Suara.com - Sejumlah baliho hingga papan iklan atau billboard bergambar para politisi mulai terpampang di sejumlah sudut jalanan di berbagai wilayah di Indonesia. Hal itu pun mengundang pertanyaan apakah termasuk bagian curi start menjelang pemilu atau justru pelanggaran.
Menanggapi hal itu, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmad Bagja menjelaskan, bahwa tidak ada aturan yang mengatur soal pemasangan baliho bergambar politisi saat ini. Pasalnya, tahapan pemilu untuk 2024 misalnya belum dilakukan. Pemasangan baliho tersebut dinilai bukan merupakan bagian dari tahapan tersebut.
"Kalau dalam aturan (soal maraknya pemasangan baliho politisi saat ini) tidak ada. Karena bukan tahapan Pemilu," kata Rahmat saat dikonfirmasi Suara.com, Jumat (6/8/2021).
Menurutnya, soal maraknya pemasangan baliho-baliho tersebut bisa saja melanggar. Namun, kata dia, harus ada aturan yang mengatur khusus terkait hal itu.
Rahmat mengatakan, pelanggaran bisa dilakukan bila mana Pemerintah Daerah memang mempunyai peraturan daerah (Perda) yang khusus mengurusi soal reklame, baliho hingga billboard.
"Aturannya disesuaikan dengan Perda. (Ada pelanggaran) kecuali Perda yang mengaturnya," tuturnya.
Sementara itu terpisah, Pengamat Politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menjelaskan, kalau baliho masih menjadi salah satu cara yang paling efektif untuk mengenalkan figur kepada publik.
"Baliho itu dalam survei memang instrumen dalam pengenalan yang paling disukai publik selain media mainstream tv, koran dan lain-lain," ungkapnya.
Kritik
Baca Juga: Capres Baliho dan Capres Berbasis Kinerja akan Berebut Menangkan Pilpres 2024
Sebelumya, sejumlah baliho hingga papan iklan atau billboard bergambar para politisi mulai terpampang di sejumlah sudut jalanan di berbagai wilayah di Indonesia. Mulai dari Puan Maharani, Airlangga Hartarto hingga Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terpampang dalam baliho-baliho untuk kepentingan Pilpres 2024 tersebut.
Namun maraknya baliho-baliho tersebut menuai kritik hingga sorotan dari sejumlah pihak. Salah satunya seperti yang disampaikan pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Abdillah Toha.
Abdillah menyindir soal pemasangan baliho-baliho besar yang dilakukan oleh Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
"Halo Puan, Erlangga (Ketum Golkar), Muhaimin, AHY, apa tidak risih dan malu memajang gambar diri besar-besar di sekujur Indonesia bersaing untuk pilpres yang masih 3 tahun lagi," kata Abdillah lewat cuitannya di Twitter, seperti dikutip Suara.com, Kamis (5/8/2021).
Abdillah menyayangkan justru para politisi yang memasang mukanya besar-besar di baliho untuk kepentingan Pilpres 2024 dilakukan di tengah pandemi Covid. Masyarakat dinilai masih jatuh bangun hadapi pandemi.
Berita Terkait
-
Capres Baliho dan Capres Berbasis Kinerja akan Berebut Menangkan Pilpres 2024
-
Baliho Puan Maharani Bikin Heboh,Ini Makna Tulisan Kepak Sayap Kebhinnekaan
-
Maraknya Baliho Puan Maraharani, Bambang Pacul: Spontanitas, Dikoordinir Fraksi DPR RI
-
Soal Baliho, Arteria PDIP: Mereka Bangga Sekali, Mbak Puan Cucu Ideologis Bung Karno
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT