Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meminta pemerintah lebih memperkuat kolaborasi dengan pemuka agama dalam menjalankan program vaksinasi. Menurut dia mengajak tokoh agama menjadi satu upaya mencapai target vaksinasi.
Ia menilai, nantinya pemuka agama bisa menjawab keraguan masyarakat akan vaksin. Sehingga ke depan diharapkan lebih banyak orang yang mengikuti vaksin setelah mendengar masukan dan ajakan para pemuka agama.
Pasalnya sejauh ini tidak sedikit masyarakat yang masih menolak divaksin dengan berbagai alasan. Mulai ada yang menolak vaksin karena menganggap vaksin berbahaya, ada yang mempermasalahkan kandungan vaksin. Bahkan ada juga yang enggan divaksin karena alasan vaksin didatangkan dari negara tertentu.
“Banyak sekali isu-isu menyesatkan seputar vaksin sehingga membuat sebagian masyarakat tidak mau divaksin. Nah, saya percaya, jika para pemuka-pemuka agama yang mengatakan bahwa vaksin sangat bermanfaat serta membantu umat terhindar dari sakit parah akibat Covid-19, maka masyarakat yang sebelumnya tidak bersedia divaksin akhirnya akan datang dengan sukarela,” kata Rahmad di Jakarta, Senin (9/8/2022).
Selain dengan pemuka agama, Rahmad mengtakan kolaborasi juga perlu dilakukan dengn pengurus rumah ibadah. Tujuannya agar rumah-rumah ibadah bisa menjadi sentra pengendalian Covid-19.
"Saya melihat, sudah cukup banyak rumah ibadah yang menggelar vaksinasi. Tapi agar target vaksinasi tercapai, hendaknya lebih banyak lagi rumah ibadah dijadikan sentra pengendalian Covid-19,” ujar Rahmat.
Untuk menjadikan pemuka agama dengan rumah ibadahnya menjadi sentra pengendalian Covid-19, pemerintah tentunya harus mendorong dengan cara menyalurkan sebagian anggaran penanggulangan Covid-19 melalui rumah ibadah.
“Sejauh ini,kita hanya memiliki dua senjata dalam perang melawan Covid-19, yakni prokes ketat dan vaksinasi. Karena itu pemuka agama dan pengurus rumah ibadah harus digandeng untuk keberhasilan program vaksinasi secara nasional,” imbuhnya.
Baca Juga: Resmi Hapus Vaksin Berbayar untuk Individu, Ini Penjelasan Kemenkes
Berita Terkait
-
Resmi Hapus Vaksin Berbayar untuk Individu, Ini Penjelasan Kemenkes
-
Sah, Aturan Vaksinasi COVID-19 Berbayar Dihapus
-
Kabar Baik, Vaksinasi Gotong Royong Berbayar Individu Dihapuskan
-
Tunggu Pasokan Vaksin Covid-19 dari Jabar, Pemkab Cianjur Minta Tolong ke Pemerintah Pusat
-
Survei: Efek Samping Booster Vaksin Covid-19 Pfizer Lebih Ringan dari Suntikan Kedua
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- 7 Sunscreen Flek Hitam untuk Usia 50 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
Terkini
-
KPK Tegaskan Tak Hentikan Penyelidikan Kasus MBG Meski Kejagung Sudah Tetapkan Tersangka
-
Usai 10 Jam Diperiksa, Sony Sonjaya Keluar dengan Kepala Tegak Tanpa Sepatah Kata
-
Direksi Baru BEI Langsung Temui DPR, Reformasi Pasar Modal dan Integritas Jadi Prioritas
-
Kemensos Pastikan 8 Titik Sekolah Rakyat Permanen Masuk Tahap Konstruksi
-
Kasus Korupsi MBG Meluas, 41 Nama Diduga Terlibat usai Penyidik Telusuri Ponsel Sony Sonjaya
-
Kemendagri Percepat Implementasi SP2D Online untuk Perkuat Digitalisasi Keuangan Daerah
-
Kantongi Uang Saku dan Bayar Sendiri Rp233 Juta, Davina Karamoy Beberkan Alur Umrah Bareng Hanania
-
Mahasiswa Kembali Turun ke Jalan, Pimpinan DPR Siap Temui Massa Aksi Besok
-
BGN Jawab Protes Pengusaha, Penghentian MBG Saat Libur Sekolah Demi Efisiensi Anggaran
-
DPR dan OJK Sepakat Benahi Tata Kelola Bursa, Pengawasan Pasar Modal Bakal Diperketat