Suara.com - Anggota DPR RI Fraksi PDIP Arteria Dahlan turut mengomentari pernyataan bernada kritis Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti yang menyinggung figur 'politisi ikan lele' di tengah pandemi Covid-19.
Menurutnya, apa yang disampaikan Abdul Mu'ti merupakan seruan moral yang cukup pedas.
"Sederhananya, beliau menyampaikan seruan moral yang cukup pedas namun cukup obyektif dan rasional kalau kita bijak menerimanya," kata Arteria kepada wartawan seperti dikutip Suara.com, Sabtu (7/8/2021).
Arteria menyampaikan memang pada situasi pandemi seperti ada beberapa pihak yang coba-coba memanfaatkan. Semua dilakukan menurutnya demi kepentingan pribadi hingga kelompok.
Ia mengatakan, cukup mengapresiasi bila ada pihak-pihak yang mengkritik pemerintah terutama soal penanganan pandemi. Ia menilai justru kritik bagus disampaikan agar tak ada kesan jarak antara pemerintah dan rakyatnya.
"Akan tetapi saya tetap berharap agar setiap dan segala kritik yang dihadirkan tentunya harus proporsional, obyektif, berdasar dan feasible untuk dikerjakan. Kan kalau mau jujur, fungsi pemerintahan negara ini sudah hampir seluruhnya fokus pada penanggulangan covid dan pemulihan ekonomi nasional, jadi kalau dibilang pemerintah abai ya juga tidak benar," tuturnya.
Lebih lanjut, Politikus PDIP ini meminta agar pihak-pihak tak menjadi politisi ikan lele seperti apa yang disinggung Abdul Mu'ti. Menurutnya semua harus membangun narasi positif.
"Coba lihat negara-negara lain, semuanya satu padu kompak atara pemimpin dan yang dipimpin. Karena musuhnya itu covid bukan sesama kita sendiri," tandasnya.
Politisi Ikan Lele
Baca Juga: Langkah-langkah Menghadapi Sesak Napas saat Pandemi Covid-19
Sebelumnya, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyatakan bahwa buruknya penanganan pandemi Covid-19 tidak hanya disebabkan oleh dampak sosial dan ekonomi semata, tapi juga oleh ‘politisi ikan lele’.
Menurut Mu’ti, istilah Politisi Ikan Lele adalah ungkapan yang dipinjamnya dari Buya Syafi’I Ma’arif untuk menunjuk pada mereka yang senang tampil memperkeruh suasana dan mengadu domba.
"Saya menyebut politisi ini tidak selalu mereka yang menjadi pengurus partai politik, tetapi orang yang pikirannya selalu mengaitkan berbagai keadaan itu dengan politik, berbagai persoalan dipolitisasi," kata Mu'ti seperti dikutip Suara.com dari situs resmi PP Muhammadiyah, Kamis (5/8/2021).
Menurut Mu'ti, politisi ikan lele itu adalah politisi yang semakin keruh airnya maka dia itu semakin menikmati kehidupannya. Untuk itu, kata dia, sekarang ini banyak sekali orang yang berusaha memancing di air keruh dan memperkeruh suasana.
Mu'ti kemudian menjabarkan ciri-ciri yang masuk dalam katagori politisi ikan lele. Ia mengatakan, pada umumnya para politisi tersebut bersikap partisan dan menggunakan popularitasnya sebagai pendengung.
"Misalnya banyak yang mengaitkan dengan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa Covid ini adalah buatan China, dan ini adalah cara China melumpuhkan Indonesia dan sebagainya," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Nadiem Calon Tersangka Korupsi Google Cloud di KPK, Kuasa Hukum Membantah
-
Kementan Targetkan Indonesia Mandiri Vaksin Hewan, Fasilitas di Surabaya Akan Ditingkatkan
-
KPK Akhirnya Ambil Alih Kasus Korupsi Petral dari Kejagung, Apa Alasannya?
-
KPK Selidiki Korupsi Google Cloud, Kuasa Hukum Bantah Nadiem Makarim Terlibat
-
Kemenpar Dukung Pesta Diskon Nasional 2025: Potongan Harga 20-80 Persen!
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu