Suara.com - Anggota DPR RI Fraksi PDIP Arteria Dahlan turut mengomentari pernyataan bernada kritis Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti yang menyinggung figur 'politisi ikan lele' di tengah pandemi Covid-19.
Menurutnya, apa yang disampaikan Abdul Mu'ti merupakan seruan moral yang cukup pedas.
"Sederhananya, beliau menyampaikan seruan moral yang cukup pedas namun cukup obyektif dan rasional kalau kita bijak menerimanya," kata Arteria kepada wartawan seperti dikutip Suara.com, Sabtu (7/8/2021).
Arteria menyampaikan memang pada situasi pandemi seperti ada beberapa pihak yang coba-coba memanfaatkan. Semua dilakukan menurutnya demi kepentingan pribadi hingga kelompok.
Ia mengatakan, cukup mengapresiasi bila ada pihak-pihak yang mengkritik pemerintah terutama soal penanganan pandemi. Ia menilai justru kritik bagus disampaikan agar tak ada kesan jarak antara pemerintah dan rakyatnya.
"Akan tetapi saya tetap berharap agar setiap dan segala kritik yang dihadirkan tentunya harus proporsional, obyektif, berdasar dan feasible untuk dikerjakan. Kan kalau mau jujur, fungsi pemerintahan negara ini sudah hampir seluruhnya fokus pada penanggulangan covid dan pemulihan ekonomi nasional, jadi kalau dibilang pemerintah abai ya juga tidak benar," tuturnya.
Lebih lanjut, Politikus PDIP ini meminta agar pihak-pihak tak menjadi politisi ikan lele seperti apa yang disinggung Abdul Mu'ti. Menurutnya semua harus membangun narasi positif.
"Coba lihat negara-negara lain, semuanya satu padu kompak atara pemimpin dan yang dipimpin. Karena musuhnya itu covid bukan sesama kita sendiri," tandasnya.
Politisi Ikan Lele
Baca Juga: Langkah-langkah Menghadapi Sesak Napas saat Pandemi Covid-19
Sebelumnya, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyatakan bahwa buruknya penanganan pandemi Covid-19 tidak hanya disebabkan oleh dampak sosial dan ekonomi semata, tapi juga oleh ‘politisi ikan lele’.
Menurut Mu’ti, istilah Politisi Ikan Lele adalah ungkapan yang dipinjamnya dari Buya Syafi’I Ma’arif untuk menunjuk pada mereka yang senang tampil memperkeruh suasana dan mengadu domba.
"Saya menyebut politisi ini tidak selalu mereka yang menjadi pengurus partai politik, tetapi orang yang pikirannya selalu mengaitkan berbagai keadaan itu dengan politik, berbagai persoalan dipolitisasi," kata Mu'ti seperti dikutip Suara.com dari situs resmi PP Muhammadiyah, Kamis (5/8/2021).
Menurut Mu'ti, politisi ikan lele itu adalah politisi yang semakin keruh airnya maka dia itu semakin menikmati kehidupannya. Untuk itu, kata dia, sekarang ini banyak sekali orang yang berusaha memancing di air keruh dan memperkeruh suasana.
Mu'ti kemudian menjabarkan ciri-ciri yang masuk dalam katagori politisi ikan lele. Ia mengatakan, pada umumnya para politisi tersebut bersikap partisan dan menggunakan popularitasnya sebagai pendengung.
"Misalnya banyak yang mengaitkan dengan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa Covid ini adalah buatan China, dan ini adalah cara China melumpuhkan Indonesia dan sebagainya," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar