Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) senilai Rp 600 ribu kepada warga ibu kota. Rencananya, uang ini akan dicairkan pada pekan ketiga di bulan Juli atau pekan depan.
Informasi ini diketahui berdasarkan pengumuman di situs corona.jakarta.go.id. Uang Rp 600 ribu itu akan dikirim langsung kepada para penerima yang telah terdaftar.
"Dana BST akan langsung dikirimkan ke rekening penerima BST sekitar minggu ke-3 bulan Juli 2021," demikian bunyi pengumuman itu, dikutip Rabu (14/7/2021).
Uang BST yang disalurkan ini merupakan rapelan dari bulan Mei dan Juni atau tahap lima dan enam. Karena tiap bulan jatah yang diberikan adalah Rp 300 ribu, maka total uang yang dicairkan adalah Rp600 ribu.
Nantinya penyaluran akan dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pemprov DKI kepada warga ibu kota. Uang dari Kemensos akan dibagikan lewat kantor pos. Sedangkan, Pemprov menggunakan cara transfer ke rekening Bank DKI yang telah dibuat oleh para penerima.
"Disalurkan dalam bentuk Kartu Tabungan dan Kartu ATM Bank DKI," lanjut pengumuman tersebut.
Penerima BSF merupakan Kepala Keluarga (KK) yang telah tercantum dalam daftar sebagai penerima bantuan sosial sembako tahun 2020 hasil pembaruan dan pemadanan data Disdukcapil DKI Jakarta.
"Lalu tidak termasuk penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan/atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)," demikian bunyi pengumuman itu.
Baca Juga: Sudah Siapkan Anggaran BST untuk Warga Jakarta, Pemprov DKI Tunggu Arahan Jokowi
Berita Terkait
-
Demi BST, Gubernur Anies Baswedan Sampai Pangkas Anggaran Pendidikan Rp 600 Miliar
-
Pemprov DKI Sudah Siap Salurkan BST PPKM Darurat, Pemerintah Pusat Terkendala Teknis
-
Soal BST PPKM Darurat, Wagub DKI Bilang Begini
-
Anies Siapkan Rp623 Miliar, Warga DKI Siap-siap Dapat BST Rp600 Ribu Selama PPKM Darurat
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT