Suara.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritik pemberian fasilitas isolasi mandiri di hotel berbintang bagi anggota DPR. Pemberian fasilitas itu menunjukan wajah DPR yang tidak merakyat.
Pasalnya anggota DPR terkesan diberikan pelayanan khusus. Padahal di sisi lain pemerintah sudah menyediakan tempat-tempat isolasi mandiri atau karantina bagi masyarakat atau publik yang terpapar Covid-19.
"Ini kan sangat tidak mencerminkan roh lembaga Parlemen yang seharusnya menampilkan wajah merakyat. Merakyat tak hanya untuk urusan basa-basi kampanye politik, tetapi menjadi sama dengan rakyat ketika menghadapi kesulitan," kata Lucius dihubungi, Selasa (27/7/2021).
Seharusnya anggota DPR yang terpapar Covid-19 dan membutuhkan tempat isolasi mandiri dapat menggunakan pelayanan yang sudah ada. Hal utu tentu saja untuk merasakan penderitaan yang sama seperti yang sudah dirasakan rakyat lebih dulu.
"Dengan kata lain makna kata merakyat itu artinya menjiwai situasi dan kondisi rakyat dengan berempati saat rakyat menderita," kata Lucius.
Lucius menilai permintaan atau usulan dan fasilitas khusus untuk anggota Dewan yang belakangan terjadi hanya membuat rusak citra Parlemen dan semakin turunnya kepercayaan rakyat.
"Berulangnya kebijakan atau penyediaan fasilitas khusus bagi anggota DPR yang selalu dikritik publik memperlihatkan wakil rakyat sedang menantang rakyat sendiri," kata Lucius.
Fasilitas Isoman di Hotel Berbintang
Anggota DPR yang terpapar Covid-19 kini bisa menjalani isolasi mandiri di beberapa hotel yang disediakan khusus untuk mereka. Fasilitas berupa isoman di hotel itu disediakan oleh Sekretariat Jenderal DPR.
Baca Juga: Anggota DPR Positif Covid Isoman di Hotel Bintang 3, dari Mana Sumber Anggarannya?
Melalui surat bernomor SJ/09596/SETJEN DPR RI/DA/07/2021 tertulis bahwa Sekretariat Jenderal DPR bekerja sama dengan beberapa hotel untuk menyediakan fasilitas isoman anggota Dewan.
Terpisah, dikonfirmasi awak media Sekjen DPR Indra Iskandar menjelaskan mengapa kemudian fasilitas isoman di hotel dibuat. Indra berujar hal itu dilakukan sebagai upaya penanganan dari potensi penularan Covid-19 terhadap anggota DPR.
Adapun hotel yang disediakan untuk isolasi mandiri itu sejauh ini hanya untuk di Jakarta.
Mengingat kata dia intensitas kerja anggota DPR sangat tinggi terlebih saat ini bertugas di dapil dalam masa reses.
"Jadi peluangnya, anggota Dewan untuk positif juga sangat mungkin," kata Indra kepada wartawan, Selasa (27/7/2021).
Selain karena pertimbangan itu, Indra mengataakan ada pertimbangan melalui hasil survei dan kajian lain. Di mana fasilitas isoman hotel itu juga mengikuti kementerian dan lembaga lain yang sudah lebih dulu melakukannya.
Berita Terkait
-
Isoman di Rumah Dinas Bikin Tetangga Protes, Anggota DPR Diberi Fasiitas Hotel Berbintang
-
Ini Sederet Fasilitas yang Didapat Anggota DPR saat Isolasi Mandiri di Hotel Mewah
-
Anggota DPR Positif Covid Isoman di Hotel Bintang 3, dari Mana Sumber Anggarannya?
-
Diprotes Tetangga, Anggota DPR Kini Dapat Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel Berbintang
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025