Suara.com - Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Abraham Lunggana mengingatkan agar mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean untuk berhati-hati dalam berkomentar, termasuk menyampaikan kritik. Ferdinan diminta untuk tidak mencaci maki dan harus memiliki dasar.
Pernyataan itu disampaikannya sekaligus menanggapi kritik Ferdinad pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait hasil audit Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang menemukan kelebihan bayar pada beberapa pos keuangan Pemprov DKI Jakarta 2020.
"Kalau mau komentar, sebaiknya belajar dulu atau paling tidak cari informasi dulu yang benar. Malu bicara, tidak pernah substansi dan benar, nanti Anda cuma ditertawai orang dan jangan tendensius," katanya di Jakarta, Jumat (13/8/2021).
Ferdinand sebelumnya menuding Anies sebagai "gubernur edan" karena tetap membayar gaji PNS DKI yang sudah wafat, pensiun dan yang sedang dalam masa hukuman.
Meski demikian, politikus yang akrab disapa Haji Lulung ini menilai kritik dalam negara demokrasi hal wajar dan perlu. Namun, jangan sampai tendensius hanya berdasarkan rasa kebencian, menyimpang dari substansi, serta keluar dari koridor kepantasan.
Menurut dia, persoalan temuan audit LHP BPK yang disorot Ferndinand tidak mencerminkan pemahaman yang cukup tentang tata kelola atau tugas BPK, yang meliputi pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintahan.
Sebab, kata Lulung, Pemprov DKI Jakarta telah menindaklanjuti semua temuan BPK sesuai rekomendasi BPK, serta tidak ada kerugian negara terkait temuan tersebut.
Eks politisi PPP ini menganggap Ferdinand naif dan menyebut serangannya ke Anies jelas dipaksakan serta tidak berdasar dan dia menilai Ferdinand terlalu bernafsu menyerang Anies.
Padahal, kata Lulung, Pemprov DKI Jakarta era Anies yang selalu berhasil meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK adalah fakta yang tak bisa dibantah siapapun.
Baca Juga: 10 Urutan Elektabilitas Capres versi Survei, Baliho Tak Mempengaruhi
Lulung menyebut pencapaian predikat opini WTP era Anies ini merupakan keempat kalinya secara berturut-turut, berdasarkan laporan sejak tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020.
Artinya, dari tahun ke tahun sejak Anies jadi Gubernur DKI maka hasil audit akhir BPK, wajar tanpa pengecualian.
"Ferdinand banyak belajarlah biar pinter dikit. Kalau perlu belajar dengan teman-teman di DPRD DKI, supaya tidak lagi ditertawai generasi milenial," ucapnya berseloroh.
Kritik Anies
Sebelumnya Ferdinand Hutahaean melontarkan pernyataan bagi Anies Baswedan dengan menyebutnya sebagai "gubernur edan" akibat temuan BPK soal kelebihan bayar beberapa pos belanja, termasuk gaji pegawai.
"Mayat pun digaji sama dia! Gubernur edan!" cuit Ferdinand dalam akun Twitternya Ferdinandhaean3, Jumat (6/8) lalu.
Berita Terkait
-
Novel Bamukmin Siap Dampingi Anies di Pilpres, Denny Siregar: Prestasinya Jago Main Kata
-
10 Urutan Elektabilitas Capres versi Survei, Baliho Tak Mempengaruhi
-
Tolak Formula E Tahun Depan, PSI Setuju Interpelasi Anies
-
Tokoh 212 Usul Anies-Puan di Pilpres 2024, Novel: PDIP Berbahaya Bagi Persatuan Bangsa
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
Terkini
-
Bidik Tersangka Tragedi Bekasi: Polisi Periksa 39 Saksi dari Pejabat KAI hingga Bos Taksi Green SM
-
Cek Fakta: Benarkah Hantavirus Disebabkan Efek Samping Vaksin Covid-19 Pfizer?
-
Kasus Kekerasan Gender Tembus 376 Ribu, LBH APIK Ungkap Lemahnya Perlindungan Korban
-
Eks Gubernur Sultra Nur Alam Dilaporkan ke KPK Terkait Korupsi Dana Unsultra Rp12 Miliar
-
Detik-Detik Sopir Taksi Green SM Selamat dari Maut Sebelum KRL Ditabrak Argo Bromo
-
AS Langgar Gencatan Senjata, Militer Iran Panaskan Mesin Siap untuk Perang Lagi
-
Teka-teki Sisa Tiner di Balik Kebakaran Maut Rumah Anggota BPK Haerul Saleh
-
Perang AS-Israel vs Iran Guncang ASEAN, Presiden Filipina Desak Negara Asia Tenggara Bersatu
-
Argentina Darurat Wabah Hantavirus, Puluhan Orang Terjangkit
-
Rektor UI Tegaskan Kampus Tak Boleh Asal Jalankan Program Makan Bergizi Gratis