Suara.com - Pemerintah Fiji mewajibkan vaksin virus corona bagi semua pekerja di negaranya demi memerangi Covid-19 varian Delta. Perdana Menteri bahkan mengatakan orang yang tak divaksin, tak boleh bekerja.
"Tidak vaksin, tak ada pekerjaan," jelas PM Fiji, Frank Bainimarama, menyadur ABC News Jumat (09/07).
Bainimarama mengatakan semua pegawai negeri di negara itu harus cuti jika belum mendapat vaksin pertama pada 15 Agustus. PNS akan dipecat jika tidak menerima suntikan kedua pada 1 November.
Karyawan sektor swasta harus mendapatkan suntikan pertama pada 1 Agustus dan individu akan menghadapi denda besar jika menolak vaksin. Tak sampai di situ, perusahaan juga terancam ditutup jika lalai.
"Tidak ada suntikan, tidak ada pekerjaan - itulah yang paling aman berdasarkan ilmu pengetahuan dan itu sekarang itu ditegakkan melalui hukum," kata Bainimarama dalam pidato nasional Kamis malam.
"Tidak masalah jika Anda adalah CEO sebuah perusahaan, pedagang tunggal, atau karyawan yang digaji - Anda harus divaksinasi untuk terus bekerja atau bisnis akan berisiko ditutup."
Kebijakan garis keras itu muncul karena masyarakat abai tentang jarak sosial dan pemakaian masker. Pemerintah yakin, ini adalah alasan kuat di balik besarnya lonjakan infeksi.
Hingga April, negara Pasifik Selatan berpenduduk 930.000 orang itu tidak mencatat kasus komunitas selama setahun. Namun sejak penyebaran varian Delta pertama kali terdeteksi di negara itu, tercatat lebih dari 700 kasus baru sehari.
Penguncian keras tidak bisa diterapkan di seluruh Fiji dan kapasitas kamar mayat di rumah sakit terbesar mulai penuh.
Baca Juga: Vaksin AstraZeneca Diklaim Efektif Lawan dari Varian Delta, Benarkah?
Bainimarama menolak seruan untuk mengunci seluruh negara, dengan alasan biaya ekonomi dan kepraktisan menegakkan langkah seperti itu di pemukiman liar yang padat penduduk.
"Penguncian keras, seperti yang diminta beberapa orang, tidak dapat ditegakkan secara ketat di Fiji dan para ahli memberitahu itu tidak akan membunuh virus," katanya.
"Tapi itu akan membunuh pekerjaan dan itu bisa membunuh masa depan negara kita."
Sebaliknya, Bainimarama telah memberlakukan penguncian lokal di titik-titik infeksi, termasuk ibu kota Suva, sambil meluncurkan vaksin AstraZeneca.
Berita Terkait
Terpopuler
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
PSSI Protes AFC, Wasit Laga Timnas Indonesia di Ronde 4 Kok dari Timur Tengah?
-
Kuliah di Amerika, Tapi Bahasa Inggris Anak Pejabat Ini Malah Jadi Bahan Ledekan Netizen
Terkini
-
Surat Terbuka Susi Pudjiastuti untuk Prabowo Soal Tambang Nikel Raja Ampat: Mohon Hentikan, Pak...
-
Beredar Surat Pernyataan Makan Bergizi Gratis, Orangtua Disuruh Tanggung Risiko Keracunan
-
Digugat di MK, Benarkah Kolom Agama di KTP dan KK akan Dihapus?
-
Demo 17 September 2025: 5.000 Ojol Bakal Geruduk Istana-DPR, Ini 7 Tuntutan Utamanya
-
Ironi Ceramah Ustaz Khalid Basalamah: Keras Larang Haji Ilegal, Kini Pakai Kuota Bermasalah
-
Misteri 3 Orang Hilang Pasca-Demo Agustus, Menko Yusril Turun Tangan, Keluarga Justru Belum Melapor
-
Total Tersangka Kerusuhan di Makassar Capai 53 Orang, Termasuk 11 Anak, Begini Nasibnya!
-
Raffi Ahmad Menolak Jadi Menpora RI
-
Kasus Haji Segera Ada Tersangka, Bagaimana Nasib Ustaz Khalid Basalamah usai Kembalikan Uang ke KPK?
-
Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Efisiensi TKD, Anggaran Dialihkan Demi Program Merakyat