Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut pelanggaran aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat masih banyak terjadi. Petugas masih mendapatkan temuan setelah sepekan regulasi itu dijalankan.
Riza menyebut pelanggaran kerap ditemukan pada kegiatan perkantoran yang sudah dibatasi. Selain sektor esensial dan kritikal, semua pekerja diminta untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH).
"Masih ada perusahaan yang nakal bandel yang diam-diam mencoba bekerja di kantor sekalipun dalam kapasitas yang kecil," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (12/7/2021).
Kendati demikian, Riza menilai secara keseluruhan PPKM di ibu kota berjalan dengan baik. Para pelanggar juga sudah diberikan sanksi berupa teguran, penutupan tempat usahanya sementara, denda hingga pencabutan izin.
"Ya alhamdulillah tidak terasa kita sudah sepekan melaksanakan PPKM darurat. Sejauh ini baik sekali pelaksanaan di lapangan ya," tuturnya.
Ia pun meminta agar para pelanggar PPKM tidak membandel tetap ngotot membuka tempat usahanya.
Politisi Gerindra ini menyebut pihaknya akan terus melakukan pemantauan kepada mereka yang sudah melanggar.
"Kami tetep memberikan sanksi dan denda dan juga penutupan sementara bahkan akan cabut izinnya bagi yang terus membandel," pungkasnya.
Baca Juga: Kantongi 45 Juta Dosis Vaksin, Pemerintah Bakal Sebar hingga ke Daerah Marginal
Berita Terkait
-
Bupati Banyumas Sebut Ada Bayi Meninggal karena COVID-19, Diskes: Baru Kemungkinan
-
Kantongi 45 Juta Dosis Vaksin, Pemerintah Bakal Sebar hingga ke Daerah Marginal
-
Meski Dukung Aturan Ketat Perjalanan, Sandiaga Uno Sebut Warga Keluhkan Harga PCR
-
Air Kelapa Diburu dan Disebut Bisa Sembuhkan Covid-19, Ini Kata Dokter
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu