Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal membagikan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada warga di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Ia pun sudah menyiapkan anggaran senilai Rp 623 miliar.
Hal ini dikatakan oleh Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono.
Ia mengaku sudah mendapatkan konfirmasi dari Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Premi Lesari dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Edi Sumantri mengenai kesiapan Pemprov menyalurkan bansos ini.
"Jadi saya komunikasi sama bu Premi, katanya confirmed pak (BST) dua bulan, pemerintah pusat mintanya dua bulan. mulainya kapan? 'Oh iya pak sedang persiapan' gitu," ujar Mujiyono saat dikonfirmasi Suara.com, Selasa (13/7/2021).
Saat sudah disalurkan nanti, Mujiyono menyebut masyarakat akan mendapatkan jatah Rp300 ribu untuk dua bulan. Karena dibagikannya langsung dua tahap, maka uang yang bakal diterima adalah Rp600 ribu.
"Jadi Rp 600 ribu ya," jelasnya.
Mujiyono menjelaskan, anggaran untuk BST ini didapatkan dari pengalihan dana (refocusing) sejumlah program yang dianggap bukan prioritas di masa pandemi Covid-19 ini. Misalnya seperti rehabilitasi panti sosial dan sekolah.
"Rehab panti didrop. Terus rehab sekolah, jadi gak prioritas, jadi dapatlah angka sekian banyak, salah satunya buat BST Rp623 miliar," katanya.
Politisi Demokrat itu menyebut anggaran Rp 623 miliar itu disiapkan hanya untuk warga Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu. Sebab seperti penyaluran BST sebelumnya, Pemprov DKI hanya mendistribusikan bantuan ke dua wilayah itu.
Baca Juga: Nekat! Warga 'Gotong-royong' Angkat Motor Lewati Beton Penutup Jalan PPKM Darurat
Sementara untuk wilayah sisanya di Jakarta Selatan, Pusat, Utara, dan Barat akan disalurkan oleh Pemerintah Pusat. Karena itu, untuk waktu pencairan kepada masyarakat, Mujiyono belum bisa memastikannya. Sebab Anies masih menunggu kesiapan dari pemerintah pusat.
"(Jakarta) Timur sama kepulauan seribu itu kan yang BST itu sudah readynya dibagiin bank DKI. Cuma kan harus nunggu wilayah lain dulu biar barengan. Begitu gua tanya wilayah lain gimana, katanya masih ada hal teknis yang mesti diselesaikan pemerintah pusat," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
Terkini
-
Rakor Kemendagri Bersama Pemda: Pengendalian Inflasi sampai Imbauan Evaluasi Kenaikan Harga
-
Cegah Pencatutan Nama Buat Korupsi, Kemenkum Wajibkan Verifikasi Pemilik Asli Perusahaan via Notaris
-
Siap Rekonsiliasi dengan Kubu Agus, Mardiono Sebut Akan Difasilitasi 'Orang-orang Baik', Siapa?
-
Demo di Tengah Reses DPR: Mahasiswa Gelar 'Piknik Protes' Sambil Baca Buku, Cara Unik untuk Melawan
-
IETD 2025: Energi Bersih Bisa Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Bagaimana Caranya?
-
Berkaca dari Kasus Al-Khoziny, DPR Usulkan Pemerintah Beri Subsidi IMB untuk Pondok Pesantren
-
Susul Viral Tepuk Sakinah, Kini Heboh Tepuk Pajak dari Pegawai DJP
-
Di Depan Perwakilan Keluarga, Polisi Akui Belum Temukan HP Pribadi Arya Daru
-
Demo di DPR, Koalisi Sipil hingga Mahasiswa Desak Hentikan Represi dan Bebaskan Tahanan Politik
-
HUT ke-80 TNI di Monas Hasilkan 126,65 Ton Sampah!