Suara.com - Pengunjung di Mal Kota Kasablanka (Kokas) menyambut baik dibukanya kembali pusat perbelanjaan pada masa perpanjangan PPKM Level 4 di Pulau Jawa dan Bali. Mereka mengaku senang karena dapat berbelanja kembali secara langsung.
Seorang pengunjung Mal Kokas, Fita (18) mengakui senang dengan pelonggaran yang diberlakukan pemerintah. Setidaknya, setelah hampir sebulan lebih dia tidak pernah menginjak kaki di pusat perbelanjaan.
Apalagi Fita mengaku, lebih puas berlanja secara langsung dibanding dengan membeli barang secara daring. Dengan pelonggaran yang diberlakukan pemerintah, dia memanfaatkan untuk berbelanja ke Mal Kokas.
“Lebih memudahkan saya pastinya. Kalau saya kurang suka (berbelanja) online (daring) ya. Soalnya lama menunggunya,” kata dia saat ditemui Suara.com di Mal Kokas, Jakarta Selatan pada Rabu (11/8/2021).
Di samping itu, Fita menilai dengan beroperasinya kembali pusat perbelanjaan tentunya sangat membantu mereka yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas jual beli di mal, seperti para penjaga toko.
“Mbak-mbak dan mas-mas (karyawan mal) yang kerja di sini pastikan kalau mal tutup ada pemotongan gaji, ada yang gajinya yang tidak dibayar atau ditunda. Dengan dibukanya mal mereka dapat bekerja kembali,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait beberapa tempat hiburan di mal seperti bioskop yang belum diperkenankan beroperasi, Fita meminta agar pemerintah melakukan secara bertahap.
“Jangan dulu deh, tunggu dulu sampai benar-benar stabil barulah dibuka kembali,” kata Fita.
Terkait aturan wajib vaksin bagi pengunjung mal, Fita mengatakan sangat mendukung kebijakan itu.
Baca Juga: Kembali Beroperasi, Begini Suasana Mal Kokas Jakarta
Menurutnya lewat persyaratan tersebut secara langsung memberikan rasa aman baginya.
“Sangat mendukung persyaratan wajib vaksin bagi pengunjung mal,” ujarnya.
Senada dengan Fita, pengunjung lainnya, Said (27) juga mengungkapkan kegembiraannya dengan diperbolehkan beroperasinya kembali pusat perbelanjaan.
“Ya senang ya, setelah beberapa lama PPKM akhirnya bisa nge-mal lagi. Tapi yang penting syaratnya harus dipenuhi ya seperti wajib vaksin. Tapi kita juga harus terapkan protokol kesehatan,” ujarnya.
Dia mengaku, selama PPKM diberlakukan dan pusat perbelanjaan masih tutup, berusaha menahan diri berbelanja, seperti pakaian, meski sebenarnya bisa membeli secara daring.
Namun dia mengaku lebih puas jika melihat barannya secara langsung.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian