Suara.com - Para penyedia jasa service handphone Mal PGC Cililitan menolak keras wacana pemerintah yang akan memperpanjang masa PPKM Darurat menjadi enam minggu. Rencana itu dinilai akan menyulitkan kehidupan mereka.
Asep, salah satu penyedia jasa service handphone di Mal PGC Cililitan mengatakan, PPKM Darurat yang telah berjalan seminggu ini saja sudah sangat menambah beban mereka.
“Saya diberatkanlah kalau gitu. Mending kalau masih jomblo, ini saya sudah punya anak satu, bini satu, kontrakan saja 1,2 (juta) per bulan, belum makan sehari hari buat anak,” kata Asep kepada wartawan, Rabu (14/7/2021).
Jelasnya dengan PPKM Darurat diperpanjang, otomatis membuat mereka dalam waktu lama kesulitan untuk mendapatkan pemasukan. Karena tentunya aktivitas perbelanjaan di Mal PGC juga dihentikan.
Saat ini saja, demi menyambung hidup Asep bersama tukang service lainnya harus turun ke jalan depan Mal PGC untuk menjajakan jasanya.
“Semenjak libur (Mal PGC ditutup) kami sudah turun, karena kan harus bayar listrik, bayar toko juga,” kata Asep.
Penolakan yang sama juga datang dari Teguh, dia mengatakan bukan pejabat negara yang setiap bulannya menerima gaji.
“Ya gila saja. Mereka enak ngomong (perpanjangan PPKM karena) punya gaji, lah kita siapa yang gaji,” ujarnya.
“Urusan perut enggak bisa toleransi. Apalagi ini diperpanjangnya 6 minggu,” sambungnya.
Baca Juga: Salat Idul Adha di Daerah Berstatus PPKM Darurat Dilarang Digelar
Dia pun berharap agar kebijakan itu dipertimbangkan kembali, karena menurutnya banyak masyarakat yang akan dirugikan.
“Ya nyusahin-lah semua masyarakat juga mengakui itu,” tegasnya.
PPKM Diperpanjang 6 Minggu
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah berencana untuk memperpanjang PPKM Darurat hingga 6 minggu ke depan.
Opsi itu menjadi salah satu skenario yang disiapkan oleh pemerintah untuk menekan penyebaran virus corona atau Covid-19 yang akhir-akhir terus meningkat lewat varian delta-nya.
"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," sebut bahan paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat Rapat Kerja Bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7/2021) lalu.
Berita Terkait
-
Setuju PPKM Darurat Diperpanjang, Anggota DPR PDIP: Mohon Bansos Tepat Sasaran
-
Tukang Servis HP di Depan PGC Pilih Dikejar-kejar Petugas karena Takut Mati di Rumah
-
Nekat Melapak di Depan Mal PGC, Tukang Servis HP: Kalau Gak Begini, Kami Mau Makan Apa?
-
Mal PGC Ditutup, Tukang Servis HP Ngelapak di Jalan hingga Kucing-kucingan dengan Polisi
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional
-
Nestapa Ratusan Eks Pekerja PT Primissima, Hak yang Tertahan dan Jerih Tak Terbalas