Suara.com - Sekretariat Jenderal DPR bekerja sama dengan beberapa hotel bintang tiga di Jakarta kini menyediakan fasilitas isoman mandiri bagi anggota dewan yang terpapar Covid-19. Lalu berapa anggaran yang disediakan untuk memberikan fasilitas kelas bintang tiga untuk anggota Dewan yang isoman?
Menanggapi pertanyaan itu, Sekjen DPR Indra Iskandar tidak menjawab rinci berapa kisaran anggaran yang disediakan untuk fasilitas isoman di beberapa hotel di Jakarta. Ia hanya menjelaskan bahwa anggaran itu merupakan anggaran kontigensi bukan anggaran yang diprogramkan.
"Jadi anggaran Covid ini anggaran kontigensi, bukan yang diprogramkan," kata Indra kepada wartawan, Selasa (27/7/2021).
Adapun sumber anggaran fasilitas isoman, dikatakan Indra berasal dari penggeseran anggaran yang sebelumnya sudah dialokasikan untuk hal lain. Seperti anggaran perjalanan dinas luar negeri yang kini digeser lantaran tidak terpakai.
"Kami menggeser dari anggaran perjalanan luar negeri yang enggak terpakai, dari kegiatan narasumber yang enggak boleh lagi sekarang. Jadi kami menggeser-geser dari dana-dana itu. Sifatnya kontigensi, enggak dianggarkan secara utuh tapi kalau dibutuhkan kami revisi. Anggaran Covid kan sekarang ada di setiap kementerian," ujar Indra.
Klaim Diprotes Tetangga
Anggota DPR yang terpapar Covid-19 kini bisa menjalani isolasi mandiri di beberapa hotel yang disediakan khusus untuk mereka. Fasilitas berupa isoman di hotel itu disediakan oleh Sekretariat Jenderal DPR.
Melalui surat bernomor SJ/09596/SETJEN DPR RI/DA/07/2021 tertulis bahwa Sekretariat Jenderal DPR bekerja sama dengan beberapa hotel untuk menyediakan fasilitas isoman anggota Dewan.
Terpisah, dikonfirmasi awak media Sekjen DPR Indra Iskandar menjelaskan mengapa kemudian fasilitas isoman di hotel dibuat. Indra berujar hal itu dilakukan sebagai upaya penanganan dari potensi penularan Covid-19 terhadap anggota DPR.
Adapun hotel yang disediakan untuk isolasi mandiri itu sejauh ini hanya untuk di Jakarta.
Baca Juga: Anggota Dewan Isoman di Hotel Berbintang Empat
Mengingat kata dia intensitas kerja anggota DPR sangat tinggi terlebih saat ini bertugas di dapil dalam masa reses.
"Jadi peluangnya, anggota Dewan untuk positif juga sangat mungkin," kata Indra kepada wartawan, Selasa (27/7/2021).
Selain karena pertimbangan itu, Indra mengataakan ada pertimbangan melalui hasil survei dan kajian lain. Di mana fasilitas isoman hotel itu juga mengikuti kementerian dan lembaga lain yang sudah lebih dulu melakukannya.
"Jadi kementerian lembaga lain itu sudah melakukan mekanisme isolasi mandiri bekerja sama dengan hotel-hotel bintang tiga gitu ya," ujar Indra.
Di sisi lain Kompleks Rumah Dinas Anggota DPR di Kalibata, dianggap Indra tidak memadai jika dipaksakan menjadi tempat isoman. Tetangga yang juga sesama anggota Dewan dikatakan dia juga juga memberikan komplain mengenai hal itu.
"Karena kan kalau yang di Kalibata itu juga kan ada komplain juga. Karena rumahnya nempel-nempel begitu yang positif tetangganya tetangga sesama anggota DPR juga menyampaikan kepada kami itu bahaya secara ini," ujarnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 7 Sepatu Nike Tanpa Tali yang Praktis dan Super Nyaman untuk Lansia
Pilihan
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
-
Hashim dan Anak Aguan Mau Caplok Saham UDNG, Bosnya Bilang Begini
-
Harga Kripto Naik Turun, COIN Pilih Parkir Dana IPO Rp220 Miliar di Deposito dan Giro
-
Prabowo Cabut Izin Toba Pulp Lestari, INRU Pasrah dan di Ambang Ketidakpastian
Terkini
-
6 Fakta Oknum Guru PNS di Tangsel Cabuli 16 Siswa: Diduga Penyuka Sesama Jenis
-
Ruang Terbuka Hijau Masih Tertahan di 5 Persen, Pemprov DKI: Kami Coba Capai 30 Persen pada 2045
-
Tak Lagi 'Anak Tiri', RUU Jabatan Hakim Usulkan Hakim Ad Hoc Jadi Pejabat Negara
-
Kasus Chromebook: Eks Dirjen PAUD Sebut Integritas Nadiem Sebagai Menteri Sangat Kuat
-
SKKL Rising 8 Mulai Digelar, Perkuat Jalur Digital IndonesiaSingapura Kapasitas 400 Tbps
-
Mendagri Dorong Percepatan Realisasi Pengembalian TKD bagi Pemda di 3 Provinsi Terdampak Bencana
-
Minta RUU Pidana Mati Segera Dibahas DPR, Wamenkum Usul Metode Suntik dan Kursi Listrik
-
Pegawai SPPG Mau Dijadikan ASN, Alvin Lie Punya Kekhawatiran seperti Ini
-
Gubernur Pramono: Investasi Jakarta Tembus Rp270 Triliun, Ratusan Ribu Pekerja Terserap
-
Duit Pemerasan Bupati Pati Disetor Pakai Karung, Isinya Sampai Recehan Rp10 Ribu