Suara.com - Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ade Irfan Pulungan ikut menanggapi munculnya seruan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur karena tak bisa menangani pandemi Covid-19. Seruan tersebut disebut tak memiliki urgensi.
Ade mengatakan permasalahan pandemi Covid-19 merupakan persoalan bersama-sama yang harus diselesaikan
"Iyaa. Enggak ada (Urgensinya seruan mundur). Semua harus sama-sama melihat pandemi ini adalah menjadi persoalan kita bersama," ujar Irfan saat dihubungi wartawan, Rabu (7/7/2021)
Irfan menyebut penanganan pandemi Covid-19 bukanlah kepentingan personal, pemerintah, melainkan seluruh elemen masyarakat. Sehingga dibutuhkan kerja bersama dalam menangani pandemi Covid-19.
"Lihat itu bukan buat kepentingan personal. Bukan untuk pemerintah saja. Kalau di negara-negara lain masyarakatnya lebih homogen. Kalau kita lebih heterogen. Dan sangat heterogen kita ini kan," ucap dia.
Dalam mengendalikan pandemi Covid-19 kata Irfan, tidak bisa dilakukan sepihak. Pemerintah memiliki infrastuktur, regulasi dan pedoman dalam menangani pandemi.
Kendati demikian, pemerintah juga membutuhkan dukungan rakyat dalam mengendalikan Covid-19.
"Pemerintah punya pedomannya, punya caranya, kalau masyarakat kita, rakyat, tidak mendukung cara itu ya percuma juga, nggak ada keseimbangan," kata dia.
"Masyarakat kita tidak disiplin, tidak taat patuh dan tidak merasa wabah ini menjadi sebuah hal yang serius, ya susah," Irfan menambahkan.
Baca Juga: Usai Kritik Jokowi-Maruf dan Puan Maharani, Akun Instagram BEM Unnes Mendadak Lenyap
Irfan menyebut jika negara lain kasus Covid-19 sudah landai karena ada kesadaran disiplin dari masyarakatnya yang tinggi.
Termasuk kesadaran masyarakat untuk vaksinasi yang berbeda dengan Indonesia.
"Di kita kan nggak, masih saja ada yang ngeyel, ada yang tidak percaya masih saja ada yang berbagai macam alasan," ucap Irfan.
Karena itu Irfan mengajak semua pihak saling membahu dan bekerja keras sama untuk menangani pandemi.
"Iya ini kerja sama yang nggak bisa kalau hanya instruksi presiden, kita keluarkan ini dan sudah ada arahan dari pemerintah begini begitu, tetapi masyarakat tetap ngeyel ya susah," katanya.
Pada Rabu (7/7/2021) ini tagar #BapakPresidenMenyerahlah bergaung di media sosial Twitter dan menjadi trending topic di Indonesia.
Banyak warganet menggunakan tagar tersebut dan membuat cuitan terkait kinerja pemerintah dalam menangani Covid-19.
Ada pula yang membandingkan dengan Amerika Serikat, yang disebut sukses menangani pandemi setelah pergantian kekuasaan dari Donald Trump ke Joe Biden.
Berita Terkait
-
Kritik Jokowi, Rektorat Kecam BEM Unnes: Jangan Sampai Berhadapan dengan Massa PDI
-
Usai Kritik Jokowi-Maruf dan Puan Maharani, Akun Instagram BEM Unnes Mendadak Lenyap
-
ICJR Dukung Langkah Ditjenpas Beri Hak Asimilasi Napi di Tengah Darurat Pandemi Covid-19
-
Dedy Mawardi Meninggal, Presiden Jokowi Ikut Berduka
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Selly Gantina Kecam Aksi Biadab Pacar Sekap Perempuan 3 Tahun di Bandung: Tak Boleh Ada Impunitas
-
Jelang 500 Tahun Jakarta, DPRD Minta Aspirasi Warga Jadi Prioritas Pembangunan
-
Bawa Puluhan Bukti! Koalisi Gugat Perjanjian Dagang RI-AS yang Dinilai Tabrak Konstitusi
-
Hotman Paris Pakai Tongkat ke Singapura, Bawa Amanah Rp500 Juta dari Bos Mayapada untuk Yuvita
-
Fakta di Balik Kasus Yuvita: Mengapa Penyiksaan 3 Tahun Bisa Terjadi Tanpa Diketahui Warga?
-
Alasan Sony Sonjaya Ajukan Justice Collaborator ke LPSK Meski Ditolak Kejagung
-
Dua Peserta Meninggal, Pakar UGM Desak Latihan Militer SPPI Dihentikan!
-
Tak Menyerah, Sony Sanjaya Ajukan Justice Collaborator ke LPSK Setelah Ditolak Kejagung
-
Penumpang Pasar Senen Kalahkan Gambir, Tren Perjalanan Kelas Ekonomi Menguat
-
HUT Jakarta ke-499, Pemprov DKI Terima 499 Sertifikat Aset Daerah Senilai Rp 22,2 Triliun