Suara.com - Jumlah penduduk Hong Kong berkurang drastis, yakni 1,2 persen tahun lalu di tengah tekanan pemerintah pusat di daratan Beijing terhadap para penentang politik.
Warga Hong Kong sendiri, mayoritas adalah penentang pemerintah pusat.
Pandemi covid-19 juga telah menutup kawasan yang jadi salah satu pusat keuangan terbesar di Asia tersebut.
Jumlah pengurangan penduduk ini akan menjadi yang terbesar sejak adanya pencatatan resmi di tahun 1961 dan kekisruhan politik yang pernah terjadi sebelumnya.
Perkiraan jumlah penduduk tengah tahun di 2021 yang dikeluarkan Kamis kemarin menunjukkan jumlah penduduk Hong Kong saat ini adalah 7,39 juta orang, turun sebanyak 87.100 orang dari waktu yang sama tahun lalu.
Penurunan jumlah penduduk Hong Kong yang pernah terjadi sebelumnya di tahun 2003, ketika terjadi epidemik SARS, yang berkurang 0,2 persen.
Penduduk di Hong Kong juga semakin lanjut usia dengan kematian tahun lalu lebih tinggi dari jumlah kelahiran, sebanyak 11.800 orang.
Tetapi data pemerintah ini mengungkapkan alasan baru bagi pengurangan penduduk, yaitu jumlah warga yang meninggalkan Hong Kong lebih banyak dari yang datang.
Data menunjukkan bahwa mereka yang keluar dari Hong Kong adalah 89.200 orang.
Baca Juga: Tak Tegas Jalankan Aturan Prokes, 20 Pejabat di China Dipecat
Jumlah ini empat kali lebih tinggi dari angka 20.900 yang tercatat dalam periode yang sama di tahun 2020.
Menurut media terbesar Hong Kong, South China Morning Post, jumlah orang yang datang dari China menggunakan izin satu kali jalan adalah sebanyak 13.900 orang.
Jumlah kedatangan di tahun 2018 dan 2019 adalah 8500 orang dan 23 ribu orang.
Hong Kong sudah berhasil mempertahankan jumlah penularan COVID-19 yang rendah dengan melarang pendatang semasa pandemi.
Ribuan warga Hong Kong juga pindah karena ketegangan politik, setelah pemerintah setempat dengan dukungan Pemerintah China di Beijing melakukan tekanan kuat menyusul adanya protes demokrasi yang seringkali disertai kekerasan dua tahun lalu.
Selama beberapa bulan terakhir, bandara internasional Hong Kong menyaksikan banyaknya perpisahan keluarga, terutama yang pindah ke Inggris.
Berita Terkait
-
Tak Tegas Jalankan Aturan Prokes, 20 Pejabat di China Dipecat
-
Bentuk Apresiasi, Atlet China Peraih Medali Emas Olimpiade Tokyo 2020 Dapat Limosin
-
Jalur Kereta Laos-China Sepanjang 426 Km akan Beroperasi Desember 2021
-
Provinsi Hubei di China Dilanda Banjir Besar, Ribuan Orang Mengungsi
-
Banjir di Hubei China Tewaskan 21 Orang, Empat Lainnya Hilang
Terpopuler
- 43 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 7 Maret 2026: Klaim 10 Ribu Gems dan Kartu Legenda
- 6 HP Terbaik di Bawah Rp1,5 Juta, Performa Awet untuk Jangka Panjang
- 8 Rekomendasi Moisturizer Terbaik untuk Mencerahkan Wajah Jelang Lebaran
- Langkah Progresif NTT: Program Baru Berhasil Hentikan Perdagangan Daging Anjing di Kupang
- Siapa Istri Zendhy Kusuma? Ini Profil Evi Santi Rahayu yang Polisikan Owner Bibi Kelinci
Pilihan
-
Patuhi Perintah Trump, Australia Kasih Suaka ke 5 Pemain Timnas Putri Iran
-
Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
-
BREAKING NEWS: Mantan Pj Gubernur Sulsel Tersangka Korupsi Bibit Nanas
-
Trump Cetak Sejarah di AS: Presiden Pertama yang Berperang Tanpa Didukung Warganya
-
IHSG Keok 3,27 Persen Terimbas Konflik Iran-AS, Bos BEI: Kita Sudah Kuat!
Terkini
-
Alert! Perang AS-Israel vs Iran Dorong Harga BBM, Listrik, dan KPR di Sini Meroket
-
Vladimir Putin Dukung Mojtaba Khamenei, Pastikan Rusia Tetap Jadi Mitra Iran
-
Mendagri Larang Kepala Daerah 'Pelesiran' ke Luar Negeri Saat Lebaran, Pramono: Saya di Jakarta Saja
-
Harga Minyak Tembus 100 Dolar, DPR Dukung Mendagri Minta Kepala Daerah Siaga Lebaran
-
BRIN Temukan Spesies Baru Keong Dayangmerindu, Hanya Ada di Sumatera Selatan
-
Ini Alasan KPK Periksa Ketum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno
-
Sikat Terminal Bayangan di Pasar Rebo, Petugas Gabungan Beri Sanksi ke 6 Bus AKAP Bandel
-
Mojtaba Khamenei Resmi Pimpin Iran, Hezbollah: Musuh-musuh Iran Akan Gemetar
-
Kantor Media Dibakar Buntut Berita Bias Kasus Pembunuhan Sadis Aktivis Anti Pemerintah
-
Marak Kepala Daerah Kena OTT, Puan Maharani: Harus Evaluasi, Apakah Biaya Politik Terlalu Mahal?