Suara.com - Pengamat Kebijakan Publik, Alvin Lie memberikan komentar mengenai berita bukanya pintu masuk RI untuk warga luar negeri. Dalam berita tersebut tertulis RI tidak menutup perbatasan sebab tidak diinstruksikan oleh Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO)
Melihat berita tersebut, Alvin Lie memberikan komentar bahwa penutupan wilayah negara bukan merupakan ranah dari WHO.
Melalui akun Twitter pribadinya, Alvin Lie mengomentari sebuah berita dengan judul 'RI Tetap Buka Pintu Masuk Warga dari Luar Negeri, Kominfo: WHO Tak Instruksikan Tutup.'
Menurut pendapatnya, WHO tidak pernah merekomendasikan negara manapun untuk Lockdown, PPKM maupun tutup gerbang internasional.
"WHO tdk pernah rekomendasikan negara manapun utk Lockdown, PPKM maupun tutup gerbang internasional," cuitnya melalui akun Twitter pribadinya, @Alvinlie21.
Menurutnya, hal tersebut bukan ranah dari WHO. Disamping itu, penutupan pintu keluar masuk suatu negara merupakan kedaulatan masing-masing negara.
"1 Bukan ranah WHO
2 Kedaulatan masing-masing negara (yang merasa berdaulat)," tambahnya dikutip oleh Suara.com, Jumat (9/7/21).
Cuitan Alvin Lie tersebut menanggapi pernyataan Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dedy Permadi.
Baca Juga: Ratusan kantor dan Tempat Usaha di Jakarta Langgar PPKM Darurat Jawa-Bali
Dedy Permadi menyebut, WHO tak pernah menginstruksikan negara-negara yang dilanda Covid-19 untuk menutup perjalanan internasional.
Hal itu Dedy sampaikan merespons sejumlah pihak yang mendesak pemerintah menghentikan sementara akses warga dari luar negeri yang hendak masuk ke RI.
"Menjawab isu tentang perjalanan internasional, perlu Bapak-Ibu ketahui bahwa WHO tidak pernah menginstruksikan penutupan perbatasan," kata Dedy dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (7/7/2021).
Perjalanan Internasional Alih-alih menutup pintu masuk, kata Dedy, WHO merekomendasikan agar sejumlah sektor diprioritaskan dalam perjalanan internasional.
Alvin Lie Ragu PPKM Darurat Efektif: Percuma Jika Pintu Tamu Luar Negeri Tak Ditutup
Pengamat Kebijakan Publik, Alvin Lie menilai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sia-sia saja untuk menekan angka penyebaran Covid-19 jika tidak dilakukan penutupan di setiap pintu masuk tamu internasional. Sebab, virus tersebut menurutnya bersumber dari luar negeri.
Tag
Berita Terkait
-
Ratusan kantor dan Tempat Usaha di Jakarta Langgar PPKM Darurat Jawa-Bali
-
Satgas COVID-19 Bubarkan Pertemuan Guru SD Muhammadiyah, Warga Ngeluh Ada Kerumunan
-
Langgar Aturan PPKM Darurat, Pabrik Sepatu di Garut Dijatuhi Denda Rp 20 Juta
-
Viral Aparat Suruh Tukang Tambal Ban Layani Online Selama PPKM, Reaksi Publik Menggelitik
-
Kasus Aktif Covid-19 Tembus 100 Ribu, Wagub DKI: Masih Banyak Pelanggaran PPKM
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
Terkini
-
Aksi Perlawanan Menggema: Tuntut UU Ketenagakerjaan Berpihak ke Buruh!
-
Warga Dukung Pemekaran Kelurahan Kapuk: Semoga Urusan KTP Tak Lagi Ribet dan Bolak-balik
-
Perwira Junior Berpeluang Isi Jabatan Strategis, Prabowo Mau Hapus Kultur Senioritas di TNI?
-
Target Puncak Emisi Indonesia Mundur ke 2035, Jalan Menuju Net Zero Makin Menantang
-
Rakor Kemendagri Bersama Pemda: Pengendalian Inflasi sampai Imbauan Evaluasi Kenaikan Harga
-
Cegah Pencatutan Nama Buat Korupsi, Kemenkum Wajibkan Verifikasi Pemilik Asli Perusahaan via Notaris
-
Siap Rekonsiliasi dengan Kubu Agus, Mardiono Sebut Akan Difasilitasi 'Orang-orang Baik', Siapa?
-
Demo di Tengah Reses DPR: Mahasiswa Gelar 'Piknik Protes' Sambil Baca Buku, Cara Unik untuk Melawan
-
IETD 2025: Energi Bersih Bisa Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Bagaimana Caranya?
-
Berkaca dari Kasus Al-Khoziny, DPR Usulkan Pemerintah Beri Subsidi IMB untuk Pondok Pesantren