Suara.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta agar bantuan sosial berupa beras 10 kilogram memanfaatkan hasil para petani lokal.
Selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan, penyediaan bansos tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan serta kemampuan daya beli petani.
Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat mengecek pasokan beras di Gudang Bulog Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Klandasaran Ilir, Kalimantan Timur, Senin (26/7/2021).
"Karena itu harga pembelian dari pihak yang punya otoritas saya minta juga betul-betul terkendali dengan baik. Jangan sampai merugikan petani," kata Muhadjir seperti dikutip Suara.com, Selasa (27/7/2021).
Dalam kesempatan yang sama, Muhadjir juga meminta kepada pihak Perum Bulog Wilayah Kaltimra agar tidak menggunakan beras impor untuk bansos. Saat melakukan pengecekan, ia memastikan agar beras impor stok lama dipisahkan dan tidak digunakan lagi.
"Tadi sudah saya lihat jadi beras impor yang sudah 2 sampai 3 tahun yang lalu, saya lihat ditaruh di tempat sendiri, dan yang akan digunakan untuk bansos ini adalah beras produksi lokal," ujarnya.
Muhadjir juga meminta kepada pihak Perum Bulog Wilayah Kaltimra agar tidak menggunakan beras impor untuk bansos. Dalam pengecekannya di Gudang Bulog Wilayah Kaltimra, dia juga memastikan beras impor stok lama dipisahkan dan tidak digunakan.
"Tadi sudah saya lihat jadi beras impor yang sudah 2 sampai 3 tahun yang lalu, saya lihat ditaruh di tempat sendiri, dan yang akan digunakan untuk bansos ini adalah beras produksi lokal," katanya.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut mengatakan bahwa kualitas beras yang akan disalurkan sebagai bansos harus sama dengan beras yang dikonsumsi sehari-hari. Ia pun sempat mengapresiasi Gudang Bulog Wilayah Kaltimra yang telah menggunakan beras kualitas medium untuk disalurkan kepada keluarga penerima manfaat.
"Yang saya lihat sekarang, di sini bagus, kualitasnya medium. Saya selalu pesan, apa yang kita berikan kepada warga masyarakat kita harus mau makan, kita harus doyan. Enggak boleh apa yang kita tidak mau makan tapi diberikan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat," tuturnya.
Baca Juga: Kaltim Mulai Krisis Tabung Oksigen, Defisit Hingga 12 Ton
Sebagai informasi, pemerintah melalui Perum Bulog memberikan tambahan bantuan sosial berupa beras di masa PPKM Level 4.
Perum Bulog Wilayah Kaltimra akan memberikan bantuan bagi keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 111.536 KPM untuk Kalimantan Timur, dan 30.146 KPM untuk Kalimantan Utara, dengan bantuan beras 10 kilogram. Sejauh ini total bantuan beras yang sudah disalurkan sebanyak 2.123 KPM (1,9 persen) di Kalimantan Timur, dan 627 KPM (2,08 persen) di Kalimantan Utara.
Melihat persentase tersebut, dapat disimpulkan kalau penyaluran bantuan beras ke KPM masih rendah. Diharapkan Perum Bulog bersama PT Pos sebagai Transporter mempercepat proses penyaluran bantuan beras kepada KPM, dan sudah harus diterima KPM secepatnya pada masa PPKM ini.
Sementara itu, Kepala Kanwil Bulog Divre Kaltimra Arrahim K. Kanam menjelaskan, pihaknya menargetkan awal Agustus bansos beras sudah bisa tersalur untuk seluruh Kaltim dan Kaltara.
Arrahim memastikan pasokan beras lokal yang akan disalurkan aman. Pihaknya juga sudah siap menyerap beras dari petani lokal untuk pasokan ke depannya.
"Untuk pasokan Insya Allah siap. Bulan Agustus akan masuk lagi panen kita siap menyerap lagi di wilayah Babulu dan Kutai Timur. Tadi pagi sudah koordinasi dengan kelompok tani dalam rangka penyerapan beras untuk Kalimantan Timur," ucap Arrahim.
Berita Terkait
-
Kunjungan Menko PMK ke Kaltim, Tuai Sindiran Netizen Soal Ketersediaan Tabung Oksigen
-
Stok Vaksin Menipis, Menko PMK: Tidak Boleh Ada Vaksin yang Tertahan di Gudang
-
Kaltim Mulai Krisis Tabung Oksigen, Defisit Hingga 12 Ton
-
Menko PMK Ingin Masyarakat Perketat Prokes Guna Lindungi Ibu Hamil dan Anak dari Covid-19
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- PLTS 100 GW Diproyeksikan Serap 1,4 Juta Green Jobs, Energi Surya Jadi Mesin Ekonomi Baru
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
Pilihan
-
Wafat di Usia 74 Tahun, Ini 7 Kontroversi Alex Noerdin: Kasus Korupsi hingga Dana Bagi Hasil Migas
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Minta Restu Jokowi, Mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar Gabung PSI
-
Sumsel Berduka, Mantan Gubernur Alex Noerdin Meninggal Dunia
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
Terkini
-
Soal PT 7 Persen, Titi Anggraini: Ambang Batas Fraksi Lebih Adil Bagi Suara Rakyat
-
Menag Tegaskan Zakat Tak Boleh untuk MBG, Penyaluran Wajib Sesuai 8 Asnaf
-
KPK Kembali Panggil Eks Menhub Budi Karya Sumadi Jadi Saksi Dugaan Suap Proyek DJKA
-
Maidi Diduga Terima Upeti 10 Persen Proyek PUPR Kota Madiun, KPK Cecar 6 Anak Buah
-
KPK Periksa Enam Pejabat Dinas PUPR Kota Madiun Terkait Korupsi Wali Kota Maidi
-
Kasus Pelecehan Guru SLB di Jogja Naik Penyidikan, Polisi Segera Panggil Terlapor
-
KPK Telusuri Pola Fee Proyek PUPR Madiun, Maidi Diduga Terima Imbalan hingga 10 Persen
-
532 Ribu Tiket Kereta Lebaran Ludes Terjual, KAI Daop 1 Ingatkan Sisa Kursi Menipis
-
Bongkar Sindikat SMS Blast e-Tilang Palsu, Bareskrim: Dikendalikan WN China
-
PDIP Soroti "Rasa Keadilan" Dunia Pendidikan: Pegawai MBG Jadi PPPK, Guru-Dosen Masih Terabaikan