sebagai landasan utamanya.
"Memang kebijakan PPKM Darurat ini bisa memperlambat lonjakan kasus positif, tapi tetap kurang efektif jika dirancang dengan gagasan ekonomi di atas segalanya," kata Mardani melalui akun Twitternya @MardaniAliSera pada Selasa (6/7/2021).
Mardani menilai seharusnya pemerintah bisa mengubah pardigmanya seperti itu. Kalau tidak, maka masyarakat akan terus membayar harga tertinggi dalam memerangi pandemi Covid-19.
Memprioritaskan kepentingan ekonomi begitu terlihat ketika pemerintah masih memperbolehkan warga negara asing (WNA) untuk datang ke Indonesia.
Mardani meminta hal tersebut tidak kembali terjadi apalagi di tengah PPKM Darurat yang masih berjalan. Pun dengan kelangkaan oksigen disaat pemerintah pernah gencar mengirimkannya ke India.
"Pada akhirnya kita kurang siap menghadapi permintaan dalam negeri," tuturnya.
Karena itu, Mardani menilai sudah saatnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi beserta jajaran kerja lebih keras dan mengerahkan sumber daya yang tersisa.
Kata ia, Jokowi mesti merangkul kepala daerah yang terbukti memiliki gagasan progresif, begitu juga dengan kelompok masyarakat lain tanpa menaruh curiga lagi latar belakangnya.
Baca Juga: Gempar! 5.000 Anak di Bali Positif COVID-19
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri