Suara.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra mewanti-wanti agar para buzzer fokus saja membantu pemerintah menangani Covid-19. Menurutnya, buzzer kekinian sibuk memfitnah Demokrat.
Pernyataan Herzaky tersebut menanggapi sempat trending di Twitter Hashtag #BharataYudhaDemokrat. Bahkan pada Selasa (28/7/2021) pagi ini hashtag #TenggelamkanDemokrat masih trending. Herzaky menduga hal itu dilakukan para buzzer propemerintah.
"Daripada memfitnah kami untuk mengalihkan perhatian publik dari berita duka, dari kegagapan pemerintah menangani Pandemi Covid-19, lebih baik mereka fokus bantu pemerintah tangani Pandemi Covid-19 ini," kata Herzaky saat dihubungi, Rabu (28/7/2021).
Menurutnya, para buzzer tersebut tak punya hati nurani. Padahal Indonesia sedang berduka lantaran angka kematian Covid-19 mencapai angka tertinggi.
"Tapi, para buzzer malah sibuk menyebar fitnah kembali kepada Partai Demokrat," tuturnya.
Lebih lanjut, Herzaky menyebut Demokrat tetap fokus untuk membantu rakyat meski para buzzer melakukan serangan. Menurutnya, partai berlambang bintang mercy tersebut tak mau ambil pusing.
"Kalau memang konsistensi kami membantu rakyat terdampak pandemi, dan menyuarakan aspirasi rakyat yang merasa menjadi korban atas kegagapan pemerintah menangani pandemi, membuat kami menjadi sasaran fitnah dan serangan hoax secara bergelombang dari para pendengung pendukung pemerintah, tentunya demi rakyat kami takkan surut," katanya.
Sebelumnya, hashtag #BharataYudhaDemokrat menjadi trending di jejaring media sosial Twitter, pada Selasa (27/7/2021) malam.
Dilihat oleh Suara.com para akun pengguna Twitter yang menggunakan hashtag tersebut meretweet cuitan lama akun @xvidgmbk pada Februari 2021 silam.
Baca Juga: Trending #BharataYudhaDemokrat di Twitter, Demokrat: Operasi Politik Buzzer Pemerintah
Dalam cuitan tersebut Partai Demokrat disebut-sebut melakukan operasi politik yang dinamakan Bharatayudha dengan kode sandi Romeo.
Operasi ini disebut-sebut sebagai serangan kampanye hitam pihak Cikeas ke istana atau dalam arti lain serangan yang ditujukan kepada pemerintah.
Adapun latar belakang dari operasi yang disebut akal-akalan Cikeas untuk 2024 ini, diawali sadarnya Demokrat akan kekuatan partai yang tidak terlalu besar di parlemen.
AHY kemudian disebut menyusun sejumlah siasat dengan tujuan agar partai memiliki daya tawar dengan pihak kekuasaan agar langkahnya menjadi capres di 2024 berjalan mulus.
Berita Terkait
Terpopuler
- Berapa Tarif Hotman Paris yang Jadi Pengacara Nadiem Makarim?
- Upgrade Karyamu! Trik Cepat Bikin Plat Nama 3D Realistis di Foto Miniatur AI
- Jangan Ketinggalan Tren! Begini Cara Cepat Ubah Foto Jadi Miniatur AI yang Lagi Viral
- Pelatih Irak Soroti Kerugian Timnas Indonesia Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026
- 6 Cara Buat Foto Miniatur Motor dan Mobil Ala BANDAI dengan AI yang Viral di Medsos!
Pilihan
-
Geger PHK Massal di Gudang Garam, Menko Airlangga Ungkap Isu Modernisasi Pabrik
-
Otak di Balik 17+8 Tuntutan Rakyat: Siapa Sebenarnya Afutami yang Viral di Medsos?
-
Menpan-RB Kode CPNS 2025 Kembali Dibuka, Ini Cara Daftar dan Syaratnya
-
Dulu Raja Rokok Hingga Saham, Kini Gudang Garam Berada di Tepi Jurang
-
Burden Sharing Kemenkeu-BI Demi Biayai Program Prabowo
Terkini
-
Ini Tampang Alvi Maulana, Pelaku Mutilasi Sadis Mojokerto yang Tega Potong Kecil-kecil Jasad Pacar
-
Fakta Mengerikan Mutilasi Mojokerto, Jasad Mahasiswi Dipotong Kecil-kecil Bak Daging Siap Masak
-
Cekcok Gegara HP Picu Tukang Jagal Mutilasi Pacar di Mojokerto, Potongan Tubuh Ditemukan Terpisah
-
Usai Kerusuhan di Berbagai Daerah, Mendagri Tito Minta Pemda Perkuat Satlinmas
-
CEK FAKTA: Verrell Bramasta Mundur dari DPR Karena Tak Mau Makan Uang Haram
-
Momen Pengantin Gemoy Digendong Menyeberangi Jembatan Viral, Tradisi Tolak Bala Penuh Perjuangan
-
Di DPR, KY Umumkan 13 Calon Hakim Agung dan 3 Ad Hoc HAM, Ini Daftar Nama-namanya
-
Awas Konten AI Palsu Bergentayangan! CEK FAKTA: Jusuf Hamka Promosikan Judi Online?
-
Gugatan Ijazah Gibran Disidangkan, Roy Suryo Siap Bantu Bongkar Fakta Tak Terduga
-
Pramono Ungkap DPRD Jakarta Bahas Tunjangan Rumah Rp 78 Juta Hari Ini, Akan Dipangkas?