Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meminta pemerintah lebih memperkuat kolaborasi dengan pemuka agama dalam menjalankan program vaksinasi. Menurut dia mengajak tokoh agama menjadi satu upaya mencapai target vaksinasi.
Ia menilai, nantinya pemuka agama bisa menjawab keraguan masyarakat akan vaksin. Sehingga ke depan diharapkan lebih banyak orang yang mengikuti vaksin setelah mendengar masukan dan ajakan para pemuka agama.
Pasalnya sejauh ini tidak sedikit masyarakat yang masih menolak divaksin dengan berbagai alasan. Mulai ada yang menolak vaksin karena menganggap vaksin berbahaya, ada yang mempermasalahkan kandungan vaksin. Bahkan ada juga yang enggan divaksin karena alasan vaksin didatangkan dari negara tertentu.
“Banyak sekali isu-isu menyesatkan seputar vaksin sehingga membuat sebagian masyarakat tidak mau divaksin. Nah, saya percaya, jika para pemuka-pemuka agama yang mengatakan bahwa vaksin sangat bermanfaat serta membantu umat terhindar dari sakit parah akibat Covid-19, maka masyarakat yang sebelumnya tidak bersedia divaksin akhirnya akan datang dengan sukarela,” kata Rahmad di Jakarta, Senin (9/8/2022).
Selain dengan pemuka agama, Rahmad mengtakan kolaborasi juga perlu dilakukan dengn pengurus rumah ibadah. Tujuannya agar rumah-rumah ibadah bisa menjadi sentra pengendalian Covid-19.
"Saya melihat, sudah cukup banyak rumah ibadah yang menggelar vaksinasi. Tapi agar target vaksinasi tercapai, hendaknya lebih banyak lagi rumah ibadah dijadikan sentra pengendalian Covid-19,” ujar Rahmat.
Untuk menjadikan pemuka agama dengan rumah ibadahnya menjadi sentra pengendalian Covid-19, pemerintah tentunya harus mendorong dengan cara menyalurkan sebagian anggaran penanggulangan Covid-19 melalui rumah ibadah.
“Sejauh ini,kita hanya memiliki dua senjata dalam perang melawan Covid-19, yakni prokes ketat dan vaksinasi. Karena itu pemuka agama dan pengurus rumah ibadah harus digandeng untuk keberhasilan program vaksinasi secara nasional,” imbuhnya.
Baca Juga: Resmi Hapus Vaksin Berbayar untuk Individu, Ini Penjelasan Kemenkes
Berita Terkait
-
Resmi Hapus Vaksin Berbayar untuk Individu, Ini Penjelasan Kemenkes
-
Sah, Aturan Vaksinasi COVID-19 Berbayar Dihapus
-
Kabar Baik, Vaksinasi Gotong Royong Berbayar Individu Dihapuskan
-
Tunggu Pasokan Vaksin Covid-19 dari Jabar, Pemkab Cianjur Minta Tolong ke Pemerintah Pusat
-
Survei: Efek Samping Booster Vaksin Covid-19 Pfizer Lebih Ringan dari Suntikan Kedua
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- 5 Pilihan Sepatu Running Lokal Rp100 Ribuan, Murah tapi Kualitas Bukan Kaleng-Kaleng
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Mencerahkan Wajah, Cukup 3 Langkah Praktis Murah Meriah!
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
Cak Imin Andalkan UMKM dan Ekraf Tekan Kemiskinan hingga 5 Persen
-
Aksi 4 Mei: Kala Mahasiswi Pertanyakan Nurani Penguasa Soal Nasib Guru Honorer
-
India di Ambang 'Kiamat' Energi karena Perang AS - Iran, Udara Tercemar Parah karena Ini
-
Terkuak! Ini Alasan Sopir Pajero Kabur Usai Tabrak Tukang Buah di Kalimalang hingga Luka Serius
-
Mendagri Tekankan 3 Rambu Utama Penguatan Perpukadesi
-
Tak Mau Ambil Risiko 'Barang Mewah' Disalahgunakan, Polda Jatim Musnahkan 22 Kg Kokain Kolombia!
-
Perkuat Perlindungan Tenaga Kerja, Menaker Tekankan Pentingnya Jaminan Sosial
-
Kasus Menantu Jadi Pelaku Kekerasan: Apa yang Sebenarnya Salah dalam Relasi Keluarga?
-
Panggil Pegawai DJBC Salisa Asmoaji, KPK Endus Adanya 'Uang Pelicin' dalam Pengurusan Cukai Rokok
-
ICW Soroti Bagi-Bagi Sembako di Monas, Desak Pemerintah Buka Sumber Anggaran yang Dinilai Tertutup