Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meminta pemerintah lebih memperkuat kolaborasi dengan pemuka agama dalam menjalankan program vaksinasi. Menurut dia mengajak tokoh agama menjadi satu upaya mencapai target vaksinasi.
Ia menilai, nantinya pemuka agama bisa menjawab keraguan masyarakat akan vaksin. Sehingga ke depan diharapkan lebih banyak orang yang mengikuti vaksin setelah mendengar masukan dan ajakan para pemuka agama.
Pasalnya sejauh ini tidak sedikit masyarakat yang masih menolak divaksin dengan berbagai alasan. Mulai ada yang menolak vaksin karena menganggap vaksin berbahaya, ada yang mempermasalahkan kandungan vaksin. Bahkan ada juga yang enggan divaksin karena alasan vaksin didatangkan dari negara tertentu.
“Banyak sekali isu-isu menyesatkan seputar vaksin sehingga membuat sebagian masyarakat tidak mau divaksin. Nah, saya percaya, jika para pemuka-pemuka agama yang mengatakan bahwa vaksin sangat bermanfaat serta membantu umat terhindar dari sakit parah akibat Covid-19, maka masyarakat yang sebelumnya tidak bersedia divaksin akhirnya akan datang dengan sukarela,” kata Rahmad di Jakarta, Senin (9/8/2022).
Selain dengan pemuka agama, Rahmad mengtakan kolaborasi juga perlu dilakukan dengn pengurus rumah ibadah. Tujuannya agar rumah-rumah ibadah bisa menjadi sentra pengendalian Covid-19.
"Saya melihat, sudah cukup banyak rumah ibadah yang menggelar vaksinasi. Tapi agar target vaksinasi tercapai, hendaknya lebih banyak lagi rumah ibadah dijadikan sentra pengendalian Covid-19,” ujar Rahmat.
Untuk menjadikan pemuka agama dengan rumah ibadahnya menjadi sentra pengendalian Covid-19, pemerintah tentunya harus mendorong dengan cara menyalurkan sebagian anggaran penanggulangan Covid-19 melalui rumah ibadah.
“Sejauh ini,kita hanya memiliki dua senjata dalam perang melawan Covid-19, yakni prokes ketat dan vaksinasi. Karena itu pemuka agama dan pengurus rumah ibadah harus digandeng untuk keberhasilan program vaksinasi secara nasional,” imbuhnya.
Baca Juga: Resmi Hapus Vaksin Berbayar untuk Individu, Ini Penjelasan Kemenkes
Berita Terkait
-
Resmi Hapus Vaksin Berbayar untuk Individu, Ini Penjelasan Kemenkes
-
Sah, Aturan Vaksinasi COVID-19 Berbayar Dihapus
-
Kabar Baik, Vaksinasi Gotong Royong Berbayar Individu Dihapuskan
-
Tunggu Pasokan Vaksin Covid-19 dari Jabar, Pemkab Cianjur Minta Tolong ke Pemerintah Pusat
-
Survei: Efek Samping Booster Vaksin Covid-19 Pfizer Lebih Ringan dari Suntikan Kedua
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri