"Kenapa pemerintah Indonesia ini justru tidak menutup sumbernya dari luar negeri, tapi yang diurusi hanya domestiknya. Percuma saja pergerakan manusia di dalam negeri dibatasi kalau sumbernya dari luar negeri tidak ditutup," kata Alvin kepada wartawan, Jumat (2/7/2021).
Mantan anggota Ombudsman RI itu meragukan efektivitas kebijakan PPKM Darurat Jawa dan Bali dapat menekan angka penyebaran Covid-19. Selagi pintu masuk tamu dari luar negeri tidak ditutup.
"Saya meragukan efektivitasnya. Karena kalau kita hanya mengatur pergerakan manusia dalam negeri sedangkan sumbernya dari luar negeri tidak ditutup," katanya.
Menurut Alvin, penutupan pintu masuk tamu internasional perlu dilakukan tidak hanya di bandara. Melainkan juga di pelabuhan dan pintu masuk lintas darat.
"Kita lihat bagaimana negara negara lain misalnya Hongkong itu langsung menutup," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Ratusan kantor dan Tempat Usaha di Jakarta Langgar PPKM Darurat Jawa-Bali
-
Satgas COVID-19 Bubarkan Pertemuan Guru SD Muhammadiyah, Warga Ngeluh Ada Kerumunan
-
Langgar Aturan PPKM Darurat, Pabrik Sepatu di Garut Dijatuhi Denda Rp 20 Juta
-
Viral Aparat Suruh Tukang Tambal Ban Layani Online Selama PPKM, Reaksi Publik Menggelitik
-
Kasus Aktif Covid-19 Tembus 100 Ribu, Wagub DKI: Masih Banyak Pelanggaran PPKM
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
Terkini
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi
-
Konsisten Tolak Pilkada Lewat DPRD, PDIP: Masa Hak Rakyat Bersuara 5 Tahunan Mau Diambil?
-
Pakar Klarifikasi: Bongkar Tiang Monorel Rasuna Said Hanya Rp300 Juta, Bukan Rp100 Miliar
-
Selamat Tinggal Rompi Oranye? KPK Tak Akan Lagi Pamerkan Tersangka Korupsi di Depan Kamera